JAKARTA – Langkah Pasti usai Permintaan Maaf dan Janji Evaluasi Lanjutan Menteri Nadiem terkait Program Organisasi Penggerak (POP) yang menuai polemik sedang ditunggu masyarakat Indonesia dan dunia pendidikan. Berbagai masukan yang disampaikan pada kemdikbid termasuk oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seharusnya direspon dengan cepat sebagai bentuk Kemdikbud mau memperbaiki kesalahan mendasar sebelumnya. Perumusan kebijakan pendidikan yang lebih adil dan tepat sasaran perlu diperioritaslan.
Demikian disampaikan HZ Arifin Junaidi Ketua Lembaga Pendidikan Maarif PBNU dan Prof. Dr. Baedhowi, MSi, Ketua Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah saat Live Talkshow Jurnal9 Pagi Akhir Pekan TV9 Nusantara bertopik Jalan Panjang NU dan Muhammadiyah menggerakkan Pendidikan Bangsa, Sabtu Pagi (1/8).
NU dan Muhammadiyah sudah diminta KPK memberi masukan pada Selasa (28/7). Sebagaimana diketahui, setelah Kemdikbud mengumumkan Organisasi Penggerak yang dinyatakan lolos POP pada 20 juli, keesokan harinya, 21 Juli Muhammadiyah menyatakan mundur, disusul NU melalui LP Maarif pada 23 Juli. Keputusan dua organisasi besar ini diikuti pula PGRI.
Baik Arifin Junaidi maupun Baedhowi kembali menegaskan pihaknya mundur dari Program Kemdikbud itu karena tercenderainya prinsip Keadilan. Orogram yang dimaksudkan sebagai bentuk Pendididkan Merdeka episode 4 tersebut menyamaratakan pergerakan pendidikan organisasi besar berskala nasional dan sudah lama seperti NU dan Muhammadiyah dengan organisasi yang hanya urusi satu lembaga di satu kota saja, dan tu pun baru berdiri.
“Cakupan pergerakan pendidikan NU dan Muhammadiyah mencapai ribuam lembaga dengan jutaan relawan dan guru di puluhan hingga ratusan kota, tentu jangan disamakan dong dengan yang urus satu lembaga,” sergah Arifin.
Saat diminta masukan oleh KPK Arifin mengaku memberi dua masukan. Pertama, mekanisme penunjukan organisasi penggerak dengam nilai besar hingga 20 Miliar pertahun, menurutnya terlalu riskan. Perlu dipikirkan mekanisme selain PL atau Penunjukan Langsung. Kedua Arifin meminta KPK menelusuri organisasi penggerak yang sudah dinyatakan lolos verifikasi.
Pada Kamis (30/7), Ketua KPK Firli Bahuri memberikan catatan penting kepada pejabat Kemedikbud yang berkunjung ke kantor lembaga anti rasuah itu. Disampaikan pula perlunya dipikirkan kembali mekanisme pemberian hibah dengan penunjukan langsung. KPK menyatakan akan bekerja sama dengan Kemendikbud dan dinas-dinas pendidikan di daerah untuk memverifikasi organisasi-organisasi yang kredibel untuk mendapat bantuan.
Menanggapi pernyataan melalui video Menteri Nadiem bahwa Tanoto Foundation dan Putera Sampoerna Foundation tidak akan gunakan dana Hibah dari negara dan mendanai programnya secara mandiri justru dipertanyakan oleh Prof Baidlowi. Sebagaimana NU, Muhammadiyah ikut daftar POP untuk memanfaatkan dana hibah. Soal kemandirian, NU dan Muhammadiyah selama ini sudah mandiri medanai pergerakann pendidikannya,. “Publik juga tahu, semua yang daftar POP itu daftar dana hibah negara, bukan soal kemandirian dana pendidikan,” tegas Prof Baedhowi.
Tentang permohonan maaf Menteri Nadiem, Arifin menegaskan bukan hak NU dan Muhammadiyah memberi maaf. Permaafan mestinya disampaikan kepada seluruh bangsa indonesia dan dunia pendidikan. Permaafan dan pertaubatan itu sudah ada syaratnya, istighfar, menyatakan bersalah, berjanji tak mengulangi serta menghapus salah dengan langkah yang seharusnya ditempuh. “Nah, dunia pendidikan sedang menunggu langkah-langkah itu,” tutup Arifin.
hkm/*
