Probolinggo, jurnal9.tv -Minister Ciunsellor for Governance and Human Development (GHD) Kedutaan Australia, Tim Stapleton bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI, memantau langsung penerapan multigrade teaching di SDN Ngadisari 1, Kecamatan Sukapura.
Visitasi itu dilakukan pada Kamis 6 Februari 2025. Kunjungan tersebut juga dihadiri Plt. Kepala Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikdasmen RI Toni Toharudin, Direktur Sekolah Dasar Kemendikdasmen RI Moch. Salim Somad dan Program Direktur INOVASI Jakarta Mark Heyward.
Kehadiran Tim Stapleton bersama rombongan disambut antusias oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikdaya) Kabupaten Probolinggo, Dwijoko Nurjayadi bersama tokoh masyarakat Tengger Supoyo, pengawas sekolah, kepala sekolah dan guru di Kecamatan Sukapura.
Sebelum menuju SDN Ngadisari 1, Tim Stapleton sebelumnya mengunjungi SDN Wonokerto II yang juga menerapkan program kelas multigrade teaching. Kunjungan ini bertujuan untuk melihat praktik pembelajaran dengan pendekatan kelas rangkap yang melibatkan pembelajaran berdiferensiasi, penguatan literasi, numerasi dan pemanfaatan buku bacaan anak.
Di SDN Ngadisari 1 Tim Stapleton menyaksikan langsung proses pembelajaran kelas multigrade yang dilakukan, meliputi interaksi antara guru dan murid dalam membentuk kelompok belajar tetap bisa terlaksana dengan aktif, meskipun mereka berbeda jenjang di satu kelas.
Penerapan sistem kelas multigrade teaching ini bertujuan mengoptimalkan proses belajar mengajar, terutama di daerah dengan keterbatasan jumlah guru dan ruang kelas. Program tersebut telah lama diterapkan di negara-negara lain termasuk juga di Australia, dan dianggap sebagai solusi inovatif untuk mengatasi kekurangan sumber daya pendidikan.
Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan diskusi refleksi praktik baik pembelajaran di Kabupaten Probolinggo dengan pengawas, kepala sekolah, guru, orang tua murid dari sekolah di daerah Kecamatan Sukapura.
Menurut Tim Stapleton, kerjasama antara Pemerintah Australia-Indonesia yang terwujud dalam program INOVASI berfokus mendorong peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.
“Kelas multigrade adalah sistem yang sudah diterapkan di banyak negara, termasuk Australia. Bahkan, saat saya SD, saya juga pernah belajar di kelas dengan sistem seperti ini. Ini sebagai solusi untuk mengatasi tantangan terkait kekurangan jumlah guru di banyak sekolah di Indonesia,” ungkapnya.
Ia menambahkan, program ini merupakan bentuk komitmen kerjasama Australia-Indonesia dalam mendukung Indonesia untuk mendorong peningkatan kualitas pendidikan, khususnya di Kabupaten Probolinggo.
“Pendekatan inovatif ini sangat bermanfaat di daerah yang mengalami kekurangan tenaga pendidik, agar dapat memastikan bahwa para siswa tetap dapat belajar secara efektif meskipun dengan keterbatasan sumber daya.
Program kelas multigrade di Kabupaten Probolinggo adalah contoh nyata dari kemitraan pendidikan antara Pemerintah Australia-Indonesia yang terbaik, menunjukkan terjadinya berkolaborasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah terpencil,” ujarnya.
Plt. Kepala BSKAP Kemendikdasmen RI, Toni Toharudin mengungkapkan apresiasinya terhadap program kelas multigrade yang diterapkan di Kabupaten Probolinggo. Pendekatan ini sangat relevan untuk daerah-daerah yang mengalami kekurangan guru dengan jumlah murid sedikit, terutama di wilayah pedalaman dan terpencil.
“Kelas multigrade ini memberikan peluang bagi siswa untuk belajar secara lebih interaktif dan meningkatkan hubungan sosial antar kelas. Ini juga memungkinkan siswa yang lebih senior dapat membantu adik-adiknya di kelas yang lebih rendah, yang sangat bermanfaat dalam pengembangan keterampilan sosial mereka,” terangnya.
Toni juga menyoroti pentingnya kualitas pengajaran yang harus dapat memenuhi kebutuhan siswa di berbagai kelas dalam satu ruang.
“Guru harus mampu mengelola kelas dengan baik dan melaksanakan pembelajaran untuk berbagai kelompok usia dan memastikan semua siswa mendapatkan perhatian yang sesuai,” jelasnya. Menurutnya, program multigrade teaching ini mungkin telah dilakukan di daerah-daerah terpencil, tetapi secara substansi perlu diluruskan tentang multigrade teaching ini.
“Program multigrade teaching ini mungkin bisa diterapkan di daerah terpencil dan perkotaan yang siswa dan siswinya sedikit dan kekurangan guru. Tetapi untuk dilakukan secara nasional, maka unsur standar-standar yang ada harus ada perubahan. Dari standar isi, standar pengelolaan maupun standar proses pembelajaran, itu juga harus ada terhadap multigrade. Saya kira untuk diterapkan secara nasional hal ini sangat baik,” tegasnya.
Kepala Disdikdaya Kabupaten Probolinggo, Dwijoko Nurjayadi mengungkapkan penerapan kelas multigrade di Kabupaten Probolinggo dimulai pada tahun 2018 di Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura.
“Dengan latar belakang jumlah siswa terbatas, kurangnya ruang kelas dan keterbatasan jumlah guru, para guru di Desa Ngadisari ini merancang solusi dengan menggabungkan kelas-kelas yang ada. Sebagai contoh, kelas 1 dan 2 digabung, begitu juga dengan kelas 3 dan 4 serta kelas 5 dan 6,” ungkapnya.
Dwijoko menyampaikan, langkah tersebut berhasil meningkatkan semangat belajar siswa dan memberikan dampak positif yang cukup besar.
“Sejak tahun 2018, kami telah menerapkan kelas multigrade di 8 sekolah. Saat ini jumlah sekolah yang menerapkan sistem ini telah berkembang pesat mencapai 160 satuan pendidikan. Ini menunjukkan betapa efektifnya program ini dalam meningkatkan kualitas pendidikan meskipun dengan keterbatasan sumber daya,” ujarnya.
Ditambahkan Dwijoko, kelas multigrade telah terbukti sangat efektif dalam hal penggunaan jumlah guru yang lebih efisien.
“Dengan kelas multigrade, hanya dibutuhkan sekitar tiga orang guru per-sekolah. Berbeda dengan sistem reguler yang membutuhkan lebih banyak guru. Hal ini tentunya sangat membantu mengatasi kekurangan guru yang ada di Kabupaten Probolinggo. Tapi tidak semua sekolah menerapkan kelas multigrade karena melihat kondisi dan situasi di masing-masing satuan pendidikan,” tandasnya.
