Pasuruan, jurnal9.tv – DPC Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (K-Sarbumusi) Kabupaten Pasuruan, menggelar sosialisasi UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan di Graha NU, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Kamis (12-11-2026). Sosialisasi tersebut dijelaskan langsung oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan.
UU Nomor 27 Tahun 2026 telah ditetapkan pada tanggal 28 Oktober 2026. UU tersebut mencabut UU Nomor 13 Tahun 2003 dan UU Nomor 6 Tahun 2023 agar lebih memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi tenaga kerja.
Sarbumusi sebagai Badan Otonom Nahdlatul Ulama yang mewadahi para buruh, menggelar sosialisasi UU No. 27 dengan tujuan agar semua pengurus basis se Kabupaten Pasuruan memahami peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku.
Achmad Imam Ghozali, Kabid Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Disnaker Kabupaten Pasuruan, menjelaskan tentang Perjanjian PKWT harus diperhatikan pasal per pasal dari hak dan kewajibannya. Serta wajib dibuat rangkap 2 untuk perusahaan dan pekerja. Untuk jangka waktu juga ada perubahan. Ditentukan paling lama 2 tahun dan diperpanjang 2 kali dengan masing-masing perpanjangan paling lama 1 tahun.
“Sarbumusi Kabupaten Pasuruan luar biasa karena menginisiasi sosialisasi ini sebelum adanya sosialisasi Kemenaker. Intinya adalah bagaimana para pekerja memahi undang-undang terbaru. Selain PKWT, juga adanya cuti bersama yang tidak mengurangi cuti tahunan, kemudian adanya cuti panjang setelah 5 tahun, adanya keberlakuan untuk outsorcing yang dibatasi hanya 4 jenis pekerjaan, dan kita dikasih waktu masa penyesuaian maksimal 1 tahun,” ujarnya.
Selain itu, juga dibahas mengenai pemagangan yang awalnya 1 tahun, sekarang maksimal 6 bulan. Dan pemagangan dilaksanakan di tempat penyelenggaraan pelatihan kerja baik di dalam maupun luar wilayah Indonesia. Hal tersebut sebagai inovasi agar peserta yang melakukan pelatihan bisa langsung diterima.
Dijelaskan juga untuk pekerja disabilitas harus dilindungi dan diberi fasilitas. Perusahaan wajib memberi kuota untuk pekerja disabilitas.
“Satu hal lagi terkait alasan PHK dan hak atas PHK ada perubahan signifikan. Yang awalnya 0,5 persen, sekarang mnjadi 1 kali dari hak pesangon,” imbuh Imam Ghozali.
Ketua DPC – K Sarbumusi Kabupaten Pasuruan, Hambali, menjelaskan selain untuk memahami peraturan undang-undang yang baru, pihaknya juga ingin Sarbumusi menjadi serikat pekerja yang kuat secara kelembagaan, tegas secara hukum, dan santun dalam perjuangan.
“Kami berharap undang-undang ini tidak hanya di atas kertas saja, namun harus dipatuhi dan dilaksanakan. Sehingga para pekerja atau buruh merasa nyaman dalam bekerja karena ada kejelasan dan kepastian hukum, serta perbaikan akan nasib dan kesejahteraan mereka,” tutupnya.
