Home » Penandatanganan MoU PKH, Wujudkan Kesejahteraan Sosial di Jatim
PEMERINTAHAN & POLITIK

Penandatanganan MoU PKH, Wujudkan Kesejahteraan Sosial di Jatim

SURABAYA, JURNAL9.tv- Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Kementrian Sosial RI Yogyakarta bekerja sama dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur (Dinsos Jatim) dalam Program Keluarga Harapan (PKH). Penandatanganan kerjasama itu dilaksanakan Senin (21/9/2020) di Gedung A aula Dinsos Jatim, Jalan Injoko Surabaya.

Kepala Dinas Sosial, Dr Alwi mengatakan, “kerjasama ini dimaksudkan untuk meningkatkan layanan kesejahteraan sosial. Karena pada hakikatnya apa yang dilakukan kami di Dinas Sosial ini semuanya adalah pemberian layanan untuk peningkatan kesejahteraan sosial,” jelas Alwi usai melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan B2P3KS.

Lebih lanjut, Alwi menjelaskan. “Ada pekerjaan rumah di Jawa timur, salah satunya adalah bagaimana kita ini bisa menurunkan angka kemiskinan, yang cukup tinggi di Jawa timur. Salah satu usaha untuk bisa menurunkan angka kemiskinan adalah, kita melakukan upaya peningkatan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan itu erat kaitannya dengan kemiskinan. Semakin sejahtera maka berarti angka kemiskinan itu akan semakin menurun,” paparnya.

Alwi berharap program-program yang banyak diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif, kontribusi nyata bagi penurunan angka kemiskinan. Ini argumentasi yang mendasari Dinsos Jatim melakukan kerjasama dengan B2P3KS.

“Payung ini bisa menjadi petunjuk bagi kami untuk mengetahui apa yang kita lakukan itu sudah benar-benar memberikan dampak positif bagi upaya menurunkan angka kemiskinan. Kalau belum akan diperbaiki dengan melakukan penelitian. Sehingga ini menjawab apa yang menjadi arahan ibu Gubernur kepada kami untuk melakukan itu,” pungkas Dr Alwi Kepala Dinas Sosial Jatim.
Di pihak yang lain Kepala B2P3KS, Dr. Outami Dewi, mengatakan bahwa dengan adanya kerja sama atau Memorandum of Understanding (MoU) antara B2P3KS dengan Dinsos Jatim, maka bisa melihat sejauh mana program-program yang sudah di kucurkan oleh Kementerian Sosial dan di dukung oleh Pemerintah Provinsi Jatim, itu dapat memberikan dampak positif terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

“Kita tahu begitu banyak bansos yang di kucurkan tetapj apakan itu membawa impact terhadap rakyat kita,” katanya.

“Kita tahu kerja di Dinas Sosial dan jajarannya, baik di provinsi atau kabupaten/kota itu sudah luar biasa. Tapi jika tidak ditulis atau diteliti, akan sia-sia. Sebab dasar itulah yang akan menjadi pijakan untuk program ke depan. Kami tahu program-program dari Kementerian Sosial itu banyak yang dimodifikasi oleh daerah, dan tentu saja program-program yang di modifikasi itu mendukung program-program yang ada di pusat dan di daerah,” jelas Dr. Outami dewi di hadapan awak media.

Selain itu, Kepala B2P3KS ini juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Jatim, khususnya Ibu Gubernur, yang sangat konsen dengan penanggulangan kemiskinan. “Karena kita tahu upaya beliau yang luar biasa dan ini didukung oleh jajarannya, maka kementerian pun akan mendukung semua program-program bantuan yang ada di dinas sosial provinsi dan kabupaten kota,” Imbuhnya.

Dengan adanya kerjasama ini, pintu sudah terbuka, dan membuka wacana untuk berdiskusi terkait program-program apa saja yang perlu di intervensi dengan ada riset. “Jadi riset B2P3KS adalah social impact assessment, jadi kita lihat apakah semua bantuan itu membawa dampak sosial bagi masyarakat sekitar,” pungkas Dr. Outami Dewi, Ketua Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS). (jab/shk)

Tags