Probolinggo, Jurnal9.tv- Pengurus Cabang Muslimat Nahdlatul Ulama (PC Muslimat NU) kabupaten Probolinggo menggelar workshop implementasi Perbup Perencanaan Dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), senin pagi, (19/09/2022).
Workshop perbup PPRG tersebut bertempat di Pendapa Prasaja Ngesti Wibawa Jalan Ahmad Yani Kota Probolinggo yang diikuti oleh perwakilan PC Aisyiyah, PC Muslimat NU, Pertuni, PC IPPNU, PC IPNU, PKK kabupaten Probolinggo, PC GP Ansor, Dishub, PDKPRO, PC Fatayat NU, lPA, dan DP3AP2KB.
Workshop digelar untuk menyosialisasikan perbup PPRG dan mengukur aktualisasi serta peran pemerintah beserta seluruh stakeholder dalam penerapan perbup tersebut.
Ketua PC Muslimat NU kabupaten Probolinggo, Nur Ayati mengatakan, penting melibatkan kaum perempuan dan penyandang disabilitas dalam perencanaan dan penganggaran daerah.
Hal tersebut agar apa yang dihasilkan dalam regulasi dan infrastruktur dapat menyentuh dan terakses oleh seluruh lapisan masyarakat utamanya kaum perempuan, anak, dan penyandang disabilitas.
Nur ayati menambahkan, perencanaan dan penganggaran responsif gender oleh pemerintah daerah dapat menghindari terjadinya protes pasca terbentuknya regulasi atau pembangunan infrastruktur.
Proses pelibatan perempuan dan disabilitas di kabupaten probolinggo masih separuh jalan, sebab baru sebatas memiliki perbup PPRG.
“Muslimat NU mendorong pemerintah daerah kabupaten probolinggo baik eksekutif maupun legislatif segera membentuk perda PPRG dan disabilitas sebagai payung hukum kebijakan daerah,” ujarnya.
Sebagai informasi, PC Muslimat NU kabupaten probolinggo sebelumnya melakukan audensi ke pemkab serta DPRD Kabupaten Probolinggo yang mendesak perbup PPRG dan perda disabilitas segera diterbitkan.
Muslimat NU meminta seluruh pihak bekerjasama dan mendukung desakan Perbup dan Perda tersebut, agar regulasi dan pembangunan infrastruktur fasilitas publik sesuai dengan kebutuhan kaum perempuan, ramah anak, dan teraksesnya kebutuhan disabilitas.(lht/snm)
