Surabaya, jurnal9.tv – Pemanfaatan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) semakin membuka peluang perubahan dalam dunia pendidikan tinggi. Teknologi ini dinilai mampu mendukung proses pembelajaran, penelitian, hingga evaluasi akademik. Namun, penerapannya tetap membutuhkan aturan dan pengawasan agar tidak menggerus integritas akademik.
Persoalan tersebut menjadi salah satu fokus pembahasan dalam klaster bertema “Transformasi Pembelajaran, Digitalisasi, dan Relevansi Lulusan: Kematangan Digital, Tata Kelola Data, dan Etika AI” pada Konferensi Puncak Pendidikan Tinggi Indonesia (KPPTI) 2026.
Forum yang digelar di Aula Candradimuka, Gedung Nano, Kampus MERR-C Universitas Airlangga (UNAIR), Surabaya, Kamis (12/11/2026), menghadirkan akademisi dari empat perguruan tinggi yang memaparkan gagasan serta praktik pemanfaatan AI untuk mendukung transformasi pendidikan.
Akademisi Universitas Diponegoro (Undip), Rizal Isnanto, mengingatkan bahwa penggunaan Generative AI
dalam pendidikan doktoral harus memiliki batasan yang jelas. Menurutnya, teknologi tersebut dapat membantu mahasiswa dalam berbagai tahapan penelitian, tetapi tidak boleh mengambil alih peran intelektual, kemampuan berpikir kritis, maupun pengambilan keputusan ilmiah.
“AI memperkuat pembelajaran dan penelitian, bukan menggantikan kreativitas,” ujar Rizal.
Ia menguraikan empat klasifikasi penggunaan AI di lingkungan akademik. Kategori tersebut meliputi penggunaan yang diperbolehkan, wajib disertai pengungkapan, diperbolehkan dengan persyaratan tertentu, serta penggunaan yang dilarang.
Rizal juga menilai transparansi menjadi prinsip penting dalam penerapan teknologi tersebut. Mahasiswa perlu menjelaskan perangkat AI yang digunakan, tujuan penggunaannya, bentuk bantuan yang diberikan, hingga langkah verifikasi terhadap hasil yang dihasilkan.
Ia menambahkan, penilaian integritas akademik tidak seharusnya hanya bertumpu pada skor aplikasi pendeteksi AI. Proses pengerjaan dan kemampuan mahasiswa menjelaskan serta mempertanggungjawabkan hasil karyanya juga harus menjadi pertimbangan.
Contoh penerapan AI dalam kegiatan perkuliahan disampaikan Dosen Sekolah Tinggi Informatika dan Komputer Indonesia, Mukhlis Amien. Melalui materi berjudul “AI Memeriksa Materi, Dosen Memegang Keputusan”, ia memperkenalkan penggunaan agen AI untuk melakukan pemeriksaan terhadap bahan ajar sebelum diberikan kepada mahasiswa.
Uji coba yang dilakukan pada sembilan kelas selama tujuh minggu berhasil mengidentifikasi 18 persoalan dalam materi maupun pengelolaan pembelajaran. Sejumlah temuan tersebut mencakup kesalahan lembar kerja dan kode pemrograman, pemanfaatan data pengujian, konfigurasi Learning Management System (LMS), hingga ketidaktepatan teks dan perhitungan.
Menariknya, seluruh persoalan yang teridentifikasi dapat diselesaikan pada pekan yang sama saat ditemukan.
Mukhlis menegaskan, teknologi AI dalam skema tersebut hanya digunakan untuk membantu proses pemeriksaan dan memberikan masukan. Kendali terhadap penyempurnaan materi, kebijakan akademik, serta penentuan hasil penilaian tetap berada di tangan dosen.
“AI hanya berperan sebagai alat bantu pemeriksaan dan pemberian umpan balik. Dosen tetap memegang kendali atas perbaikan materi, keputusan akademik, dan penilaian akhir,” tegasnya.
Inovasi lainnya dipresentasikan Muhammad Edya Rosadi, akademisi Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari (Uniska MAB). Ia mengembangkan sistem berbasis AI untuk membantu proses pemeriksaan tugas pemrograman mahasiswa.
Dalam sistem tersebut, pemeriksaan teknis dilakukan melalui perangkat yang disiapkan, sedangkan AI membantu menyusun rancangan penilaian berdasarkan kriteria dan bukti kode program. Hasilnya kemudian diperiksa kembali oleh dosen sebelum nilai akhir ditetapkan.
Dengan mekanisme tersebut, dosen dapat mengurangi beban pemeriksaan teknis dan memiliki lebih banyak waktu untuk melakukan evaluasi serta menentukan keputusan akademik.
“Dosen kemudian punya waktu lebih banyak untuk merancang, meninjau, dan memutuskan hasil dari AI tersebut,” kata Edya.
Penerapan sistem ini melibatkan 68 mahasiswa yang terbagi dalam dua kelas paralel dengan 14 kali praktikum mingguan. Dari lima tugas yang dievaluasi, empat di antaranya berhasil memenuhi target penerbitan nilai paling lambat tujuh hari setelah batas pengumpulan.
Meski memberikan kemudahan, Edya mengingatkan bahwa penggunaan AI tetap harus diatur secara tegas. Mahasiswa perlu memiliki tanggung jawab terhadap proses pengerjaan tugas, termasuk menjelaskan sejauh mana teknologi AI digunakan.
“Mahasiswa harus mematuhi ketika ada penggunaan AI dia menggunakannya sejauh mana,” pungkasnya.
Selain membahas pemanfaatan teknologi, forum KPPTI 2026 juga menyoroti persoalan kesesuaian kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia industri.
Komisi I Dewan Pendidikan Tinggi (DPT), Sudarso, memaparkan hasil kajian mengenai profil lulusan, kebutuhan perusahaan, serta kesenjangan keterampilan yang masih terjadi antara dunia pendidikan dan dunia kerja.
Berdasarkan hasil kajian tersebut, sebanyak 73,4 persen perusahaan menilai kompetensi lulusan perguruan tinggi belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan industri. Di sisi lain, 92,3 persen perusahaan mengaku masih merekrut lulusan baru, sedangkan 81,7 persen menyebut kebutuhan keterampilan tenaga kerja mengalami perubahan dengan cepat, terutama karena digitalisasi dan perkembangan AI.
Kajian itu juga menemukan 59,3 persen lulusan mampu mendapatkan pekerjaan pertama dalam waktu kurang dari tiga bulan. Kendati demikian, cepatnya lulusan memperoleh pekerjaan belum tentu mencerminkan kesesuaian bidang pekerjaan dengan latar belakang pendidikan maupun kesiapan menghadapi tuntutan profesional.
Sudarso menjelaskan, perusahaan tidak hanya mencari calon pekerja dengan kemampuan teknis atau hard skill. Keterampilan nonteknis atau soft skill juga menjadi aspek penting yang dipertimbangkan dalam proses. (Tok)
