Jakarta, jurnal9.tv -Dunia internasional memberikan perhatian serius terhadap kualitas proses dan hasil demokrasi di Indonesia melalui Pemilu Presiden/Wakil Presiden dan Legislatif pada Pebruari 2024 dan Pemilu Kepala Daerah pada November di tahun yang sama. Informasi akurat yang disajikan media menjadi aspek penting yang bisa menentukan kualitas pemilu di Indonesia.
Resident Coordinator PBB di Indonesia, Valerie Julliand menyatakan hal itu, saat membuka Senior Editors Forum di Jakarta 16-17 Oktober 2023, yang dihadiri oleh hampir 100 peserta untuk membahas disinformasi, kebebasan editorial dan keamanan jurnalis jelang Pemilu 2024. Lebih dari 60 redaktur senior dari seluruh Indonesia bergabung dengan rekan sejawat dari Agence France Presse (Prancis), Malaysia Kini (Malaysia) dan Rappler (Filipina), Voice TV (Thailand), META Indonesia serta anggota Dewan Pers Indonesia, Committee to Protect Journalists (CPJ), Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI).
Senior Editors Forum ini diselenggarakan bersama oleh Kantor Multisektoral Regional UNESCO di Jakarta dan Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, bekerjasama dengan Dewan Pers Indonesia, sebagai bagian dari dukungan secara berkelanjutan kepada masyarakat sipil dan sektor media di Indonesia.
Menurut Julliand, melindungi kebebasan berekspresi dan akses terhadap informasi adalah kunci dalam pemilu apa pun. “Ketika informasi tersedia secara akurat dan luas, maka pemilu dapat terjaga terus terbuka, adil, dan demokrasi pun tumbuh subur,” tandasnya.
Karena itu, lanjutnya melalui forum ini, para redaktur senior di ibukota dan berbagai daerah, diajak bersama membingkai konteks dari tantangan yang muncul terkait peliputan pemilu yang profesional, serta untuk mengidentifikasi solusi nyata yang dapat diterapkan di tingkat redaksi.
Stéphane Mechati, Kuasa Usaha ad interim Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, mengatakan Indonesia adalah mitra penting bagi Uni Eropa dan kami bersatu dalam memerangi disinformasi. “Kami memahami bahwa perjuangan ini tidak dapat dilakukan oleh satu negara atau satu aktor saja. Persoalan perlu dihadapi melalui kerjasama, kegiatan berbagi pengetahuan, dan pengembangan strategi yang komprehensif untuk dapat terus melindungi kebebasan arus informasi yang akurat,” ujarnya
Sementara itu, Maki Katsuno-Hayashikawa, Direktur UNESCO Jakarta mengaku terkesan dengan keterbukaan media dan masyarakat sipil untuk bekerjasama antara satu sama lain dan membentuk koalisi demi meraih tujuan bersama. Menurutnya, hal ini sangat sesuai dengan visi UNESCO, sebagai badan khusus PBB yang mengemban mandat untuk melindungi kebebasan berekspresi dan akses terhadap informasi.
“Kami punya tujuan luhur, mempromosikan lingkungan yang kondusif bagi kerja media yang bebas, profesional, dan pluralistik melalui dukungan, pendekatan dan sinergi kami dengan aktor-aktor terkait,” jelasnya.
Salah satu kesepahaman yang didapatkan dari Senior Editors Forum 2023 kali ini, pentingnya kolaborasi nasional dan lintas negara di antara media, dan juga antara media dan masyarakat sipil, untuk mendorong inovasi, memperkuat keberlangsungan ekonomi, dan meningkatkan jangkauan kepada publik, termasuk menyajikan informasi akurat tentang pemilu. Pemilu Kepala/Wakil Kepala Daerah pada November 2024, juga memiliki tantangan tersendiri, yakni kemungkinan adanya disinformasi di tingkat lokal yang butuh direspon media dengan peliputan atau pemberitaan dengan pendekatan, konteks dan bahasa lokal.
Seperti diberitakan Jurnal9.tv sebelumnya, 12 organisasi masyarakat sipil independen berinisiatif membentuk Koalisi Damai, untuk menyajikan informasi akurat sekaligus menangkal disinformasi seputar Pemilu. Koalisi ini dibentuk berkat dukungan UNESCO sebagai bagian dari program Social Media 4 Peace yang didanai oleh Uni Eropa.
Inisiatif positif juga hadir dari masyarakat sipil melalui gerakan #BijakMemilih untuk memandu calon memilih menentukan pilihannya berdasarkan informasi yang lengkap dan akurat, melalui link berikut: https://www.bijakmemilih.id/
