SURABAYA – Mayoritas masyarakat di Madura dan pantai Utara Jawa Timur mulai Pasuruan, Probolinggo, Bondowoso hingga Situbondo masih menggunakan gasolin atau bensin jenis premium dari pada jenis pertalite dan pertamax yang lebih ramah lingkungan. Di Sumenep, 75 persen gasolin yang digunakan masih premium, pertalite 16 persen dan pertamax hanya 9. Kota Madiun menjadi yang terbaik, premiun hanya 5 persen, mayoritas sekitar 82 persen memakai pertalite dan pertamax 23 persen. Edukasi pada masyarakat perlu dilakukan oleh semua pihak demi mengurangi efek negatif dari emisi bahan bakar kendaraan bermotor mengingat beberapa parameter pencemaran udara di Area Surabaya telah melampaui Baku Mutu rata-rata yabg ditetapkan pemerintah. Strategi pengurangan emisi energi juga perlu menjadi kesepakatan dan agenda bersama pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.
Kesimpulan itu mengemuka dalam video conference “Strategi Mengatasi Kemacetan dan Polusi Udara di Area Surabaya Raya’ yang digelar Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pada Jumat (24/1) pagi. Daring meeting itu menghadirkan berbagai stakeholder dan narasumber dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gus Bumi Kementerian ESDM RI, Manajer Area Pertamina untuk Jawa Timur-Bali-Nusra, dan beberapa pemerhati lingkungan.
Ahmad Syarifudin, Direktur Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) menyampaikan strategi mengurangi emisi energi bisa dilakukan dengan berbagai macam cara, mulai penggunaan energi yang bersih, teknologi yang bersih, penataan manajemen transportasi dan penggunaan lahan, pembuatan dan penerapan standar enegi serta terakhir penegakan hukum. BBM yang masuk katagori Clean Energy di pasaran saat ini hanya Pertamax, Pertamax Turbo, PertaDex dan PertaDex HQ. Lebih Bagus lagi Bahan Bakar Gas (BBG), di luar itu berbahaya bagi lingkungan. Dalam aturan, atas nama melindungi kesehatan warga, Walikota punya kewenangan melarang peredaran BBM kotor seperti Premium 88, pertalite 90, Solar 48 dan Dexlite. Problem lain, masyarakat masih enggan gunakan BBM clean energy karena harga mahal “Di sinilah perlu solusi seperti dilakukan Singapura yang bisa menekan harga BBM sejenis Pertamax dan PertaDex,” sambungnya.
Terkait edukasi kepada masyarakat, Hakim Jayli mewakili PWNU Jawa Timur menyampaikan penataan kota di seluruh dunia akan seluruh membutuhkan keseimbangan antara dua asoek, ekonomi dan ekologi. Di sini Pemerintah dituntut mampu menerapkan kebijakan ekologi politik yang pro kemaslahatan dan kelestarian lingkungan di samping memacu pertumbuhan ekonomi. Sementara dunia usaha harus mampu menyediakan layananannya sesuai ketentuan negara dan pro konsumen, tidak semata mengejar keuntungan.
Masyarakat butuh digerakkan untuk
sadar dan melek tentang kebijakan dan layanan usaha serta paham apa yang sedang dan akan terjadi. “Di sinilah arti penting edukasi dan pendampingan masyarakat yang perlu melibatkan semua pihak, termasuk para ulama dan tokoh masyarakat serta organisasi sosial di
masyarakat,” ujarnya. (*)
Add Comment