Surabaya, jurnal9.tv – Bank Indonesia Jawa Timur memberi sinyal waspada. Ancaman El Nino dan kekeringan panjang hingga akhir 2026 dinilai bisa menggerus pasokan pangan dan memukul daya beli masyarakat.
Kepala Perwakilan BI Jatim, Ibrahim, mengatakan Jawa Timur sangat sensitif terhadap gejolak harga pangan. Pasalnya, 61 persen ekonomi Jatim ditopang oleh konsumsi rumah tangga.
“Pasokan komoditas itu tergantung kondisi ke depan. Kita pastikan tingkat pengendalian inflasi daerah dan pasokan ketahanan pangan sampai akhir tahun masih cukup baik,” kata Ibrahim, Rabu (16/9/2026).
Ibrahim menyebut tekanan global masih belum reda. Dari perang dagang tahun lalu, perang Timur Tengah di awal tahun yang belum selesai, hingga harga minyak yang naik-turun.
“Tahun lalu kita melihat bagaimana trade war, kemudian disambung di awal tahun ini ada Middle East war dan belum selesai. Ketika harga minyak meningkat di bulan Juni, kemudian melandai cukup rendah dan sekarang naik lagi. Artinya, ada potensi instabilitas yang masih tetap terjadi,” jelasnya.
Meski dibayangi instabilitas, kinerja ekonomi nasional dan Jatim masih di atas rata-rata dunia. Triwulan I dan II ekonomi Indonesia tumbuh 5,6 persen dan 5,29 persen, jauh di atas proyeksi pertumbuhan global 2026 yang hanya sekitar 3 persen.
Inflasi nasional ditargetkan 3,5 persen plus minus 1 persen. Sempat ada daerah yang inflasinya tembus di atas 5 persen karena harga komoditas, namun kini mulai terkendali.
Ibrahim menegaskan, menjaga harga adalah menjaga pertumbuhan Jatim.
“Bagaimana kita menjaga daya beli masyarakat, karena konsumsi rumah tangga mendominasi sampai sekitar 61 persen. Bagaimana stabilitas harga harus kita pertahankan dengan sebaik-baiknya,” tuturnya.
Investasi yang menyumbang 27 persen menjadi penopang kedua. Tanpa daya beli yang kuat, roda ekonomi Jatim akan melambat.
Untuk mengunci daya beli, BI menyiapkan dua jurus.
BI bersama OJK dan perbankan mendorong transaksi digital. Untuk usaha mikro, transaksi QRIS dengan nilai tertentu sudah bebas biaya MDR. Mulai 1 Oktober 2026, kebijakan ini diperluas untuk usaha kecil-menengah dengan transaksi hingga Rp100 ribu.
“Harapannya bisa meningkatkan aktivitas transaksi UMKM sekaligus memperkuat perputaran ekonomi daerah,” kata Ibrahim.
BI mendorong pemda tidak hanya mengandalkan APBD yang ruang fiskalnya terbatas. Skema creative financing atau pembiayaan kreatif harus dioptimalkan untuk proyek pembangunan agar lebih inklusif dan berkelanjutan.
Stabilitas, kata Ibrahim, menjadi fondasi utama agar pertumbuhan Jatim tetap berkualitas di tengah cuaca dan ekonomi global yang tidak menentu.
