Surabaya, jurnal9.tv – Perguruan tinggi dituntut tidak hanya mengejar reputasi dan pengakuan di tingkat internasional. Lebih dari itu, kampus harus mampu memberikan kesempatan pendidikan yang setara serta memastikan ilmu pengetahuan memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Rektor Universitas Airlangga (UNAIR), Prof Dr Muhammad Muhammad Madyan SE MSi MFin, saat menyampaikan keynote speech dalam Konferensi Puncak Pendidikan Tinggi Indonesia (KPPTI) 2026 di Gedung Airlangga Convention Center (ACC), Kampus MERR-C UNAIR, Kamis (12/11/2026).
Dalam pemaparannya bertajuk Bersama Membangun Kampus untuk Semua: Menuju Pendidikan Tinggi Indonesia yang Inklusif dan Humanis, Prof Madyan mengajak perguruan tinggi mengubah orientasi keberhasilan institusi.
Menurutnya, capaian peringkat dunia tetap menjadi salah satu indikator penting. Namun, prestasi tersebut tidak akan memiliki makna maksimal apabila belum diiringi pemerataan kesempatan belajar dan kontribusi nyata terhadap masyarakat.
“Urgensi ini menuntut pergeseran cara kita memandang keberhasilan, dari prestise institusi menuju dampak bagi manusia. Peringkat universitas tetap penting, tetapi harus diikuti dengan memberikan dampak nyata kepada masyarakat. Jumlah mahasiswa yang diterima tetap penting, tetapi harus disertai akses yang sama,” ungkapnya.
Ia menambahkan, semangat kesetaraan juga harus diterapkan dalam pengembangan penelitian dan pemanfaatan teknologi. Hasil riset perguruan tinggi semestinya tidak berhenti sebagai publikasi ilmiah, melainkan mampu menjawab kebutuhan dan persoalan yang dihadapi masyarakat.
Begitu pula dengan penggunaan teknologi, termasuk kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI). Pemanfaatannya harus diarahkan untuk mendukung tata kelola pendidikan tinggi yang lebih baik dengan tetap mengedepankan tanggung jawab.
Menurut Prof Madyan, pemerataan akses dan terciptanya lingkungan akademik yang ramah bagi seluruh kalangan merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas pendidikan tinggi.
Komitmen tersebut juga berkaitan dengan sejumlah agenda Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan keempat tentang pendidikan berkualitas, tujuan kelima mengenai kesetaraan gender, tujuan kesepuluh untuk mengurangi kesenjangan, serta tujuan keenam belas tentang perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh.
“Secara moral, tidak boleh ada anak bangsa yang tertinggal karena kondisi ekonomi, asal daerah, gender, ataupun disabilitas,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Rektor UNAIR turut menjelaskan pendekatan yang diterapkan untuk membangun lingkungan pendidikan yang inklusif dan berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan.
Ada lima prinsip yang menjadi landasan, yakni memberikan perlakuan setara dan adil, menghargai keberagaman, menyediakan akses tanpa hambatan, melibatkan seluruh sivitas akademika, serta menjunjung tinggi martabat setiap individu.
Agar prinsip tersebut tidak sebatas menjadi slogan, UNAIR memperkuat pelaksanaannya melalui tiga komponen utama, meliputi regulasi, sumber daya manusia, dan ketersediaan fasilitas pendukung.
Pada aspek regulasi, UNAIR mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 yang kemudian ditindaklanjuti melalui Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Layanan Inklusif.
Penguatan kelembagaan juga dilakukan dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT), serta Tim Relawan Layanan Pendidikan Inklusif.
Prof Madyan menilai, keberlanjutan pendidikan inklusif tidak boleh hanya mengandalkan kepedulian individu. Diperlukan aturan resmi dan sistem kelembagaan agar kebijakan tersebut tetap berjalan meskipun terjadi pergantian pimpinan.
“Inklusivitas tidak boleh hanya bergantung pada niat baik perorangan. Inklusivitas harus dilembagakan dalam regulasi, agar tetap berjalan siapapun pimpinannya,” tuturnya.
Implementasi pendidikan inklusif di UNAIR juga terlihat dari upaya membuka akses kuliah bagi calon mahasiswa dari berbagai latar belakang ekonomi dan wilayah.
Berbagai skema bantuan dimanfaatkan untuk memastikan keterbatasan finansial tidak menghalangi seseorang memperoleh pendidikan tinggi. Di antaranya melalui Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K), pembebasan maupun pengurangan Uang Kuliah Tunggal (UKT) melalui Pusat Pengelolaan Dana Sosial (PUSPAS), serta sejumlah beasiswa afirmasi.
Upaya pemerataan tersebut turut tercermin dari asal mahasiswa UNAIR yang kini mencakup seluruh 38 provinsi di Indonesia.
Tidak hanya memberikan perhatian pada aspek ekonomi, UNAIR juga mengembangkan sistem pendampingan bagi mahasiswa penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus.
Dukungan diberikan sejak proses penerimaan melalui jalur seleksi afirmatif. Selanjutnya, mahasiswa memperoleh fasilitas pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan, termasuk materi perkuliahan adaptif di ruang kelas dan perpustakaan.
Kesempatan untuk mengikuti kegiatan akademik maupun praktik lapangan juga dibuka secara penuh, mulai dari praktikum, program magang, hingga Kuliah Kerja Nyata (KKN).
Bagi UNAIR, pendidikan inklusif juga harus tercermin dalam kontribusi perguruan tinggi di luar lingkungan kampus.
Melalui kegiatan pengabdian masyarakat, UNAIR berupaya membawa keahlian akademisi dan mahasiswa untuk menjangkau kelompok masyarakat yang membutuhkan pelayanan maupun pendampingan.
Salah satu wujudnya melalui Rumah Sakit Terapung Ksatria Airlangga (RSTKA) yang menjalankan misi kemanusiaan di wilayah kepulauan terpencil serta daerah terdampak bencana.
Selain itu, terdapat program KKN Belajar Bersama Komunitas (BBK) yang memberikan ruang bagi mahasiswa untuk terlibat langsung dalam kehidupan masyarakat sekaligus menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan.
Sepanjang 2026, pelaksanaan BBK angkatan ketujuh dan kedelapan melibatkan 79 persen mahasiswa peserta yang ditempatkan di 17 kabupaten di Jawa Timur.
Jangkauan program tersebut juga berkembang hingga tingkat internasional. UNAIR menyelenggarakan sembilan kegiatan BBK Internasional di Jepang, Malaysia, Tiongkok, dan Australia dengan partisipasi mencapai 2,8 persen mahasiswa.
Berbagai program tersebut menjadi bagian dari upaya UNAIR memastikan keunggulan akademik berjalan beriringan dengan kepedulian sosial.
Prof Madyan menegaskan, perguruan tinggi masa depan harus mampu melahirkan lulusan berkualitas sekaligus membuka peluang yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Universitas yang hebat tidak sekadar menghasilkan lulusan yang unggul. Kampus masa depan harus mampu mengubah keunggulan akademik menjadi kesempatan yang adil, dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Mari kita wujudkan bersama keunggulan yang bermoral, inovasi yang berempati, dan dampak yang berpusat pada manusia,” pungkasnya. (Tok)
