Sidoarjo, Jurnal9.tv – Kabupaten Sidoarjo menorehkan prestasi gemilang di kancah nasional dalam pengelolaan lingkungan hidup. Berdasarkan penilaian terbaru dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama tim penilai independen, Sidoarjo berhasil menembus posisi 10 besar nasional sebagai kota bersih dengan raihan nilai 70,55.
Meskipun telah mengantongi sertifikat menuju kota bersih, tantangan nyata di lapangan dinilai masih besar. Sidoarjo tercatat memproduksi tumpukan sampah mencapai 892 ton per hari. Dari jumlah tersebut, sebanyak 805 ton sudah berhasil dikelola, namun masih ada sekitar 87 ton sampah per hari yang belum terkelola dengan baik.
Plt.Kepala dinas lingkungan hidup dan keberaihan (DLHK) Kabupaten Sidoarjo, Arif Mulyono, menjelaskan bahwa angka penumpukan sampah yang belum terkelola tersebut diduga kuat menjadi pemicu munculnya tempat pembuangan sampah liar di berbagai sudut wilayah.
”Secara skala nasional, sebenarnya Sidoarjo sudah tidak jelek-jelek amat. Kita berada di posisi 10 terbaik nasional sebenarnya, dengan posisi nilai 70,55. Kami sudah dinilai langsung oleh Kementerian Lingkungan Hidup bersama tim yang turun langsung ke beberapa kabupaten/kota,” ujar Arif saat memberikan paparan di opsroom. Senin (8/6/2026).
Ia tidak menampik bahwa realita di lapangan terkadang masih memicu kekhawatiran pimpinan daerah karena masih ditemukannya sejumlah pelanggaran di masyarakat.
”Hasil yang dinilai dengan kenyataan di lapangan mungkin itu yang menjadikan Bapak Bupati merasa kok masih banyak (sampah). Di lapangan masih terjadi pembakaran, pembuangan sampah liar, bahkan kami masih menemukan ‘kucing-kucingan’ antara para pembuang sampah sembarangan dengan teman-teman petugas kami,” imbuhnya.
Dalam analisis penilaian tersebut, Sidoarjo diketahui memiliki keunggulan utama pada sektor partisipasi masyarakat. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang menggunakan sistem retribusi daerah di mana dana ditarik langsung ke APBD, Sidoarjo kini menerapkan pola iuran mandiri yang dikelola oleh Tempat Pengolahan Sampah Terpadu 3R (TPS3R) di masing-masing desa.
”Sidoarjo sebenarnya unggul di partisipasi masyarakat. Karena kami menggunakan pola iuran masyarakat, bukan retribusi yang 3 atau 4 tahun lalu kita lakukan. Kalau dulu retribusi ditarik masuk ke APBD, lalu DLHK tidak ada anggaran untuk mengelola dari hulu ke hilir karena anggarannya kurang. Sekarang kami gunakan mekanisme masyarakat membayar iuran yang dikelola oleh TPS3R,” jelasnya.
Saat ini, skema iuran sampah yang diwajibkan kepada masyarakat berkisar antara Rp25.000 hingga Rp30.000 per bulan untuk setiap kepala keluarga, atau diibaratkan setara dengan harga dua mangkok bakso. Dana ini digunakan secara mandiri oleh TPS3R untuk membiayai operasional, pemilah sampah, hingga biaya listrik dan air.
Untuk pengangkutan residu sampah dari TPS3R ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengerahkan sekitar 80 armada truk, dengan 70 hingga 75 armada yang aktif beroperasi setiap harinya. Sistem pembayaran retribusi angkutan di TPA pun kini sudah menggunakan sistem digital nonsun (cashless) dengan metode tapping kartu.
Sementara itu, Bupati Sidoarjo,H.Subandi,S.H.M.Kn,menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memanfaatkan sistem dashboard digital sebagai alat monitoring kinerja di lapangan.Langkah ini diambil agar evaluasi terhadap pengelolaan sampah, baik di tingkat Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) maupun Tempat Pembuangan Akhir (TPA), dapat dipetakan secara akurat dan transparan berdasarkan kemampuan anggaran APBD yang ada.
”Hari ini kita sudah berupaya semua OPD harus kita petakan, pakai dashboard semua. Tujuan kita apa? Saya ingin melihat daerah yang kemarin target kita yang baik ini ada 22 (TPST), saya minta dalam satu tahun minimal ada tambahan 20 lagi,” ujar Subandi.
Selain digitalisasi melalui dashboard, Bupati juga menekankan pentingnya kehadiran fisik para pejabat di tengah masyarakat. Ia meminta jajaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), camat, hingga kepala desa untuk aktif turun ke lapangan guna mengedukasi warga yang masih enggan membayar insentif sampah.
Menurutnya, Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di desa sebenarnya sudah siap, namun masih memerlukan pendampingan intensif agar tata kelola persampahan berjalan optimal.
”Ini ada kekurangannya apa? Satu, ini kadang masyarakatnya enggak peduli dengan pembayaran insentif. Ya kita turun! Kepala desa, Pak Camat sebagai pembina, turun di lapangan. DLHK sebagai narasumber, kabid turun di lapangan. Biarkan nanti kita dampingi satu per satu sampai nanti bisa mengelola dengan baik,” tegasnya.
Lebih lanjut, sistem dashboard ini nantinya tidak hanya memantau masalah pembuangan sampah, tetapi juga akan mengintegrasikan data retribusi daerah, termasuk dari sektor pasar. Melalui sistem ini, wilayah-wilayah yang memiliki capaian retribusi rendah akan langsung terlihat dan dievaluasi.
Bupati menegaskan bahwa urusan sampah dan lingkungan bukan hanya tugas satu instansi saja, melainkan tanggung jawab bersama yang kinerjanya akan dipantau ketat melalui data digital tersebut.
”Jadi nanti tolok ukur kita, ini pindah atau tidak, tolok ukur kita adalah kinerja. Saya enggak mau kalau DLHK terus habis ini bilang ‘Pak, anggaran saya ini kurang’, tidak. Kerja ini adalah kerja kita bersama, tanggung jawab kita bersama, mulai penganggaran yang dilakukan oleh Bappeda ini akan kita dampingi. Jadi tiap tahun ada perubahan,” pungkasnya.
Dengan sistem pengawasan terintegrasi ini, Pemkab Sidoarjo berharap program “Kabupaten Daerah Asri” yang dicanangkan oleh Presiden dapat segera terwujud secara nyata, bukan sekadar di atas kertas atau dalam bentuk penghargaan seremonial belaka.( RK)
