Surabaya, Jurnal9.tv – Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur mengadakan KOPILABORASI (Ngopi dan Kolaborsai Serap Informasi Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur) bersama Prof. Akh. Muzakki, Ph.D., Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dan Dr Sufyanto, Direktur Lembaga Riset Republic Institute. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyampaikan mengenai capaian, dinamika, sepak terjang, dan tingkat kepuasan atas 4 tahun kepemimpinan Gubernur Khofifah – Emil.
Pada kegiatan ini juga diadakan sesi tanya jawab sebagai bagian dari menjawab kebingungan dan mendengarkan aspirasi daerah. Ada beberapa pertanyaan menarik yang ditanyakan oleh hadirin. Pertanyaan pertama adalah terkait data survei tahun 2022 yang menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Jawa Timur menjadi yang tertinggi di Indonesia. Prof Muzaaki menjawab menggunakan teori labelling. Jawa Timur memiliki penduduk yang sangat besar jika dibandingkan dengan daerah lain yang memiliki angka kemiskinan yang lebih rendah.
Pertanyaan kedua terkait dengan peran serta pemerintah provinsi dalam menjawab permasalahan lingkungan dan sebagainya di daerah. Menanggapi hal tersebut bahwa penting untuk melihat mana yang mmenjadi kewenangan pemerintah daerah, kewenangan provinsi, dan kewenangan pusat.
Pertanyaan ketiga mengenai bentuk komunikasi yang cocok untuk menyampaikan hasil kinerja kepada masyarakat. Mengingat pengguna internet di Indonesia yang sangat besar. Prof Muzakki menjawab bahwa Jawa Timur merupakan satu-satunya provinsi yang memilki komite komunikasi digital. Menurutnya ada tiga langkah yang penting dilakukan, yaitu produksi, publikasi, dan viralkan. Produksi konten positif tidaklah cukup, tapi juga harus dipublikasikan dan kemudian diviralkan. Ini karena kondisi sekarang dimana masyarakat tidak mencari informasi tapi informasilah yang menemui masyarakat.
Pertanyaan keempat terkait dengan bagaimana peran pemerintah mengakomodasi kondisi akhir-akhir ini terjadi penolakan yang dilakukan oleh ormas yang mana hal itu berpotensi menimbulkan bentrok. Prof. Muzakki menjawab bahwa terkait toleransi, Jatim memiliki Perda penyelenggaraan toleransi kehidupan masyarakat. Dan yang menjadi problem adalah terkait siapa penanggung jawab dari penegakan toleransi ini. “Inilah yang menimbulkan problem menerjemahkan kebijakan ke dalam praktek implementasi”. Prof. Muzakki Melanjutkan “dari sisi legislasi kita keren, tapi dari sisi implementasi ini yang masih menyisakan persoalan”.
Terakhir prof. Muzakki menyampaikan kita patut berterimakasih atas kepemimpinan Khofifah – Emil karena capaian Jawa Timur di atas rata-rata nasional. Berikutnya capaian ini perlu dilengkapi lebih lanjut melibatkan titik simpul masyarakat menjadi bagian dari pembangunan Jatim. Penting juga mulai memikirkan apa yg bisa disiapkan untuk 2024 karena akan ada beberapa kementerian yang berpindah ke IKN baru. Dalam hal ekonomi, Jawa Timur menjadi titik pintu 18 komoditas Indonesia Timur. (swp/snm)
