Jakarta, jurnal9.tv -Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Prof. Dr. Rumadi Ahmad, menyampaikan bahwa sesuai dengan arahan Kepala Staf Presiden, pasca terselenggaranya pemilu serentak, seluruh elemen pemerintah pusat dan daerah harus fokus bekerja agar kinerja dan layanan publik, termasuk di bidang Polhukhankam ini dapat terlaksana optimal “bukan hanya send tetapi delivered”. Hal tersebut disampaikan di dalam Rapat Koordinasi Monitoring Evaluasi bidang Polhukhankam, Jakarta, Senin, 27 Agustus 2024.
Rumadi menjelaskan bahwa berdasarkan capaian per Juni 2024, yang dipantau dalam Sistem Monitoring dan Evaluasi (Sismonev) KSP sejak tahun 2020-Juni 2024. Dari total 433 aksi yang tersebar di 24 K/L, sebanyak 66% (288 aksi) mampu mencapai target 100% di dalam RKP, sedangkan 34% (150 aksi) tidak atau belum mencapai target RKP. Berbagai capaian bidang polhukhankam tersebut dapat tercapai berkat kinerja dan dukungan dari berbagai kementerian dan lembaga serta pemerrintah daerah. Capaian ini antara lain terkait bidang HAM yaitu Perlindungan WNI di Luar Negeri yang diampu oleh Kementerian Luar Negeri, Pembentukan Mall Pelayanan Publik (MPP) di 209 Kab/Kota dan MPP digital yang diampu oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta terbitnya Peraturan Presiden nomor 60 Tahun 2023 tentang Bisnis dan HAM yang diampu oleh Kementerian Hukum dan HAM adalah beberapa capaian yang sudah cukup baik. Berbagai capaian terkait layanan publik yang sudah cukup baik ini, juga tercermin dalam Government Effectiveness Index yang dikeluarkan oleh Bank Dunia, Indonesia mendapat nilai cukup baik skor 66.04 skala 100.
Selain hasil yang cukup baik, masih terdapat pula catatan di beberapa indikator pembangunan dalam RPJMN yang belum mencapai target, misalnya terkait Indeks Perilaku Anti Korupsi, Indeks Demokrasi Indonesia, dan pemenuhan Minimum Essential Forces atau kekuatan pokok pertahanan. Capaian ini berbanding lurus dengan penilaian dari pemeringkat internasional di bidang demokrasi, anti korupsi, yang menunjukan adanya tren perlambatan. Oleh karena itu, pemerintahan ke depan, di dalam pembangunan bidang Polhukhankam perlu fokus pada perbaikan program penguatan substansi pembangunan demokrasi dan jaminan kebebasan berekspresi, serta program pemberantasan korupsi.
Rapat Koordinasi ini ditutup oleh Deputi V KSP dengan memberikan catatan konstruktif masukan untuk pelaksanaan pengendalian pembangunan pada pemerintahan berikutnya. Pentingnya lembaga-lembaga yang memiliki tugas di bidang perencanaan dan pengendalian untuk bersinergi agar pemerintahan berjalan efisien dalam upaya memastikan program-program terlaksana dan manfaatnya dipastikan sampai di masyarakat. Selain Deputi V, juga hadir Deputi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam dan Perwakilan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas yang juga menyampaikan catatan krusial perencanaan dan implementasi program di bidang polhukam yang sudah berjalan. Rapat koordinasi ini dihadiri oleh perwakilan 31 Kementerian/Lembaga lain di bidang Polhukam.
