Surabaya, jurnal9.tv– Perguruan tinggi dituntut tidak hanya berkutat pada kegiatan akademik, tetapi juga mengambil peran lebih besar dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek), Fauzan, mendorong pembentukan konsorsium antarkampus di berbagai daerah.
Melalui pola kerja bersama tersebut, perguruan tinggi diharapkan bisa menggabungkan keahlian tenaga akademik, fasilitas penelitian, hingga hasil inovasi untuk menghasilkan solusi yang lebih efektif bagi masyarakat.
Gagasan itu disampaikan Fauzan saat menjadi pembicara utama dalam Konferensi Puncak Pendidikan Tinggi Indonesia (KPPTI) 2026 di Universitas Airlangga (UNAIR), Kamis (12/11/2026).
Fauzan menilai, selama ini potensi besar yang dimiliki masing-masing perguruan tinggi belum sepenuhnya dimanfaatkan secara maksimal. Salah satu penyebabnya adalah masih kuatnya pola kerja individual antarkampus, sehingga peluang untuk saling mendukung belum tergarap optimal.
Menurutnya, sudah saatnya perguruan tinggi meninggalkan pola tersebut dan membangun jaringan kolaborasi yang lebih terintegrasi, khususnya di tingkat daerah.
“Saat ini barangkali kecenderungan tata kelola perguruan tinggi kita masih bekerja sendiri, sudah waktunya kita bekerja bersama, membangun satu ekosistem di dalam perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi yang ada di daerah masing-masing,” ujar Fauzan.
Ia menjelaskan, pembentukan konsorsium dapat menjadi wadah bagi perguruan tinggi untuk saling mengisi kekurangan dan memperkuat keunggulan masing-masing. Kampus yang memiliki kompetensi tertentu bisa berbagi pengetahuan maupun fasilitas dengan institusi lain yang membutuhkan.
Bentuk kolaborasinya pun beragam, mulai dari pertukaran mahasiswa dan tenaga pengajar, pelaksanaan riset gabungan, menghadirkan dosen tamu, hingga menyusun kurikulum secara bersama-sama.
Fauzan menekankan, kerja sama tersebut tidak boleh hanya melibatkan universitas besar. Perguruan tinggi berskala kecil maupun menengah juga harus memperoleh kesempatan yang sama untuk terlibat dalam ekosistem kolaborasi.
Dengan demikian, peningkatan mutu pendidikan tinggi tidak hanya terkonsentrasi di kampus tertentu, tetapi dapat dirasakan secara lebih luas.
Dorongan pembentukan konsorsium juga tidak terlepas dari berbagai persoalan yang masih membayangi dunia pendidikan tinggi nasional. Selain ketimpangan kualitas antarkampus, persoalan kesesuaian kompetensi lulusan dengan kebutuhan lapangan kerja juga menjadi perhatian.
Fauzan memaparkan, dari total 2.839 perguruan tinggi di bawah naungan Kemdiktisaintek, baru 176 institusi yang mengantongi akreditasi unggul. Sebanyak 823 perguruan tinggi berstatus baik sekali, sedangkan 1.458 lainnya terakreditasi baik.
Tantangan lain terlihat dari kondisi sosial dan ketenagakerjaan di Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025 mencatat angka kemiskinan nasional masih mencapai 8,25 persen atau sekitar 23,35 juta jiwa.
Sementara itu, jumlah pengangguran terbuka berada di angka 4,65 persen atau setara dengan 7,28 juta orang.
Persoalan tersebut juga berkaitan dengan lulusan perguruan tinggi. Fauzan mengungkapkan, sekitar 1,01 juta lulusan sarjana masih belum terserap di dunia kerja.
Kondisi ini, menurutnya, harus menjadi bahan evaluasi bagi perguruan tinggi untuk memperkuat keterkaitan antara proses pembelajaran, pengembangan kompetensi, dan kebutuhan industri maupun masyarakat.
Perguruan tinggi tidak cukup hanya menghasilkan lulusan dengan gelar akademik. Lebih dari itu, institusi pendidikan tinggi harus mampu melahirkan sumber daya manusia yang memiliki keahlian relevan dan dapat memberikan kontribusi nyata.
Dalam kesempatan tersebut, Fauzan juga menguraikan enam mandat Presiden Prabowo Subianto yang harus menjadi perhatian perguruan tinggi.
Mandat itu meliputi penciptaan sumber daya manusia berkualitas, peningkatan penguasaan sains dan teknologi, penguatan penelitian serta hilirisasi industri, hingga pengembangan inovasi untuk menjawab persoalan masyarakat.
Perguruan tinggi juga diharapkan berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan negara serta mencetak lulusan yang memiliki integritas, jiwa nasionalisme, dan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat.
Untuk memperlihatkan bagaimana konsorsium dapat diterapkan secara konkret, Fauzan mencontohkan program Gerakan Tuntas Stunting dan Kemiskinan (Gentaskin) di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Program yang mulai dikembangkan sejak awal 2025 tersebut melibatkan perguruan tinggi negeri dan swasta, pemerintah daerah, serta kalangan dunia usaha dan industri.
Kolaborasi itu diarahkan untuk membantu mengatasi persoalan stunting sekaligus menekan angka kemiskinan di wilayah tersebut.
Dalam pelaksanaannya, perguruan tinggi dapat mengambil peran melalui penerapan hasil penelitian, pendampingan masyarakat, serta pemanfaatan kompetensi akademisi sesuai kebutuhan di lapangan.
Model tersebut menunjukkan bahwa keunggulan perguruan tinggi tidak harus berhenti sebagai hasil penelitian atau publikasi ilmiah. Pengetahuan yang dihasilkan kampus perlu diterjemahkan menjadi program yang manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
Fauzan berharap pola kolaborasi yang dibangun melalui Gentaskin dapat direplikasi di wilayah lain. Meski demikian, penerapannya harus mempertimbangkan karakteristik, potensi, serta persoalan yang dihadapi masing-masing daerah.
Ia menginginkan perguruan tinggi menjadi bagian dari solusi atas berbagai persoalan sosial, baik yang bersifat permanen, semi permanen, maupun tidak permanen.
“Kami menginginkan problem-problem sosial di daerah, mulai dari problem permanen, tidak permanen, semi permanen, bisa diatasi oleh perguruan tinggi. Maka menurut saya, perguruan tinggi harus hadir di tengah-tengah penderitaan kehidupan masyarakat,” tegas Fauzan.
Karena itu, ia meminta para pimpinan perguruan tinggi mulai membuka ruang kerja sama yang lebih luas. Sinergi tidak hanya dibangun antarkampus, tetapi juga harus melibatkan pemerintah daerah, pelaku usaha, dunia industri, dan masyarakat.
Melalui konsorsium, perguruan tinggi diharapkan mampu memperbesar dampak penelitian dan inovasi, sekaligus mempercepat penyelesaian persoalan di daerah.
Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat kontribusi sektor pendidikan tinggi dalam mendukung agenda Asta Cita pemerintah dan mewujudkan target Indonesia Emas 2045. (Tok)
