BALI,JURNAL9.tv-Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin Buka Muskernas Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN) Business Forum bertema “Go Digital pada Jum at ( 26/3/21) siang. Muskernas yang diikuti ratusan anggota HPN berlangsung pada 26-28 Maret di Ulu Watu, Badang, Bali.
Menurut Wapres, HPN sebagai wadah berhimpun pengusaha ultramikro hingga pengusaha besar harus dapat memanfaatkan inklusivitas teknologi digital dalam mendorong kemitraan antara usaha kecil dan besar agar keduanya mampu tumbuh bersama yang berupaya untuk memasifkan pemanfaatan inovasi teknologi digital dalam aktivitas ekonomi (digitalisasi ekonomi) anggotanya di kalangan NU.
Seperti, technology financial (fintech) telah memberikan beragam kemudahan layanan keuangan dalam satu sentuhan jari. Pemanfaatan fintech juga terbukti dapat mendorong pertumbuhan usaha mikro dan kecil (UMK) sebagai mayoritas unit usaha di Indonesia.
“Sekat-sekat antara perusahaan kecil dan besar menjadi tereliminasi. Perusahaan kecil memiliki kemudahan dalam akses pasar serta kemitraan antara usaha kecil dengan usaha besar lebih dimungkinkan terjadi dengan adanya teknologi digital ini,” ungkap Kiai Ma’ruf.
Dalam forum HPN tersebut, Wapres menyatakan kegembiraannya bahwa inovasi dimaksud telah menghasilkan fintech berbasis syariah. Apalagi, program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah saat ini sedang digalakkan pemerintah, yaitu sebagai sarana teknologi keuangan serta proses digitalisasi transaksi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
“Layanan (fintech) ini selain mengikuti prinsip syariah, juga cukup kompetitif. Layanan pembayaran yang disediakan fintech syariah juga termasuk layanan dalam penyaluran zakat, wakaf, infak, dan sedekah,” sambung Wapres.
Kiai Ma’ruf tentu saja menghargai partisipasi aktif para pelaku fintech dalam memberikan perluasan akses pasar serta pengembangan kapasitas transaksi kepada UMK berbasis syariah. Sisi pemerintah pun berupaya untuk terus pro-usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Salah satunya dengan memprioritaskan penyederhanaan dan percepatan proses perizinan serta pembinaan terhadap UMKM dalam mendapatkan sertifikasi halal yang sesuai standar Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).
“Hal ini tidak lain adalah untuk memacu pertumbuhan usaha dan peningkatan ketahanan ekonomi umat. Itu juga sengaja didesain untuk mendukung peningkatan kapasitas pelaku usaha mikro dan kecil agar menjadi pelaku usaha yang tangguh dan menjadi bagian dari rantai nilai industri halal global (halal global value chain),” kata Wapres.
Wapres meminta HPN melalui jejaringnya di seluruh tanah air turut mengembangkan pusat-pusat inkubasi ataupun pusat-pusat bisnis syariah (sharia business center) yang didukung oleh infrastruktur digital guna menumbuhkembangkan pengusaha di berbagai tingkatan di daerah.
“Kolaborasi antara HPN, KNEKS (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah), MES (Masyarakat Ekonomi Syariah), pemerintah daerah, serta asosiasi pengusaha perlu digalang untuk mendorong lahirnya pengusaha-pengusaha yang andal dalam berniaga,” kata Wapres.
Sebelumnya (24/3/2021), Ketua Umum PP HPN Abdul Choliq menjelaskan Forum Bisnis dan Mukernas HPN di Bali itu dibuka Wapres secara virutal pada 26 Maret 2021 pukul 20.00 WIB. Acaranya juga dihadiri Gubernur Bali, Ketua Umum PBNU, Ketua APJII, dan CEO PT Huawei Tech Investment yang akan memberikan sambutan dalam acara itu.
“Tanggal 27 Maret 2021, acara dilanjutkan dengan Bussines Digital Forum yang melibatkan Huawei, BNI, APJII, Link Net, dan Muslimapp.id, kemudian hari terakhir pada 28 Maret 2021 akan diisi dengan Mukernas HPN yang dihadiri pengurus HPN se-Indonesia,” katanya. (ren/pzr)
