Sidoarjo, jurnal9.tv – Bank Indonesia (BI) meluncurkan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Wilayah Jawa di Gudang Bulog Sidoarjo, Rabu (13/5/2026). Peluncuran dihadiri Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Deputi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
GPIPS merupakan penguatan dari program sebelumnya, Gerakan Pengendalian Inflasi Pangan (GPIP), yang telah berjalan selama tiga tahun. Program baru ini memperluas fokus pada aspek kesejahteraan pangan sekaligus memperkuat sinergi dengan agenda Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menuju swasembada pangan.
“Pengendalian inflasi sudah kita lakukan bersama di TPIP, tapi tiga tahun lalu kita buat GPIP. Kemudian ada hal-hal yang harus kita lakukan penguatan, terutama inflasi pangan harus kita perkuat dengan adanya pasokan,” ujar Deputi Gubernur BI, Aida S. Budiman.
Jatim sebagai Lumbung dan Hub Distribusi Pangan
Aida mengungkapkan alasan dipilihnya Jawa Timur sebagai lokasi peluncuran GPIPS karena posisi strategisnya dalam peta ketahanan pangan nasional. Jatim merupakan penghasil padi terbesar dengan kontribusi 17,34 persen dari produksi nasional, dengan total produksi mencapai 10,57 juta ton.
Selain kapasitas produksi, Jatim juga berperan sebagai hub perdagangan kawasan timur Indonesia melalui Pelabuhan Tanjung Perak. Jalur ini menjadi simpul distribusi utama yang menghubungkan logistik pangan dari Jawa menuju Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, hingga Papua.
“Posisi geografis ini menjadikan Jawa Timur bukan hanya lumbung pangan, tetapi juga pintu gerbang distribusi pangan bagi jutaan penduduk di kawasan timur Indonesia,” terang Aida.
Strategi 4K dan Tiga Komoditas Prioritas
Dalam pelaksanaannya, GPIPS mengandalkan strategi penguatan 4K, yakni Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif.
Program ini memiliki tiga penguatan utama dibanding program sebelumnya. Pertama, penyelarasan program dengan prioritas pemerintah dalam mendukung produksi, distribusi, dan stabilisasi pangan strategis. Kedua, implementasi yang lebih konkret dan inklusif melalui keterlibatan kelompok tani, pelaku usaha, UMKM, dan BUMD pangan. Ketiga, penguatan Kerja Sama Antardaerah (KAD) dengan skema business to business (B2B) untuk memperkuat efisiensi distribusi antarwilayah.
Tiga komoditas prioritas yang menjadi fokus GPIPS 2026 di seluruh wilayah adalah beras, cabai, dan bawang merah. Komoditas tambahan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah.
GPIPS sebelumnya telah dilaksanakan di wilayah Sumatera dan rencananya akan berlanjut ke Balinusra, Sulampua, dan Kalimantan.
Apresiasi Gubernur Jatim dan Desakan Wamendagri
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengapresiasi peluncuran GPIPS di wilayahnya. Ia memaparkan bahwa Jatim telah memiliki Etalase Pengendalian Inflasi (EPI) di tingkat kabupaten dan kota sebagai penguat kerja sama antardaerah dalam mitigasi pengendalian harga.
“Terima kasih bahwa peluncuran ini bisa dilakukan di Jawa Timur, bagaimana pangan sejahtera itu bisa betul-betul terwujud dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas di seluruh Indonesia,” kata Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto meminta pemerintah daerah memperkuat upaya pengendalian inflasi, penguatan anggaran pangan, serta kerja sama antardaerah demi menjaga pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat.
“Harus sinkron, harus sinergis, dan harus kolektif. Kepala daerah punya kondisi-kondisi lokal yang harus diperhatikan, tetapi program nasional juga harus tetap dikawal,” ujar Wamendagri, Bima Arya Sugiarto.
Bima juga mendorong pemda memanfaatkan APBD untuk program ketahanan pangan, mulai dari penguatan kapasitas petani, menjaga rantai pasok, hingga membangun sistem pemantauan harga secara real time agar pengambilan kebijakan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran.
