Di World Economic Forum di Davos minggu ini, Presiden Prabowo membuat perbandingan yang cukup mencuri perhatian: program makan bergizi gratis Indonesia akan segera menyajikan lebih banyak porsi per hari dibandingkan McDonald’s.
Tapi tunggu dulu.
Kenapa program kesejahteraan dibandingkan dengan jaringan burger? Rasanya seperti membandingkan posyandu (pos pelayanan kesehatan terpadu) di lingkungan kita dengan output perusahaan multinasional. Piringnya bisa dihitung, iya. Tapi tetap terasa agak janggal.
Meski begitu, angka-angkanya memang susah diabaikan.
*Cerita Angkanya*
Program ini mulai Januari 2025, dengan 190 dapur yang menyajikan sekitar 570 ribu porsi per hari. Setahun kemudian, klaimnya melonjak jadi lebih dari 21 ribu dapur dan 59,8 juta porsi setiap hari. Target 2026-nya 82,9 juta porsi, lebih tinggi dari estimasi 68 juta porsi harian McDonald’s.
Kalimatnya khas Davos: besar, sederhana, dan gampang diingat.
*Kenapa McDonald’s?*
McDonald’s jualan makanan untuk cari untung.
Indonesia membagikan makanan sebagai dukungan sosial.
Lalu kenapa McDonald’s yang dipilih sebagai pembanding? Presiden sebenarnya bisa menyebut program makan siang sekolah di India atau program nutrisi sekolah di Tiongkok. Tapi yang dipilih justru ikon Amerika yang dikenal semua orang di ruangan itu.
Di Davos, McDonald’s bukan soal burger. Ia simbol proses kerja yang tertata rapi, rantai pasok yang jalan, dan skala besar tanpa banyak alasan. Ini bukan perbandingan soal gizi. Ini pesan tentang kapasitas negara.
*Cerita Lapangan Kerja, Versi Davos*
Pendanaannya, kata Presiden, berasal dari “efisiensi anggaran” sekitar US$18 miliar. Penerimanya anak-anak, ibu hamil dan menyusui, serta lansia yang hidup sendiri.
Narasi pekerjaan jadi pusat cerita: lebih dari 600 ribu pekerjaan dapur saat ini, berpotensi naik sampai 1,5 juta, ditambah lebih dari 61 ribu UMKM yang masuk ke rantai pasok. Untuk audiens WEF yang gemar bicara soal jobs dan inclusion, cerita ini jelas laku.
*Begitu Dibawa Pulang ke Jakarta*
Di dalam negeri, ceritanya terdengar berbeda begitu mulai bicara anggaran dan ketepatan sasaran.
Ekonom Lili Yan Ing, Sekretaris Jenderal International Economic Association, menilai anggaran MBG seharusnya dibatasi sekitar Rp 8 triliun per tahun dan benar-benar ditargetkan. Dari survei, kurang dari 4 persen siswa mengatakan mereka butuh makan gratis. Pertanyaannya lugas: kenapa negara memberi makan gratis ke kelompok menengah dan yang sudah mampu?
Ini bukan kritik anti-gizi. Ini soal efisiensi dan pilihan kebijakan.
*Bagian yang Nggak Bisa Ditutupi Angka*
Pemilik warteg tahu persis biaya setiap piring. Memberi makan hampir 83 juta orang setiap hari itu hitungannya beda kelas: pengadaan, kontrol kualitas, logistik, dan anggaran yang terus jalan.
“Efisiensi anggaran” terdengar seperti realokasi sekali jalan. Tapi makan gratis setiap hari di skala ini adalah tagihan rutin. Di 2026, MBG bukan lagi proyek percobaan atau sekadar headline. Ini sudah jadi pos anggaran tetap.
Di warteg, skala memang mengesankan. Tapi pertanyaan akhirnya sederhana: dapurnya masih bisa terus masak, atau nanti harus menaikkan harga nasi?
*) Oleh Harry Baskoro, Analis Kebijakan,Warteg Economist
