Surabaya, jurnal9.tv -Badan Pengawas Pemilu Jawa Timur resmi menutup rangkaian penguatan kelembagaan bersama Komisi II DPR RI yang berlangsung sejak 19 Agustus 2024, pada Kamis (20/11/2024) di Surabaya. Kegiatan yang diselenggarakan sebanyak 40 kali di 38 titik ini berhasil melibatkan 2.850 peserta dengan 152 narasumber dari kalangan akademisi, pemantau, dan penyelenggara pemilu.
Ketua Bawaslu Jawa Timur, A. Warits, menyampaikan bahwa proses panjang penguatan kelembagaan merupakan komitmen Bawaslu Jatim untuk terus belajar dan memperbaiki tata kelola di tengah tantangan pemilu yang semakin kompleks.
“Bawaslu Jawa Timur tidak berhenti belajar dan memperkuat diri. Ini adalah investasi besar untuk kesiapan pengawasan pemilu di masa yang akan datang,” ujarnya.
Menurut Warits, penguatan kelembagaan terselenggara berkat dukungan penuh Komisi II DPR RI yang memberikan ruang dialog, fasilitasi, serta penguatan berbagai aspek regulatif dan kelembagaan. Dukungan tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas kelembagaan Bawaslu Jatim.
Meski rangkaian penguatan kelembagaan bersama Komisi II DPR RI telah berakhir, Warits menegaskan bahwa penguatan internal akan terus berlanjut dengan fokus pada delapan bidang strategis.
Kedelapan bidang tersebut meliputi penguatan tata kelola dan manajemen internal, literasi demokrasi, hubungan dan eksistensi kelembagaan, layanan PPID dan hukum, pengolahan data, akuntabilitas keuangan, modernisasi birokrasi, dan peningkatan kinerja kelembagaan.
“Delapan bidang ini bukan pekerjaan kecil. Ini adalah kerangka besar modernisasi Bawaslu Jawa Timur. Dan apabila kedelapan bidang ini terus kita rawat bersama, maka kita bukan saja memperbaiki ‘cara bekerja’, tetapi juga membentuk budaya baru dalam organisasi kita,” tambah Warits.
Menurut analisis Warits, tantangan ke depan semakin kompleks dengan hadirnya disinformasi dan misinformasi, dinamika kampanye digital, polarisasi politik, hingga penggunaan teknologi baru seperti kecerdasan buatan. Oleh sebab itu, penguatan kelembagaan dianggap sebagai fondasi penting menghadapi perubahan-perubahan tersebut.
Bawaslu Jatim juga berkomitmen mengembangkan literasi politik dan demokrasi berbasis catatan peristiwa pemilu. Langkah ini akan memperluas manfaat pengetahuan pemilu tidak hanya bagi lembaga, tetapi juga masyarakat, akademisi, peneliti, dan generasi muda Indonesia.
“Penguatan kelembagaan bukanlah program temporer. Ini merupakan budaya kerja yang harus dirawat setiap hari. Konsistensi, integritas, serta keberanian berinovasi menjadi kunci untuk menjaga kualitas pengawasan di seluruh tingkatan,” pungkas Warits menutup rangkaian kegiatan.
Sementara itu Zulfikar Arse Sadikin, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, dalam kesempatan yang sama menegaskan komitmennya untuk penguatan pemilu termasuk Bawaslu.
“Kita selalu konsen dengan penguatan pemilu termasuk bawaslu. Ke depan, Bawaslu tetap menjadi pengawas pemilu yang mencegah, menindak, mengawasi dan menyelesaikan sengketa, tapi dengan kewenangan dan tata cara yang perlu diperkuat,” jelas Zulfikar.
