Surabaya, jurnal9.tv – Sejumlah anggota tetap PSSI Jawa Timur yang tergabung dalam Forum Komunikasi menyatakan sikap tegas terkait polemik kepengurusan yang dinilai bermasalah dalam beberapa waktu terakhir.
Pernyataan sikap tersebut muncul setelah mencuatnya dugaan pelanggaran kewenangan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Ketua PSSI Jawa Timur, menyusul terbitnya sejumlah surat keputusan (SK) yang dinilai tidak sejalan dengan mandat awal penunjukan.
Dalam dokumen resmi yang beredar, anggota tetap menegaskan bahwa penunjukan Plt Ketua melalui SK Nomor 437/SKEP/X-II/2025 sejatinya memiliki mandat utama untuk menyelenggarakan suksesi kepemimpinan melalui kongres, termasuk Kongres Luar Biasa (KLB) yang disebut telah siap dilaksanakan.
Namun dalam perjalanannya, Plt Ketua justru menerbitkan SK baru terkait susunan kepengurusan PSSI Jawa Timur tanpa menegaskan agenda pelaksanaan KLB sebagai prioritas utama.
Tak hanya itu, Plt Ketua juga mengeluarkan sejumlah keputusan lain, di antaranya penunjukan Plt Ketua di tingkat daerah seperti Kota Madiun dan Kabupaten Gresik. Langkah ini dinilai sebagian anggota sebagai tindakan di luar kewenangan yang diberikan.
Sikap kritis juga sebelumnya disampaikan oleh Ketua Askot Surabaya dan Ketua Askab Kediri yang mempertanyakan legalitas serta arah kebijakan Plt Ketua. Mereka menduga adanya agenda tertentu di balik penerbitan SK tersebut yang tidak sesuai dengan mandat dari Ketua Umum PSSI.
Forum Komunikasi Anggota Tetap PSSI Jawa Timur menilai hingga saat ini belum ada kejelasan maupun respons tegas dari Plt Ketua maupun Ketua Umum PSSI terkait polemik tersebut. Kondisi ini dikhawatirkan dapat merusak tata kelola organisasi jika tidak segera ditangani.
“Mengingat situasi yang semakin tidak kondusif, kami mendesak agar segera dilaksanakan Kongres Luar Biasa yang pada prinsipnya telah disepakati dalam Kongres Biasa pada 17 November 2025,” demikian salah satu poin dalam pernyataan sikap tersebut.
Para anggota juga menekankan bahwa pelaksanaan KLB merupakan langkah krusial untuk menyelamatkan organisasi dari potensi kepentingan pragmatis yang dapat merugikan masa depan sepak bola di Jawa Timur.
Selain itu, mereka meminta agar segala bentuk kebijakan yang dinilai tidak sesuai dengan kewenangan Plt segera dihentikan demi menjaga stabilitas dan kredibilitas organisasi.
