Saya tergelitik untuk menggunakan istilah Politik monyet untuk menggambarkan silang sengkarut transformasi Dewan Kesenian Surabaya (DKS). Politik monyet adalah politik yang rusuh, rebutan pisang, dan nggak ada substansi.
Ya, Politik monyet patut disematkan dalam polemik kesenian dan kebudayaan ini karena beberapa alasan. Pertama, Rebutan pisang. Sudah menjadi perilakunya, pisang selalu dioerebutkan. Dalam ranah kebijakan, rebutan pisang adalah rebutam anggaran dan posisi.
Transformasi DKS ke Kebudayaan membuka lahan baru, yakni ada jabatan baru, proyek festival baru, anggaran gede. Akhirnya yang ribut bukan ‘mau bawa seni Surabaya ke mana’, tapi ‘siapa dapat jatah ketua, siapa dapat tender EO’. Bentuk fisiknya, rapat dan meeting, SK baru, struktur baru. Tapi ruhnya tetap: seniman gigit jari.
Kedua, politik monyet terkait dengan perilaku lompat-lompat cabang, dalam hal ini gonta-ganti kebijakan. Monyet kalau melihat pisang di pohon lain langsung loncat. Politiknya juga gitu. Hari ini bilang “kita fokus pelestarian ludruk”, besok ganti wali kota langsung jadi “kita fokus city branding lewat mural”. Nggak ada pakem, nggak ada cetak biru 20 tahun. Semua tergantung siapa lagi pegang pisang.
Ketiga, saling lempar kotoran,saling jegal. Pihak yang mengkritisi transformasi DKS dibilang “anti-perubahan”. Yang dukung dibilang “penjilat proyek”. Debatnya nggak lagi soal konsep kebudayaan. Energi habis buat ribut, bukan untuk mengurus seniman. Eronis, untuk pementasan, mereka para seniman masih harus keluarkan kocek untuk sewa gedung.
Keempat, Meniru tanpa pikir panjang. Dalam situasi ini, post modern menjadi salah kaprah, dan terbawa pada versi politik. Melihat Jakarta punya Dinas Kebudayaan yang gede, maka Surabaya pun jadi ikut-ikutan, dengan melebur DKS. Melihat Bandung punya art space, langsung reaktif dengan membikin hal serupa, tanpa berhitung ekosistem. Seperti layaknya monyet melihat manusia mengenakan kacamata, dia pun ikut memakainya, lucunya terbalik.
Niatnya melakukan renaissance pun, berbuah sirkus semata. Akibatnya, kesenian mengalami kemunduran fisik. Di sinilah permasalahan serius di balik transfirmasi DKS bila dilakukan dengan politik monyet. Fisiknya serba baru dan forman, namun ruhnya minim keberpihakan. Seniman ludruk Cak Markeso tetep latihan di gang sempit. Penulis Surabaya tetep nggak punya literary fund. Teater independen tetep bayar pajak tontonan 15%.
Jadi transformasinya cuma jadi cosplay kebudayaan. Gedungnya gede, isinya kopong.
Saya mendambakan hadirnya politik negarawan. Apa bedanya? Kalau Monyet selalu berpikir tentang periode jabatan 5 tahun dengan misi “Yang penting keliatan kerja”, maka Negarawan berpikir 50 tahun ke depan. “Surabaya 50 tahun lagi mau dikenal karena apa? Arek culture? Ludruk? Atau cuma mall?”
Bagaimana menghindarkan politik negarawan dalam transformasi DKS? Pertama, tentukan pakemnya dulu. Buatlah grand design kebudayaan Surabaya 25 tahun, ajukan kepada wakil rakyat (DPRD), bahas sungguh-sungguh bersama seniman. Bila ada pakem, naka ganti walikota pun tetap, akan aman, tidak loncat-loncat.
Kedua, pisang dibagi adil. Usulkan Dana abadi kesenian, setidaknya 2 persen APBD Kota dialokasikan untuk seni. Biar tidak rebutan tiap tahun.
Ketiga, hindari saling lempar kotoran. Lemparkan Kritik ke karya, bukan ke pribadi orang perorang. Yang nggak setuju diajak rembug, bukan dimusuhin.
*
Yang lebih harus diwaspadai lagi adalah “Politik dagang monyet” bukan sekadar “politik monyet”. Kalau “politik monyet” artinya rusuh rebutan pisang, tapi “Politik dagang monyet” artinya monyetnya sengaja dipelihara, dilatih, lalu dijual buat cari untung.
Dalam konteks Polemik DKS ini Kesenian dijadikan “monyet dagangan”. Seniman dan budayawan diperlakukan layaknya topeng monyet: disuruh nari, dipakaikan baju lucu, disuruh ngamen di acara seremonial. Selesai acara dikasih pisang alias honor 300 ribu perak. Berbeda dengan yang jualan “sirkus monyet”, mereka meraup untung gede: proyek miliaran, citra “peduli budaya”, foto sama pejabat.
Saya ajukan satu contoh konkret. Festival Kebudayaan anggaran 5 Miliar. Yang tampil ludruk dan tari remo dikasih 2 juta per grup. EO & vendor panggung habis 4,5M. Monyetnya capek, dalangnya yang kaya.
Dalam politik dagang monyet isu kebudayaan cuma dagangan. Alih-alih memikirkan peta jalan kebudayaan 50 tahun. Yang ada hanya, karena “kebudayaan” sedang laku dijual. Dagang ke pusat: “Kami udah punya Dinas Kebudayaan lho” ujungnya biar dapat DAK. Dagang ke investor: “Surabaya kota budaya” ujungnys biar properti dan wisata laku. Dagang ke pemilih: Bikin event kolosal jelang pemilu ujumgnya biar keliatan merakyat. Sementara Kebudayaannya sendiri tidak terurus. Kebudayaan terdegradasi menjadi sekadar bungkus.
Politik dagang monyet melatih Senimannya jadi monyet penurut. Sistem dibikin biar seniman nggak bisa melakukan kritik. Mau dapat dana hibah? Harus nurut tema dari dinas. Mau tampil di event kota? Naskahnya harus disensor “jangan nyindir”. Lama-lama seniman berubah dari “taji masyarakat” jadi “monyet penurut”. Nggak berani ngegonggong, takut pisangnya nggak dikasih.
Biar situasi ini dibiarkan, maka yang yang terjadi bukan renaissance, tapi sirkus dimana Panggung megah, event tiap minggu, medsos ramai dan viral. Tapi seni kritis mati. Ludruk nggak boleh lagi lakon “Sarip Tambak Oso”. Teater nggak boleh angkat isu gusuran. Semua harus “happy” dan “instagramable”.
Karena itu, membangun politik kebudayaan yang bener adalah harga mati. Hindari Politik Dagang Monyet, hidupkan Politik Kebudayaan Negarawan. Seniman diposisikan sebagai mitra berpikir, bukan komoditas. Event yang digelar adalah ruang dialektika, bukan etalase citra. Anggaran yang disusun untuk investasi 20 tahun, bukan bancakan.
Dan ukuran suksesnya adalah lahir maestro baru bukan semata viral di media sosial.
Walhasil, kalau kita bilang transformasi DKS rawan “politik dagang monyet”, itu artinya kita khawatir DKS dilebur bukan buat menguatkanl ekosistem seni, tetapi untuk memudahkan jualan “Surabaya Berbudaya” ke sponsor dan pemilih. Seniman cuma jadi pajangan. Bener nggak?
Oleh Nonot S mono
Seniman. Praktisi, seni dan budayawan.
