JAKARTA-JURNAL9. Komisi X DPR RI di masa persidangan seusai masa reses berakhir 13 Agustus 2020 mendatang, akan melakukan Rapat dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Nadiem Makarim. Setidaknya ada tiga hal yang akan disampaikan pada Menteri Nadiem terkait kegaduhan Program Organisasi Penggerak (POP) menyusul mundurnya tiga organisasi penting, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).
Demikian disampaikan H Syaiful Huda, Ketua Komisi X DDR RI saat dimintai tanggapannya polemik POP. Pertama, program tersebut direncanakan sebelum masa pandemi covid19 meluas dan dilaksanakan di masa penuh pembatasan. Tentu ada kegiatan-kegiatan yang tak bisa dilaksanakan karena pandemi. “Kami akan menanyakan rencana anggaran dan kegiatam program, masih seperti semula ataukah ada adaptasi atau pengurangan anggaran dari yang disediakan,” ungkapnya.
Kedua, pihaknya juga ngin memastikan keterkaitan antara gagasan di atas kertas POP dengan operasionalisasi dan implementasinya di lapangan. Seperti diketahui POP dimaksudkan sebagai bagian utuh dari gagasan besar Merdeka Belajar yang tujuannya membentuk dan mewujudkan Pelajar Pancasila. “Kami akan memastikan bahwa tidak ada kesenjangan antara gagasan dan pelaksanaan akibat belum matangnya rencana kegiatan, namun dipaksakan pelaksanaanya,” imbuhnya.
Huda menyebutkan penolakan tiga organisasi beaar seperti NU, Muhammadiyah dan PGRI patut menjadi pertanyaan besar, mengingat justru ketiga organisasi itu yang bisa membantu pemerintah mewujudkan Pelajar Pancasila seperti dimaksud dalam gagasan Merdeka Belajar dan POP. “Soal Pancasila, mereka itu kan sudah jelas dan terbukti, kenapa malah ada masalah,” tanya politisi PKB mewakili Daerah Pemilihan Jabar VII itu.
Hal ketiga yang akan ditanyakan Komisi X adalah skema baru pendanaan program. Saat menyampaikan rencana POP, Kemdikbud hanya memyampaikan satu skema pendanaan, yakni hibah dana APBN untuk organisasi penggerak yang lolos verifikasi. Dalam pernyataanya melalui video, Menteri Nadiem menjamin Tanoto Foundation dan Putera Sampoerna Foundation tidak akan menggunakan APBN karena mendanai programnya secara mandiri. “Skema Ganda ini kami belum pernah dengar sebelumnya, nanti akan kami tanyakan,” tegasnya.
Huda juga mengingatkan Menteri Nadiem bahwa Kemdikbud tak boleh membiarkan begitu saja dengan mundurnya tiga organisasi penting di atas. “Tanpa NU, Muhammadiyah dan PGRI, Program POP dan Merdeka Belajar akan kehilangan legitimasinya,” pungkasnya.(hkm).
