Surabaya, jurnal9.tv -Harmonisasi Literasi (Halte) Ramadan di kantor Komisi Informasi (KI) Jawa Timur, Kamis (20/3) membahas kerjasama multi pihak meningkatkan kinerja keterbukaan informasi badan publik di Provinsi Jawa Timur. Selain dihadiri ketua dan komisioner Komisi Informasi (KI) Jawa Timur, tampak mengikuti forum Mingguan selama bulan suci 1446 H itu, Ketua Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Ahmad Nawardi serta Anggota Komisi A (Hukum dan Pemerintahan) DPRD Provinsi Jawa Timur Sumardi.
Secara khusus, Senator Ahmad Nawardi memberikan apresiasi atas kerja-kerja KI Jatim selama ini. Terlebih, dalam setahun terakhir ini, ada banyak capaian positif untuk ikut membawa nama baik Jatim dibandingkan provinsi lain. Terutama dalam isu-isu bagaimana mendorong pemerintahan dapat berjalan transparan, akuntabel, dan partsipatif melalui keterbukaan informasi.
‘’Kami sudah mendapatkan informasi, termasuk dari media-media bahwa Indeks Keterbukaan Informasi Publik Jatim pada 2024 lalu melesar di peringkat kedua nasional. Kemudian, makin banyak badan publik seperti pemkab/pemkot yang kini berstatus informatif. Juga, capaian penyelesaian sengketa informasi juga melesat,’’ ungkap mantan anggota DPRD Jatim asal PKB itu.
Sebagai Senator asal Jatim. Lanjut dia, pihaknya berharap capaian-capaian positif itu ke depan mesti terus dipertahankan demi ikut membawa nama baik Jatim. Bahkan, terus ditingkatkan. Namun, untuk mencapai kerja optimal tentu butuh support dari pemerintah daerah. Terutama dalam hal kecukupan anggaran. Apalagi jumlah badan publik di Jatim yang mesti di-cover, paling banyak di Indonesia. Jumlah desa se-Jatim, misalnya, ada sekitar 8.000 desa.
“Nah, tentu hal itu harus dapat dukungan atau berbanding lurus dengan sarana-prasarana pendukung KI Jatim. Insya Allah, nanti kami akan menyampaikan ke Bu Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubenur Emil Elestianto Dardak. Saya meyakini, untuk Jatim makin maju dan berprestasi, beliau akan makin memberikan support,’’ pungkasnya.
Tidak hanya membincang soal isu keterbukaan informasi di Jawa Timur. Halte Ramadan itu berjalan seru dan penuh keakraban. Sebab, dibarengi dengan nonton bareng (nobar) lanjutan pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara timnas Indonesia vs Australia. Kemudian, dilanjutkan buka bersama (bukbes).
Ketua KI Provinsi Jatim Edi Purwanto mengatakan, pihaknya berterima kasih atas kehadiran anggota DPRD Jatim dan DPD RI asal Jatim. Di sela-sela kesibukannya, masih meluangkan waktu untuk bisa hadir di Halte Ramadan KI Jatim. Tentu, meski dikemas sederhana, namun kegiatan semacam ini merupakan bagian dari kerja-kerja kolaboratif untuk bersama-sama terus mengampanyekan open government melalui keterbukaan informasi publik. Terutama di wilayah Provinsi Jatim
‘’KI Jatim tentunya butuh dukungan, butuh sinergi dan kolaborasi dengan segenap stakeholder, terutama Komisi A DPRD Jatim, dan lembaga-lembaga mitra lainnya, untuk terus mengedukasi masyarakat maupun badan-badan publik. Ke depannya, masih banyak hal yang perlu kita kolaborasikan sehingga ada percepatan terwujudnya literasi keterbukaan informasi,’’ ujar Edi.
Cak Mardi, panggilan akrab anggota Komisi A DPRD Jatim, memberikan apresiasi terhadap upaya-upaya KI Jatim untuk terus mensosialisasikan literasi dan keterbukaan informasi publik. Agar keberadaan Komisi Informasi serta tugas pokok dan fungsinya sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 makin dikenal luas dan memberikan manfaat lebih besar, maka butuh kerja lebih sistematis dan masif lagi untuk melakukab sosialisasi-sosialiasi keluar.
‘’Dengan tangan terbuka, saya siap untuk bersama-sama KI turun ke bawah. Bukan hanya ke kabupaten/kota, bahkan sampai ke desa-desa. Dengan demikian, masyarakat Jatim dapat teliterasi dengan baik soal keterbukaan informasi. Apalagi sekarang zamannya digitalisasi,’’ kata wakil rakyat asal Golkar dari Dapil Jombang dan Mojokerto itu. (*)
