Lamongan, Jurnal9.tv – Kedatangan Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Lamongan menolak kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM di depan Gedung DPRD Lamongan disambut ketua DPRD Lamongan H. Abdul Ghofur, Rabu (7/9/2022).
Dalam aksi ini, Ketua PC PMII Lamongan, Sirojul Munir menyampaikan bahwa kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga BBM ini tidak tepat. “Kita menolak kenaikan BBM. Kebijakan pemerintah ini tidak tepat. Pasalnya, kebijakan ini dilakukan saat masyarakat masih berupaya untuk melakukan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19,” ujar Rojul, dalam orasinya.
Menurut Rojul, kebijakan naiknya BBM ini tidak rasional, karena akan menambah beban masyarakat, utamanya kelas bawah. Selain itu, naiknya BBM ini juga berdampak pada naiknya sejumlah komoditi.
“Tentunya tidak rasional dan tidak dibenarkan jika masyarakat menjadi korban. Harga komoditas seperti makanan dan jasa ikut naik. Bisa dipastikan negara sedang dibayangi ancaman inflasi dan menggerus daya beli masyarakat. Masyarakat akan semakin kesusahan menghadapi dampak dari kebijakan ini,” terangnya.
Diungkapkan Rojul, bansos tidak menjamin adanya kesejahteraan bagi masyarakat kelas bawah, sebab sifatnya hanya konsumtif. Ia menyebut, hal ini justru akan membuat kegaduhan baru di tengah-tengah masyarakat dan memperlambat gerak pemulihan ekonomi itu sendiri.
“BBM naik bukan solusi tepat. Masyarakat tidak boleh dikambanghitamkan atas meningkatnya anggaran subsidi dan penggunaan BBM subsidi yang tidak tepat sasaran. Sebab, menaikkan harga BBM sama halnya memperlambat pemulihan ekonomi,” bebernya.
Atas dasar itulah, dalam aksi unjuk rasa ini PMII menyatakan sikap untuk menolak tegas kebijakan kenaikkan harga BBM bersubsidi, menuntut pemerintah untuk memberantas mafia BBM, menuntut pemerintah untuk menyelesaikan penyalahgunaan penerima manfaat BBM bersubsidi yang tak tepat sasaran, dan menuntut pemerintah untuk bekerja secara optimal dengan membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan penyaluran BBM bersubsidi.
Menanggapi tuntutan mahasiswa, Ketua DPRD Lamongan H. Abdul Ghofur menyatakan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti tuntutan yang dilayangkan mahasiswa ke pemerintah pusat.
“Saya atas nama lembaga DPRD yang terdiri dari 50 anggota dewan telah menerima pakta integritas ini, dan kami siap menandatangani integritas ini. Akan kami kawal ini, kami akan perjuangkan,” tuturnya.
Selain menerima aspirasi dan harapan mahasiswa, Ghofur juga mengapresiasi pengamanan yang dilakukan oleh sejumlah petugas dari TNI-Polri, sehingga aksi bisa berjalan dengan aman dan damai.
“Alhamdulillah aksi ini bisa berjalan dengan aman dan damai. Selanjutnya kami juga terus berkoordinasi dengan pihak TNI-Polri agar terus melakukan monitoring terhadap distribusi BBM agar tepat sasaran,” tandasnya.
Sekadar diketahui, lantaran aksi demonstrasi ratusan mahasiswa ini sempat memblokir jalan poros nasional, para petugas dari kepolisian akhirnya melakukan pengalihan arus bagi pengguna jalan yang melintas di wilayah Lamongan Kota.
Pihak kepolisian telah menyiapkan pengalihan ke jalur alternatif mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan 12.00 WIB. Pengguna jalan yang datang dari arah Gresik-Surabaya menuju Lamongan dialihkan ke Simpang Tiga Terminal Bunder ke selatan melalui Balongpanggang.
Kemudian yang datang dari arah Tuban-Bojonegoro menuju Gresik-Surabaya dialihkan ke Jalan Manunggal Utara Tuban melalui Jalan Raya Daendles Paciran.(mbs/snm)
