Kalangan seniman dan Budayawan di Surabaya saat ini sedang ramai membincang rencana transformasi Dewan Kesenian Surabaya (DKS) menjadi apa yang disebut Dewan Kebudayaan. Pro dan kontra pun tak bisa dielakkan. Bahkan para seniman, budayawan akan tumplekblek demo di Pelataran Taman kota yang dikenal dengan Kompleks Balpem alias Balai Pemuda. Para pengusung ide ini ngakunya mau ‘renaissance’ atau postmodern (posmod), tapi ya gitu, saya meragukannya, karena hasilnya akan zonk.
Pertama, Bagi saya ini sebuah ‘kemunduran fisik’. Kenapa? Karena yang ditransformasi cuma kulitnya, bukan ruhnya. Ini contoh kasusnya. Wayang maunya renaissance bikin wayang 3D, metaverse, hologram. Tapi dalangnya nggak ngerti pakem, suluk ngawur, cerita lakon dikorbanin demi visual. Hasil Fisiknya canggih, tapi wayangnya “mati”. Penonton cuma bilang “keren efeknya” lalu pulang. Nggak ada tuntunannya. Contoh lainnya, shalawat NU. Maunya postmodern dikasih beat EDM, video clip aesthetic, vokalis joget. Tapi, mahabbahnya malah hilang. Shalawat jadi konten FYP, bukan riyadhoh. Yang dikejar views, bukan barokah, Fisiknya gegap gempita, tapi batinnya kopong.
Itu yang saya sebut kemunduran fisik. Gedung megah tapi jamaahnya sepi. Kostum mahal tapi geraknya hampa. Teknologi canggih tapi makna purba hilang.
Kedua, kenapa “Renaissance” mereka menurut saya gagal Renaissance Eropa itu lahir karena tiga hal. Gali ulang teks klasik, baca ulang Plato, Aristoteles. Humanisme, manusia jadi pusat, tapi tetap nyambung ke Tuhan.Skill mumpuni, Michelangelo paham anatomi dulu baru bikin David. Ketiganya harus jadi satu kesatuan.
Lha yang sedang terjadi di sini malah sebaliknya. Tanpa ngaji pakem dulu, langsung rombak: Dalang belum khatam Serat Sastra Gendhing udah bikin wayang cyberpunk. Humanismenya kebablasan “seni untuk seni”, “yang penting ekspresi gue”. Lepas dari nilai dan tuntunan. Jadinya bukan renaissance, tapi dekadensi. Dan terakhir, Skillnya setengah-setengah. Editing keren, tapi tembang fals. Efek visual 8K, tapi wirama amburadul. Bukankah Renaissance tanpa disiplin hanyalah kosmetik belaka.
Dari dua hal di atas, maka terjadilah fenomena: ketiga: Kenapa “Post-modern” jadi salah kaprah? Post-modern aslinya: meragukan narasi besar, campur-campur gaya, meledek kemapanan. Tapi tetap ada kedalaman dan konteks.
Sedangkan yang kejadian di sini justru Campur aduk tanpa ilmu Dikira post-mod itu “bebas aja”. Al-Quran dicampur DJ, tari sufi dikasih lampu disko, alasannya “mendobrak pakem”. Padahal post mod butuh literasi dulu baru bisa mendobrak. Sementara Relativismenya kebablasan: “Semua seni sama baiknya”. Nggak ada standar. Akhirnya yang viral adalah yang paling heboh, bukan yang paling dalam. Dan yang ada adalah Ironi tanpa solusi, cuma bisa nyindir, nggak bisa nuntun. Kritik sosial iya, tapi tawaran nilainya nol. Dan Akhirnya post-modern pun sekadar jadi tameng buat kemalasan intelektual. “Ini kan seni post-mod, suka-suka gue dong”.
Terus, transformasi yang bener kayak apa? Mari kita kembali kepada kaidah NU: Al-muhafazatu ‘ala al-qadim al-shalih. Muhafazah dulu, Kuasai pakemnya. Santri mau aransemen shalawat? Khatamin dulu _kitab Al-Barzanji. Dalang mau bikin wayang metaverse? Kuasai dulu sanggit dan sabda. Baru setelah itu Akhdzu bil jadid. Setelah ruh-nya kuat, baru fisiknya boleh berubah. Kayak Gus Dur pakai sarung tapi ngomong demokrasi. Isinya dijaga, wadahnya boleh baru. Kalau kebalik wadah baru isi kosong, itulah yang saya sebut kemunduran fisik.
Isu Dewan Kesenian Surabaya akan ditransformasi ke Dewan Kebudayaan memang lagi rame di Surabaya. Saya menawarkan masalah ini dari kerangka “kemunduran fisik” yang saya uraikan di atas.
Jadi begini. Apa yang sebenarnya terjadi di DKS? DKS selama ini fokus di kesenian: teater, musik, sastra, tari, film. Tugasnya ngurusi seniman, fasilitasi pementasan, kritik seni. Karenanya akan ditransformasi ke Dewan Kebudayaan. DKS dilebur atau diubah jadi lembaga kebudayaan yang lebih luas. Nggak cuma seni pertunjukan, tapi juga cagar budaya, tradisi, kuliner, bahasa, museum, komunitas adat, sampai industri kreatif. Di atas kertas alasannya biar nggak sektoral, biar holistik, biar nyambung RPJMD.
Terus, di mana potensi kemunduran fisiknya? Ini yang dikhawatirkan banyak seniman Surabaya dan nyambung sama apa yang saya maksud tadi. Maunya: Renaissance Kebudayaan. Tapi jatuhnya: Kemunduran Fisik. Maunya, Visi Kebudayaan jadi lokomotif. Seni, tradisi, cagar budaya dikelola satu atap biar kuat. Realitanya, kebudayaan jadi terlalu luas. Anggaran dan perhatian ke seniman malah ketarik buat urus festival kuliner, branding wisata, seremonial dinas. Visi DKS naik kelas, nggak cuma event tapi bikin ekosistem. Tapi akhirnya, DKS akan kehilangan fokus. Dari rumah seniman jadi sekadar event organizer (EO) Pemerintah Kota Surabaya. Fisiknya: kantor baru, struktur baru, tapi seniman teater tetep nggak punya panggung layak.
Visi Post modern harus dipahami sebagai kolaborasi lintas sektor. Seniman kerja bareng budayawan, arkeolog, UMKM. Realitasnya, Salah kaprah! Semua dicampur tanpa kurator. “Festival Kebudayaan” isinya lomba masak, dangdut, pameran batik. Dalang dan penulis naskah terpinggirkan karena nggak “instagramable”. Intinya Kalau “transformasi ke kebudayaan” cuma ganti papan nama, nambah bidang kerjaan tanpa paham ruh kesenian, ya jadinya kemunduran fisik. Gedungnya keren, nomenklaturnya keren, tapi senimannya makin nggak punya rumah.
Terus kenapa renaissance-nya rawan gagal? Jawabanya ada tiga syarat renaissance tadi. Pertama, gali ulang pakem! DKS,harusnya ngaji dulu “Seni Surabaya itu apa?” Ludruk, remo, parikan, sastra urban, arek culture. Kalau nggak paham akar, transformasi akan tercerabut. Kedua, dari aspek.Humanisme dan nilai. Kebudayaan bukan cuma jualan Sparkling Surabaya. Ada nilai arek, egaliter, melawan. Kalau isinya cuma city branding, ya kosong. Ketiga, skill harus mumpuni! Pengurus lembaga kebudayaan nggak bisa cuma PNS administratif. Butuh kurator, kritikus, budayawan yang paham medan. Kalau nggak, ya cuma jadi panitia 17-an versi gede.
Selama ketiga ini nggak ada, “transformasi” cuma ganti baju. Renaissance gagal.
Salah satu yang layak kita khawatirkan saat ini adalah Post Modern (postmod) yang salah kaprah. Kalau Postmod beneran, maka DKS akan jadi ruang tarung gagasan. Ludruk boleh ketemu seni instalasi. Cak Durasim boleh dikaji pakai teori Deleuze. Tapi ada kurasinya, ada debatnya.
Salah kaprahnya, “Semua budaya masuk, yang penting rame”. Yang terjadi malah berebut anggaran. Teater nggak kebagian karena kalah sama festival kuliner yang ngukurnya lebih gampang: jumlah pengunjung!
Walhasil, Kesimpulan pahitnya, kalau DKS ditransformasi ke kebudayaan tanpa menjaga “rumah seniman” sebagai jantungnya, maka itu persis “kemunduran fisik” yang saya maksud.
Fisiknya, memang Lembaga lebih gede, program lebih banyak, foto-foto lebih keren. Tapi problem justru di Ruhnya! Seniman Surabaya tetap ngemis ruang ekspresi, kesenian kritis mati, yang hidup cuma seni seremonial.
Saya punya tawaran solusi agar transformasi Dewan Kesenian menjadi Dewan Kebudayaan ini tidak tidak gagal. Pertama, Muhafazah. Jaga DKS sebagai “rumah seniman”. Ada dewan juri independen, ada dana abadi seni, ada panggung gratis buat komunitas. Kedua, Akhdzu bil jadid. Baru mekar ke kebudayaan: urus cagar budaya, arsip, tradisi lisan. Tapi jangan sampai seniman jadi tamu di rumahnya sendiri.
Jadi, tolong kepada pemangku kebijakan dikaji lagi tentang transformasi DKS dari kesenian menjadi kebudayaan ini. Jangan hanya mengeja, keren tapi dampak minusnya perlu lebih dipertimbangkan, dari pada terjadi chaos peradaban di kemudian hari.
Oleh Ki Nonot S Mono,
Pelukis, Praktisi Pendidikan, Budayawan
