Leigh McKiernon baru-baru ini menulis poin menarik tentang “pengadilan opini publik” di Indonesia: ada orang yang langsung diberi ruang untuk dipahami secara kompleks, sementara yang lain cepat sekali dijadikan villain.
Saya ingin geser sedikit: dari siapa yang dapat simpati, ke bagaimana CV sering dipakai sebagai pengganti argumen. Rasanya ini bukan cuma soal satu kasus.
Di Indonesia, kita sering menilai isu publik dari orangnya dulu, baru substansinya belakangan. Ketika Gubernur Perry Warjiyo dikritik soal rupiah, banyak yang membelanya lewat cerita personal: anak petani, puluhan tahun mengabdi, karier dari bawah.
Ketika anggota DPR, Primus Yustisio mengkritik Perry, ada yang langsung menyerang balik:
“Cuma pemain sinetron.”
“Cuma lulusan S1.”
“Ngerti apa soal bank sentral?”
Ketika Nadiem dibahas dalam kasus Chromebook, sebagian pembelaan juga bergeser ke:
“Dia pendiri Gojek.”
“Dia reformis.”
“Dia pintar.”
“Dia tidak mungkin butuh uang.”
Kasusnya beda-beda. Refleksnya mirip.
Kita suka mengubah diskusi institusi, kebijakan, atau hukum menjadi penilaian karakter. Padahal biografi tidak otomatis menjawab argumen.
Gubernur bank sentral tetap perlu dinilai dari kredibilitas institusi, konsistensi kebijakan, komunikasi, dan apakah pasar masih percaya pada framework-nya. Anggota DPR tetap perlu dinilai dari isi pertanyaannya, bukan karena dulu pernah main Panji Manusia Milenium.
Dan perkara hukum tetap perlu diuji lewat bukti, proses pengadaan, conflict of interest, burden of proof, dan due process. Bukan lewat aura startup, citra reformis, atau kekaguman personal.
Mungkin ini pas juga direnungkan di bulan Mei, di antara Hari Pendidikan Nasional dan Hari Kebangkitan Nasional. Pendidikan mestinya membuat kita berpikir lebih jernih.
Kebangkitan nasional mestinya membuat diskusi publik kita naik kelas. Tapi yang sering terjadi justru:
siapa orangnya,
lulusan mana,
kelas sosial apa,
kelihatan pintar atau tidak,
“orang kita” atau bukan.
Tentu karakter penting. Rekam jejak juga penting. Tapi sentimen bukan analisis.
Reputasi bukan bukti.
Dan CV bukan ‘policy framework.’
Begitu debat terlalu personal, semuanya cepat berubah jadi kubu-kubuan. Pendukung membela tokoh favoritnya seolah kritik adalah pengkhianatan. Pengkritik menyerang identitas, bukan argumen.
Di titik itu, diskusi publik berhenti membahas isu, lalu mulai membagi orang ke dalam tim. Mungkin itu sebabnya ruang publik kita kadang terasa seperti campuran sidang, fan club, dan audisi casting. Pasar tidak bergerak karena kisah hidup yang menyentuh.
Pengadilan seharusnya tidak memutuskan berdasarkan karisma. Dan institusi tidak bisa bertahan selamanya hanya dengan personal story. Negara tidak dijalankan oleh biografi. Negara dijalankan oleh institusi yang benar-benar berfungsi.
Sekarang mari kita lanjut minum kopi sambil menebak, minggu depan CV siapa lagi yang akan dipakai sebagai argumen kebijakan: pejabat yang dulu tukang masak warteg, anggota DPR mantan mandor bangunan, atau hakim yang dulu juara pingpong antar kecamatan.
Esai oleh Harry Baskoro, Warteg Economist
