Sidoarjo, Jurnal9.tv – Wakil bupati Sidoarjo akan memanggil salah satu anggota DPR RI terkait penggunaan fasilitas umum yang dijadikan lahan parkir. Subandi menilai, tertutupnya irigasi berdampak pada pendangkalan, sehingga aliran sungai tidak bisa teraliri air dari DAM sungai Gedang Rowo Desa Boro Kecataman Tanggulangin Sidoarjo.
Bersama pihak Desa Boro, pemerintah Kecamatan Tanggulangin, Dinas Pengairan Kabupaten Sidoarjo, warga, Wakil Bupati Sidoarjo melakukan inspeksi mendadak itu.
Irigasi tersebut ditemukan tertutup oleh paving dan terpasang bak kontrol yang terbuat dari besi. Kondisinya tidak ada air yang mengalir. Padahal, sungai Gedang Rowo Desa Boro masih banyak dipenuhi air. Air tidak bisa mengalir ke dalam gorong-gorong fasum yang dijadikan lahan parkir oleh Sungkono anggota DPR RI.
Kondisi pendangkalan ini sudah terjadi bertahun-tahun dan berdampak pada tidak adanya air di sungai meski saat ini musim penghujan. Kondisi diperparah dengan adanya pendangkalan sungai dan DAM air sisi barat tidak berfungsi.
Kepala Desa Boro mengaku, pihaknya sudah pernah berkomunikasi dengan Sungkono DPR RI terkait normalisasi gorong-gorong yang dijadikan lahan parkir. Hingga saat ini belum ada tindak lanjut.
“Saya kira ini milik irigrasi” keluh Moh Soichunnuruddin, Kades Boro Tanggulangin.
Wakil Bupati Sidoarjo akan memanggil Sungkono anggota DPR RI dari fraksi PAN. Sebab, adanya fasum dijadikan parkir hingga menuai pendangkalan dinilai sangat merugikan masyarakat dan berdampak pada banjir.
“ Kita sampaikan, itukan beliau DPR, kita butuh pendekatan, kita komunikasi dengan beliau kita panggil, kita ajak omong. biar tidak merugikan. dia boleh untuk parkir cuma jangan merugikan masyarakat. kalau itu halamannya gapapa kita wellcome, kalau halaman itu milik irigasi tentunya ada sewa dan hal lain kalau mau ditentukan. Kita ga mau seperti itu, kita mau komunikasi yang baik, biar dampaknya tidak kepada masyarakat,” jelas Subandi.
Rencananya normalisasi sungai Gedang Rowo akan dilakukan dalam waktu dekat. Sedangkan untuk pembangunan jembatan akan dimasukkan dalam anggaran RKPD pada 2024 mendatang. (rhk/snm)
