Siaran Pers Resmi Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN)

JAKARTA,jurnal9.tv, Menyikapi adanya kegiatan Konfernaslub HPN di Semarang beberapa waktu lalu, Dewan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN) perlu melakukan klarifikasi. Upaya ini dilakukan untuk menjaga kondusivitas dan soliditas organisasi yang selama ini sudah terbentuk. Berikut siaran pers resmi dari Dewan Pimpinan Pusat HPN:

Bismiillahir rahmanirrahim,
1. Bahwa Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN) didirikan pada 14 Juli 2011 bertepatan dengan 22 Rajab 1432H HPN untuk mendata, menghimpun, dan mengembangkan kualitas, kapasitas, dan jejaring usaha pengusaha nahdliyin. Para pendiri HPN adalah para masyayikh dan pimpinan Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Muhammad Sahal Mahfud (Alm), KH Ahmad Mustofa Bisri, KH Said Aqil Siroj, KH As’ad Said Ali, KH Agoes Ali Mashuri serta sejumlah nama pengusaha dan aktivis gerakan ekonomi di Jam’iyah Nahdlatul Ulama.

2. Bahwa pendirian HPN adalah ikhtiar membangkitkan kembali spirit dan misi Nahdlatut Tujjar yang dideklarasikan pada 1918 dan kerenanya HPN diharapkan mampu
membentuk Pengusaha Nahdliyin yang berkarakter kuat, bermartabat, berdaya cipta, dan berdaya saing tinggi serta beretika bisnis Islami dalam wadah asosiasi pengusaha yang profesional demi terwujudnya kemakmuran yang berkeadilan dan keadilan yang berkemakmuran bagi seluruh rakyat/umat; dan meningkatnya ketahanan nasional Indonesia di tengah percaturan ekonomi regional dan internasional.

3. Bahwa dalam dekade pertumbuhan awal dalam 11 tahun terakhir, HPN mengalami pasang-surut perkembangan dan telah mampu melewati masa kritis dan dinamika sebagai organisasi pengusaha untuk bisa sejajar dengan asosiasi pengusaha profesional yang ada di Indonesia. HPN telah menggelar berbagai pertemuan dan perhelatan bisnis yang dihadiri Wakil Presiden Boediono pada 2012, Presiden Joko Widodo pada 2017 serta Wakil Presiden KH Makruf Amin pada 2020 serta ikut serta mendirikan Ikatan Saudagar Muslim se-Indonesia (ISMI) sebagai bentuk kesepakatan antara NU, Muhammadiyah, MUI dan ICMI. Hingga saat ini HPN telah memiliki kepengurusan wilayah di 28 Propinsi dan kepengurusan cabang di 172 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, sehingga sudah memenuhi syarat untuk mendaftar sebagai anggota Kamar Dagang dan Industri (KADIN).

4. Bahwa menghadapi Transformasi Digital sebagai keniscayaan global, melalui Digital Business Forum, 26-28 Maret 2021, di Tabanan Bali, HPN menyambut era EKONOMI
DIGITAL dengan mencanangkan Gerakan HPN GO DIGITAL untuk mendorong pengusaha Nahdliyin memanfaatkan digital platform di era industri 4.0 dan menyongsong era industri 5.0. Gerakan HPN Go Digital dilaksanakan dengan tiga rencana program utama: 1) Pendampingan UMKM Go Digital; 2) Penyediaan Platform Aplikasi Digital untuk Bisnis; 3) Kerjasama Pengembangan Teknologi 5G untuk Internet Cepat di Komunitas Warga/Pengusaha Nahdliyin.

5. Bahwa untuk mendukung misi ekonomi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Masa Khidmat 2022-2027 untuk membangun kemandirian warga dan organisasi,
maka HPN sebagai jaringan pengusaha NU akan ikut aktif menyatukan diri dengan misi luhur itu dengan menjadi penggerak ekonomi & bisnis bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Badan Usaha Milik Nahdlatul Ulama (BUMNU), memanfaatkan peluang bisnis dan kemitraan yang ditawarkan pemerintah dan industri lokal/global sebagaimana dalam pengembangan Ekonomi Digital, tren Industri Halal dan Keuangan Syariah, serta Hilirisasi Industri Pertanian.

6. Bahwa dalam rangka menjalankan misi luhur PBNU tersebut, serta melakukan penataan, peningkatan kinerja dan performa organisasi serta refreshing, kaderisasi
dan penjaringan potensi dan pelaku usaha dari kaum nahdliyin di semua sektor pada dekade kedua, HPN akan menggelar Konferensi Nasional yang sedianya digelar pada 22 Pebruari 2022 di Yogyakarta, namun kerena meningkatnya kembali ancaman Covid19, perhelatan itu akan digelar pada 23-24 Juli 2022 sekaligus menandai Harlah ke-11 HPN. Penundaan kegiatan Konfernas ini semata-mata merupakan alasan kemaslahatan kemanusiaan dan kesehatan bersama dan bukan karena alasan lainnya seperti menghalangi seseorang untuk berpeluang ikut dalam pemilihan calon pimpinan di kepengurusan DPP HPN.

7. Bahwa ada sekelompok oknum pengurus di tingkat DPP, PW dan PC yang atas nama pribadi dan atau dengan cara melanggar AD-ART mengatasnamakan PW dan PC menggelar apa yang disebut dengan Konferensi Nasional Luar Biasa pada 6 Maret 2022 di Semarang, maka sepenuhnya kegiatan itu adalah kegiatan yang di luar agenda organisasi karena tidak memiliki dasar dalam pasal-pasal di Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga maupun aturan yang berlaku di organisasi HPN. Atas
dasar hal tersebut, maka seluruh keputusan yang mungkin dihasilkan dalam pertemuan tersebut tidak sah dan tidak memiliki kekuatan secara hukum mengikat kepada organisasi dan di luar organisasi.

8. Bahwa atas arahan dari Para Pendiri dan Dewan Pembina HPN serta hasil
keputusan rapat Pengurus Pusat, maka DPP HPN akan terus melakukan konsolidasi serta menyiapkan dan mematangkan pelaksanaan Konferensi Nasional pada 23-24 Juli 2022 di Yogyakarta, dan karenanya dalam waktu dekat akan menggelar Musyawarah Pimpinan Nasional (Muspimnas) HPN yang akan dihadiri oleh Para Pendiri, Dewan Pembina, Dewan Pengurus Pusat dan Pengurus Wilayah di seluruh Indonesia.

9. Bahwa setiap tindakan mengatasnamakan organisasi tanpa berdasar aturan yang berlaku akan memiliki konsekuensi hukum dan organisasi demi tegaknya keteraturan
dan ketertiban berserikat/berkumpul serta terwujudnya misi luhur organisasi.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan Petunjuk dan Perlindungan-Nya pada kita semua. Amin.

والله الموفق إلى أقوم الطریق
والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ

Jakarta, 7 Maret 2022
Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Nahdliyin (PP HPN)

Ir. H. Abdul Kholik, MM (Ketua Umum)

H. Luqmanul Hakim, SE., MM. (Sekretaris Jenderal)