Surabaya, jurnal9.tv -Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur menggelar acara Halal Bihalal bersama Forkopimda Jawa Timur dan MUI kabupaten/kota pada Sabtu, 10 Mei 2025. Acara tahunan yang biasanya digelar secara rutin ini terasa istimewa tahun ini karena sekaligus menjadi momen pelaksanaan tiga agenda penting: Sosialisasi Program Pendidikan Kader Ulama (PKU), Pelantikan Pengurus Badan Penanggulangan Ekstrimisme MUI Jatim, serta Launching Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) MUI Jatim.
Dalam sambutannya, KH. Moh. Hasan Mutawakkil Alallah, Ketua Umum MUI Jawa Timur, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi tonggak penting bagi MUI Jatim dalam memperkuat peran keulamaan di tengah masyarakat.
“Program PKU ini adalah yang pertama di Indonesia yang menerapkan sistem perkuliahan S1, biasanya hanya berbentuk pelatihan jangka pendek dengan sertifikat. Masing-masing MUI kabupaten/kota dapat merekomendasikan dua peserta setelah melalui seleksi administrasi dan kelayakan,” ungkap KH. Mutawakkil.
Beliau juga menjelaskan bahwa perkuliahan PKU akan dilaksanakan di UIN Sunan Ampel Surabaya yang telah menyediakan fasilitas asrama.
“Biaya asrama satu tahun sebesar Rp8 juta, alhamdulillah berkat kepiawaian rektor UINSA, disubsidi Rp3,5 juta, sehingga tinggal Rp4,5 juta. Selain itu, MUI Jatim juga membantu peserta PKU dengan dukungan biaya Rp1 juta per bulan. Kami berharap MUI kabupaten/kota berkoordinasi dengan bupati dan wali kota setempat untuk ikut membantu peserta PKU ini,” paparnya.
Terkait pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) MUI Jatim, KH. Mutawakkil menegaskan bahwa keberadaan lembaga ini sangat penting untuk mendorong percepatan industri halal di Indonesia, khususnya di Jawa Timur.
“MUI Jatim memiliki Lembaga BPIH dengan program Juru Sembelih Halal (Juleha) yang anggotanya sudah mencapai 1.600 orang. Secara teknis, mereka sudah piawai, tetapi tanpa sertifikasi mereka tidak bisa masuk ke Rumah Pemotongan Hewan (RPH) atau Rumah Pemotongan Unggas (RPU). Karena itu, MUI akan menjalankan dua fungsi sekaligus yaitu pelatihan dan uji teknis penyembelihan,” jelasnya.
Tak hanya itu, MUI Jatim juga mendukung MoU antara MUI dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BGN), dan akan mendirikan satuan pendamping dan pengawas halal untuk mendukung program pemerintah yaitu Makan Bergizi Gratis.
“Yang utama adalah fungsi keulamaan. Kita harus memastikan bahan makanan yang dikonsumsi halal dan thayyib. Karena jika tidak halal, akan berdampak serius terhadap karakter dan keilmuan anak-anak kita,” tegas KH. Mutawakkil.
Sebagai bentuk pelayanan kepada umat, MUI Jatim juga menggulirkan program Halo MUI, Umat Bertanya MUI Menjawab.
“Melalui program ini, masyarakat dapat berkonsultasi terkait berbagai persoalan syariah baik melalui kontak resmi MUI Jatim maupun secara langsung datang ke kantor MUI Jatim setiap Jumat untuk mendapatkan pelayanan dari petugas,” terangnya.
Di akhir sambutannya, KH. Mutawakkil mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang hadir, khususnya kepada Ketua Umum MUI, KH Anwar Iskandar yang telah berkenan hadir dalam acara ini. “Kami menghaturkan terima kasih dan mendoakan beliau senantiasa diberikan kesehatan,” tutupnya.
Acara yang berlangsung hangat ini dihadiri para tokoh ulama, pengurus MUI kabupaten/kota, akademisi, dan jajaran Forkopimda Jatim, serta diakhiri dengan doa bersama dan ramah tamah.(***)
