Surabaya, jurnal9.tv – Fraksi Golkar DPRD se-Jawa Timur ngebut gelar Bimtek 2026 di Ballroom Vasa Hotel Surabaya, Senin (4/5/2026). Misinya tajam: cetak wakil rakyat yang melek digital dan jago kawal APBD di tengah suhu politik yang mulai panas.
Ketua Harian DPD Golkar Jatim, Adi Wibowo, pasang alarm: 2026 adalah tahun pertarungan. “Ini momentum strategis. Tahun politik sudah di depan mata. Nggak bisa santai. Mesin harus dipanaskan dari sekarang,” cetus Wali Kota Pasuruan itu.
Adi blak-blakan, teknologi sudah ubah total cara main demokrasi. Interaksi wakil rakyat dengan warga tak lagi lewat spanduk dan baliho. “Ini era yang nggak bisa ditebak. Teknologi informasi kasih warna baru. Kalau kader Golkar nggak bertransformasi, bakal ketinggalan kereta,” tegasnya.
Ia wanti-wanti, Golkar jangan jadi partai musiman. “Harus hadir 24 jam di tengah rakyat. Manfaatnya harus nyata, bukan cuma nongol pas butuh suara,” sindir Adi.
Bimtek kali ini bukan teori kosong. Sekretaris DPD Golkar Jatim, Blegur Prijanggono, bocorkan menunya: bedah temuan BPK sampai borok belanja daerah.
“Anggota Fraksi yang duduk di Banggar wajib paham betul. Bimtek ini bekal mereka untuk merancang, menyusun, sekaligus mengawasi APBD. Jangan sampai APBD bocor karena kita nggak ngerti,” ujar Wakil Ketua DPRD Jatim itu.
Blegur menegaskan, target DPP jelas: kader Golkar harus jadi pengawal pemerintahan yang cakap, bukan sekadar tukang stempel.
Adi Wibowo optimistis, kader yang kapasitasnya ter-upgrade bakal berbuah kepercayaan publik. “Kalau kerja kita dirasakan rakyat, dukungan pasti ngikut. Itu hukumnya,” pungkasnya.
Sekretaris DPD Partai Golkar Jatim, Blegur Prijanggono, menambahkan Bimtek ini bertujuan tingkatkan kapasitas legislator sekaligus jalankan target DPP Partai Golkar, termasuk mengawal pemerintahan.
Wakil Ketua DPRD Jatim itu menyebut materi Bimtek kali ini menarik, mulai dari temuan-temuan BPK hingga belanja daerah yang dinilai kurang bagus.
“Dengan Bimtek ini, anggota Fraksi Golkar yang ada di Badan Anggaran (Banggar) bisa mengerti dan paham betul peran mereka dalam perencanaan, pembuatan, dan pengawasan APBD di masing-masing daerah,” pungkas Blegur.
