SURABAYA, JURNAL9.TV -Kelangkaan minyak goreng Di Indonesia memantik reaksi Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN) untuk buka suara. “Fenomena ini adalah ironi besar bagi egara penghasil CPO terbesar di dunia seperti Indonesia;” kata Abdul Kholik, Ketua Umum DPP Himpunan Pengusaha Nahdliyin.
Menurutnya, situasi seperti saat ini bisa mencoreng nama besar Indonesia sebagai negeri agraris yang sedang bersiap menjadi negara maju. Selebihnya, hal ini bisa mencoreng nama baik pemerintah.
“Kelangkaan tak hanya merugikan ratusan juta rakyat sebagai kosumen, tetapi juga puluhan juta UKM Nahdliyin yang kesulitan menjalankan bisnis penjualan minyak goreng akibat kebijakan harga serta kebijakan distribusi yang tidak adil.
Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN) mendorong pemerintah mengambil kebijakan yang adil dan tidak parsial dan seremonial semata. Kementerian Perdagangan harus menjamin distribusi minyak goreng yang merata, termasuk di pasar tradisional hingga warung kelontong. Karena itu Kebijakan distribusi harus diberikan secara adil, tak boleh lagi hanya untuk penjualan melalui ritel modern yg bisa memperoleh harga yang sesuai tetapi lebih penting lagi saluran distribusi UKM yang bergerak di sektor pemasaran dan ritel tradisional.
“Seyogianya Ada jaminan keberlangsungan dan ketersediaan bahan pokok menjelang Ramadhan dan idul Fitri, Tim Ekonomi pemerintah perlu membuat dan memberlakukan aturan yang tegas kepada para pelaku industri dan distribusi dalam menyediakan produk minyak goreng yang merata dengan harga yang terjangkau konsumen untuk semua wilayah Indonesia.
Menurutnya, kebijakan subsidi juga perlu dipikirkan agar UKM dan masyarakat bawah dapat menjangkau.
“Penanganan yang cepat, seksama dan terencana terhadap kelangkaan minyak goreng perlu ditempuh pemerintah bersama stakeholder sebagai bagian dari komitmen bersama menjalankan gerakan hilirisasi industri pertanian, tidak hanya di komoditas sawit tetapi juga untuk komoditas lainnya di subsektor pertanian, perikanan dan peternakan,” jelas Kholik.
