Jeddah, jurnal9.tv -DPR RI berharap Kementerian Agama (Kemenag) bisa memberikan layanan maksimal kepada jemaah haji Indonesia, khususnya pada puncak Armuzna (Arafah, Musdalifah, dan Mina).
Harapan tersebut disampaikan anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Marwan Dasopang kepada wartawan Media Centre Haji (MCH) sesaat setelah mendarat di Bandar Udara King Abdul Aziz, Jeddah, Selasa (28/5/2025).
Bersama Marwan yang juga Ketua Komisi VIII DPR, sejumlah anggota timwas dari 52 anggota ikut dalam penerbangan ini, antara lain Selly Andriani Gantina, Mahdalena Muhdin Saleh, Lesdawati Isa Anshori, Hasan Basri Agus, Ansari Miruj Sai, Anim Falachuddin Machrus, dan Syifaun Nufus Gede Wiresentena.
Menurut Marwan, pentingnya dimakasimalkan layanan kepada jemaah haji selama Armuzna karena dikhawatirkan akan terjadi kasus serupa seperti pada awal kedatangan jemaah di Madinah dan Makkah yang terpisah dengan keluarga hanya karena faktor syarikah yang berbeda.
“Ini yang perlu kami awasi. Kalau pemondokan dan transportasi itu sudah diputuskan di Panja, cuma kita mau melihat apakah sesuai fasilitas, dan apakah penggunaan bus Shalawat mengenai jarak dan akses dari hotel itu memadai atau sebaliknya,” tandas Marwan.
Marwan yakin Kemenag bisa memetakan persoalan yang terjadi dalam pelaksanaan haji ini untuk dicarikan solusi bersama.
Selain menjalankan fungsi pengawasan, Timwas juga akan melakukan kunjungan di setiap layanan yang ada, seperti pemondokan, transportasi, konsumsi, kesehatan dan lainnya.
“Jadi Timwas DPR ini bertugas mengawasi bagaimana pelayanan yang diberikan Kemenag kepada para jemaah haji Indonesia yang tahun ini menggunakan delapan syarikah,” tandas Marwan.
Apabila dalam penerapan kebijakan ini sulit mengurai persoalan, kata Marwan, maka dimungkinkan untuk dibicarakan ulang. “Apakah dibutuhkan untuk mengubah kebijakan, itu perlu dibicarakan bersama dnegan Kementerian Haji Saudi,” papar Marwan.
Soal pendistribusian Kartu Nusuk, Marwan mengaku tidak ada persoalan karena reaiisasi kepada jemaah haji sudah mencapai 95 persen dari jumlah jemaah yang sudah tiba di Saudi baik jemaah regular maupun haji plus.
Meski laporan itu sudah disampaikan, Marwan menyatakan akan tetap mencari bukti sesuai perkembangan di lapangan, baik berkaitan Kartu Nusuk, pembagian kamar, maupun terkait penempatan hotel yang terpisah dengan keluarga. “Semua ini akan kami awasi dan memantau langsung di lokasi,” ujarnya.
Menurut Marwan, Timwas bisa memahami kehadiran delapan syarikah sebagai perusahaan layanan sesuai pilihan. Namun, bukan berarti pemerintah Indonesia harus lepas tangan tanpa berusaha memberi pemahaman kepada Kementerian Haji Saudi terhadap persoalan yang terjadi, termasuk terjadinya pemisahan jemaah haji dengan keluarganya hanya karena persoalan syarikah yang berbeda, terutama pada puncak Armuzna.
“Kami tetap khawatir pada pelaksanaan Armuzna nanti. Tapi, tentu kita pahami syarikah juga tidak mau kecolongan karena berkaitan dengan kepentingan pelaksanaan haji tahun mendatang,” ungkapnya.
Selain mengawasi layanan haji, Timwas juga akan terus memantau petugas haji dalam memberikan pelayanan kepada jemaah haji, apakah mereka melakukan tugas sesuai pakta integritas atau sebaliknya. “Jangan-jangan mereka lebih banyak beribadah daripada mendampingi jemaah,” tukas Marwan.
Marwan berharap, PPIH bisa bekerja maksimal dalam pendampingan jemaah. Apalagi, tahun ini jemaah haji Indonesia sebagian besar kategori lanjut usia (lansia).
“Kehadiran petugas bisa meringankan beban mereka terutama mereka yang sudah lansia dan menggunakan kursi roda. Itu perlu diperhatikan dan didampingi dengan baik,” ujarnya.
