Jakarta, jurnal9.tv- Kurangnya pemahaman Aparat Sipil Negara (ASN) terhadap regulasi menjaga netralitas dalam Pemilu 2024 menjadi faktor penyebab banyak pelanggaran netralitas ASN akhir-akhir ini. Banyak ASN tidak tahu, bahwa tindakan like, comment, share di media sosial sudah termasuk pelanggaran netralitas, karena itu dibutuhkan sosialisasi yang lebih masif dari semua pihak.
Demikian salah satu poin audiensi advokasi kebijakan dari Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Hukum Administrasi Negara (Puslatbang KHAN) Lembaga Administrasi Negara (LAN) di Kantor Bawaslu, Jakarta, Selasa (10/10), sebagaimana dirilis di web resmi Bawaslu RI. Dalam kesempatan itu, Plt Kepala Puslatbang KHAN Said Fadhil mengatakan pihaknya telah membuat analisa isu kebijakan dalam bentuk Policy Paper (kajian) kebijakan terkait Netralitas ASN: Tantangan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.
Lebih lanjut, Said Fadhil memaparkan faktor lain banyaknya pelanggaran netralitas ASN, terkait penerapan berbagai aturan yang belum optimal terutama terkait dengan penerapan sanksi bagi pihak-pihak yang melanggar baik ASN maupun PPK. Selain itu, ada faktor pengawasan yang belum optimal dan kurangnya koordinasi dalam penegakan netralitas ASN. Dalam kajian tersebut, Puslatbang KHAN juga menghasilkan rekomendasi berupa penguatan kelembaan pengawasan, dan melakukan sosialisasi secara masif terkait Surat Keputusan Bersama (SKB) Kemenpan RB, Kemendagri, Ketua Bawaslu, dan KASN, terkait pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas ASN dalam pemilu. “Lalu penguatan penerapan sistem merit di instansi pemerintah khususnya di Pemerintah Daerah,” papar Said.
Sementara itu, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi Bawaslu RI menyampaikan akan terus menyosialisasikan aturan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilu dan Pilkada 2024 kepada para abdi negara. Hal ini merupakan upaya menekan dari maraknya praktik ketidaknetralan (ASN) sekaligus bentuk pencegahan yang menjadi tugas Bawaslu.
Menanggapi hasil kajian tersebut, Puadi juga meyakini sosialisasi aturan netralitas ASN harus masif. Bawaslu memaknai netralitas sebagai perilaku yang tidak memihak atau tidak terlibat oleh birokrat pemerintah.
“Masalah ASN memang luar biasa sekali, bukan main-main. Di Pilkada 2020 terdapat 1.536 dugaan pelanggaran, perkara yang dihentikan ada 53,lalu yang direkomendasikan ada 1.398,” ungkap Puadi.
Dia menilai Bawaslu memang diperhadapkan dengan berbagai persoalan dalam menangani pelanggaran netralitas ASN ini. Beberapa persoalan itu diantaranya terkait teknis hukum, pemaknaan kaitannya dengan norma, serta terkait penegakkan netralitas itu sendiri.
Puadi juga menjelaskan dalam penanganan pelanggaran netralitas terdapat perbedaan dalam UU Pemilu, UU Pilkada dan UU ASN sendiri. “Penanangananya tentu berbeda, seperti ketika ada temuan, laporan perlakuannya berbeda-beda,” kata dia.
Ketiga, lanjut Puadi, tak sedikit rekomendasi Bawaslu terkait pelanggaran netralitas statusnya tidak jelas. “Ada juga rekomendasi KASN yang tidak ditindaklanjuti PPK. Ini catatan krusial,” paparnya. (*)
