Bondowoso, jurnal9.tv -Untuk melakukan konservasi alam dan mengoptimalkan keberadaan hutan untuk kesejahteraan masyarakat, pemerintah telah menetapkan Program Perhutanan Sosial melalui Kementerian Kehutanan RI yang ditargetkan mencapai lebih 12 juta hektar.
Khusus pulau Jawa, area perhutanan sosial mencapai 1,1 Juta Hektar, dimana 502.032 hektar di antaranya berada di Jawa Timur dan khusus Kabupaten Bondowoso mencapai 9.500 hektar area perhutanan sosial. Melalui Perhutanan Sosial Nahdlatul Ulama, para petani yang tetgabung dalam Kelompok Tani Hutan di Bondowoso diharapkan mampu berkolaborasi memanfaatkan peluang pengelolaan hutan dalam waktu 35 tahun dan bisa diperpanjang kembali.
Demikian kesimpulan kegiatan Sosialisasi Tata Kelola Perhutanan Sosial yang digelar atas kerjasama Pemerintah Kabupaten Bondowoso, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur dan Pokja Perhutanan Sosial PWNU Jawa Timur di Ruang Sabha Bina Praja, Sekretariat Pemerintah Kabupaten Bondowoso, Rabu, (18/06).
Hadir dan memberikan presentasi dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, Dr. Ir. Jumadi, M.MT, Bupati Bondowoso, H. Abdul Hamid Wahid, M.Ag, didampingi Wakil Bupati Bondowoso, As’ad Yahya Syafi’i, S.E, Forkopimda Kabupaten Bondowoso dan para Kepala Desa se-Bondowoso.
Gus Hamid, panggilan akrab Bupati Bondowoso ini menyampaikan melalui kegiatan ini, pihaknya bermaksud memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat mengenai tujuan, manfaat, dan skema program Perhutanan Sosial. Selain itu, lanjutnya, kegiatan ini juga bertujuan untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengelolaan hutan secara berkelanjutan. “Program perhutanan sosial ini sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Gus Hamid menekankan keseriusan pemerintah yang dipimpinnya pada Perhutanan
sebagai langkah strategis untuk memberdayakan masyarakat di sekitar hutan, sekaligus memastikan keberlanjutan fungsi hutan itu sendiri. Dia berharap, program ini didukung seluruh jajaran pemerintah kabupaten hingga kepala desa, Forkopimda, serta semua instansi pemerintah dan badan usaha milik pemerintah yang bergerak di sektor kehutanan. Menurutnya, dengan pemahaman dan sinergi yang baik, serta partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, kita bisa mewujudkan pengelolaan hutan yang adil dan lestari.
Sementara itu, Kadishut Provinsi Jawa Timur, Dr. Ir. Jumadi, menjelaskan detail teknis program serta dukungan yang akan diberikan kepada masyarakat dalam implementasinya. Pihaknya berharap, dengan adanya sosialisasi ini, para Kepala Desa dapat menjadi ujung tombak dalam menyampaikan informasi dan menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam program perhutanan sosial di wilayah masing-masing. “Kepemimpinan Kepala Desa dan kerja keras para petani yang tergabung dalam Kelompok Tani Hutan menjadi kunci sukses Program Perhutanan Sosial,” tambah Jumadi.
Dalam pertemuan itu Jumadi mensosialisasi secara sistimatis tetkait kebijakan, peraturan, dan program perhutanan sosial kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan hutan yang lestari dan berkelanjutan. Tugas pemerintah bersama kelompok masyarakat seperti Pokja PSNU Jawa Timur adalah memfasilitasi pembentukan kelompok tani hutan dan organisasi masyarakat lainnya yang terlibat dalam pengelolaan perhutanan sosial serta mendukung akses kelola dalam membantu masyarakat dalam mengakses dan mengelola kawasan hutan sesuai dengan peraturan yang berlaku. “Kami juga endorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan hutan,” tegasnya.
Kepala Dinas Perhutanam Sosial Jatim juga berharap melalui program perhutanan sosial ini, masyarakat dapat merasakan manfaat ekonomi dari pengelolaan hutan seperti pengembangan hasil hutan bukan kayu, ekowisata, atau budidaya tanaman kehutanan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan mereka.
Dalam sesi koordinasi teknis, Pokja Perhutanan Sosial NU Jawa Timur, melalui Koordinator Teknisnya,
Rurid Rudianto menyatakan siap membantu Kepala Desa dan Kelompok Tani Hutan di Bondowoso dalam mengajukan lahan garapan perhutanan sosial sebagaimana dalam peta areal yang ditetapkan pemerintah. Seusai mendapatkan SK Pengelolaan, PSNU Jatim juga siap mendampingi kelompok tani dalam menggarap hutan baik untuk konservasi ataupun untuk produksi hingga hilirisasinya. “Bersama Gus Bupati dan jajarannya, serta kepala desa, PSNU Jatim siap mensukseskan Perhutanan Sosial di Kabupaten Bondowoso. (*/kominfo)
