Jatim Jawara Perlindungan PMI, Gubernur Khofifah Raih Penghargaan Nasional dari Menteri BP2MI

Gresik, jurnal9.tv -Provinsi Jawa Timur kembali mencetak prestasi di panggung nasional. Kali ini, penghargaan bergengsi diberikan kepada Gubernur Khofifah Indar Parawansa atas komitmennya dalam melindungi dan memberdayakan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala BP2MI, Abdul Kadir Karding, dalam acara Launching Desa Migran Emas di Gresik, Jumat (11/7).

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, Sigit Priyanto, hadir mewakili Gubernur Khofifah menerima penghargaan tersebut. Menurut Khofifah, apresiasi ini bukan sekadar simbolis, melainkan momentum untuk memperkuat sistem perlindungan PMI yang lebih menyeluruh.

“Ini adalah bentuk pengakuan atas kerja kolektif kita semua. Tetapi lebih penting lagi, ini menjadi dorongan moral untuk memperluas jangkauan perlindungan bagi para pahlawan devisa asal Jawa Timur,” tegas Khofifah dalam keterangan tertulisnya.

Jawa Timur memang tak main-main dalam urusan pekerja migran. Sepanjang Januari hingga Februari 2025 saja, sebanyak 11.265 PMI telah diberangkatkan ke berbagai negara. Jumlah ini diproyeksikan terus meningkat hingga 70.422 PMI selama tahun ini. Naik dari angka tahun sebelumnya yang tercatat 69.594 orang.

Statistik itu menempatkan Jatim sebagai penyumbang terbesar PMI secara nasional, sekaligus menjadi barometer migrasi aman di tingkat provinsi.

Namun, menurut Khofifah, besarnya angka tersebut menyimpan tantangan besar. “Bukan hanya soal jumlah, tetapi bagaimana memastikan mereka paham prosedur legal, tidak tergoda iming-iming calo, dan pulang dalam keadaan sukses, sehat, serta mandiri secara ekonomi,” ujar Gubernur perempuan pertama di Jatim ini.

Untuk itu, Pemprov Jatim telah menggulirkan berbagai program strategis: mulai dari edukasi pra-penempatan, penguatan balai pelatihan kerja, pendampingan legalisasi dokumen, hingga pelatihan wirausaha bagi purna migran. Bahkan, difasilitasi juga akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk membantu mantan PMI merintis usaha mandiri di kampung halaman.

“PMI kita jangan hanya jadi pengirim remitansi. Mereka harus pulang sebagai juragan, jadi penggerak ekonomi desa,” tandas Khofifah penuh semangat.

Dalam kesempatan itu, Khofifah juga menyambut baik peluncuran Desa Migran Emas yang digagas BP2MI sebagai bentuk penyempurnaan program Desmigratif sebelumnya. Menurutnya, pendekatan berbasis desa akan semakin memperkuat edukasi, perlindungan, dan pemberdayaan PMI secara berkelanjutan.

“Desa harus jadi garda terdepan. Program ini membuka ruang kolaborasi antara pemerintah desa, LPK, komunitas migran, hingga sektor swasta untuk menciptakan ekosistem migrasi yang aman dan produktif,” jelasnya.

Di akhir pesannya, Khofifah menegaskan pentingnya kerja bersama. “Perlindungan PMI bukan tugas satu pihak saja. Ini kerja kolektif. Harus ada sinergi lintas sektor agar migrasi tidak menjadi jalan penuh risiko, tapi pintu menuju masa depan yang lebih baik,” pungkasnya.