Jakarta, jurnal9.tv -Pemerintah pusat dan daerah perlu secara bersama-sama berkomitmen dan bekerja serius untuk membangun sistem pendidikan yang inklusif, berkeadilan, dan berpihak kepada anak. Hal tersebut menjadi kesimpulan utama dalam Konferensi Pendidikan Indonesia (KPI) 2025, Selasa (14/5) di Jakarta, yang diselenggarakan oleh Lingkar Daerah Belajar (LDB) bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Dalam momen ini, Kabupaten Jember, yang diwakili Muhammad Fawait, menerima penghargaan sebagai salah satu daerah yang peduli dan punya inisiatif awal terhadap transformasi pendidikan.
Hadir dalam konferensi tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Amien Suyitno dan Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Pribudiarta, serta sejumlah kepala daerah memperkuat pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk masa depan pendidikan nasional.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan penguatan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing merupakan fondasi utama kemajuan bangsa. Semua itu bermula dari sistem pendidikan yang menjamin akses, kualitas, dan keberpihakan pada anak. “Meskipun tugas utama Kemendagri menjaga stabilitas politik nasional, dukungan terhadap reformasi pendidikan, serta membina sinergi kebijakan pusat dan daerah menjadi bagian penting dari upaya memperkuat fondasi pembangunan,” ungkap Mantan Kapolri ini juga menambahkan.
Senada dengan hal itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menekankan, teknologi dan keberpihakan afirmatif dalam kebijakan pendidikan menjadi dua instrumen utama dalam menjawab tantangan pendidikan masa kini. Brian juga mencatat Peningkatan jumlah pendaftar program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-Kuliah) sebagai indikator meningkatnya kesadaran pentingnya pendidikan di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah.
Dirjen Pendidikan Islam Kemenag, Prof. Amien Suyitno meyakini melalui KPI bisa menjadi momentum penting dalam menguatkan komitmen kolektif demi keberlanjutan pendidikan di Indonesia. “Pendidikan harus menjadi ruang harapan bukan sekadar tempat transfer ilmu, tapi tempat di mana setiap anak percaya bahwa masa depannya layak diperjuangkan,” tambahnya.
Deputi Bidang Hak Pemenuhan Anak KemenPPPA, Dr. Ir. Pribudiarta Nur Sitepu, M.M menyampaikan Pendidikan bukan hanya urusan satu sektor, melainkan tanggung jawab bersama. “Diperlukan kesinambungan dan sinergi lintas sektor agar hak anak untuk tumbuh, belajar, dan berkembang benar-benar terpenuhi,” tegasnya.
Selain di tingkat pusat, komitmen terhadap pendidikan inklusif dan berkeadilan juga muncul dari kepala daerah yang berbagi pengalaman dalam sesi dialog. Bupati Jember, Muhammad Fawait, mengungkapkan pentingnya membangun pendidikan berbasis nilai kasih sayang. “Cinta dalam pendidikan bukan hanya niat baik, melainkan ikhtiar yang berkelanjutan,” ujarnya.
KPI 2025 juga menghadirkan sesi-sesi paralel yang memamerkan berbagai inovasi pendidikan di berbagai daerah, mulai dari penerapan teknologi tepat guna, literasi berbasis budaya lokal, hingga penguatan kapasitas guru di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Forum ini mempertegas pentingnya ruang kolaboratif antara pemerintah pusat, daerah, pegiat pendidikan, dan masyarakat sipil untuk mewujudkan transformasi pendidikan yang berkelanjutan dan kontekstual.
Hari pertama KPI 2025 menandai langkah konkret memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam membangun sistem pendidikan nasional yang berorientasi pada keberpihakan kepada anak, berlandaskan nilai inklusivitas, dan adaptif terhadap kebutuhan masa depan.
Sebagai Penyelenggara Konferensi, Lingkar Daerah Belajar (LDB) hadir dengan keyakinan bahwa pemerataan kualitas pendidikanadalah jalan menuju masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Pendidikan tidak hanya berbicara tentang capaian di ruang kelas, tetapi juga tentang bagaimana membangunkapasitas kolektifyang berdampak pada berbagai sektor kehidupan, termasuk ekonomi, kesehatan, sosial, danlingkungan.LDB bekerja dengan memperkuat kolaborasi lintas pemangku kepentingan, baik di dalammaupun antar daerah, untuk mewujudkan ekosistem pendidikan yang lebih adil, kontekstual, danberpihak pada anak.
Melalui aktivasi jejaring dalam daerah, LDB dengan Najeela Shihab sebagai Dewan Penasehat mempertemukan aktor-aktorkunci pendidikan seperti pemerintah, pendidik, penggerak komunitas serta organisasimasyarakat sipil, pelaku dunia usaha dan industri, juga anak sebagai subyek utama pendidikan. Kolaborasi ini memungkinkan lahirnya visi bersama serta aksi kolektif yang berkelanjutan. Sementara itu, jejaring antar daerah menjadi ruang belajar bersama untuk saling berbagi praktik baik, memperluas dampak inovasi, dan memperkuat solidaritas lintas wilayah. (*)
