Surabaya, Jurnal9.tv – Untuk membangun dan meningkatkan pelayanan publik melalui digitalisasi birokrasi atau digital bureaucracy, maka setiap pemerintah daerah, khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) harus berbenah menata visi, kompetensi dan komitmennya untuk membangun sistem dan data yang terintegrasi serta tim taktis yang solid. Setidaknya ada 3 layer tata kelola yang harus dimiliki dan disiapkan.
Hal itu disampaikan oleh Prof. H. M. Mas’ud Said, MM., Ph.D, Guru Besar Ilmu Pemerintahan yang juga Dewan Pakar Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pembina Government Learning Centre (GLC), Malang saat memberikan penjelasan digital bureaucracy kepada dinas kominfo se-Jawa Timur di acara Kopilaborasi pada Senin (14/11/2022) pagi di Gedung Grand Mercure Malang. Hadir juga sebagai pembicara, Hakim Jayli, Direktur Utama TV9 Nusantara. Kopilaborasi merupakan program talkshow televisi, agenda Kominfo Jawa Timur, yang dalam kesempatan ini bekerja sama dengan TV9 dan Government Leaning Centre (GLC).
Tentang ketiga layer tersebut, Prof Mas’ud menyebut, layer pertama adalah pimpinan untuk merumuskan kebijakan, membuat aturan dan menyediakan anggaran daerahnya. Layer Kedua, lanjutnya, layer pekerja teknis dari staf Kominfo yang sangat menentukan implementasi dan keberhasilan program. “Nah yang tak kalah penting adalah layer ketiga, yaitu para IT troops, terdiri dari anak-anak muda yang profesional dan kreatif, yang mengoperasikan aktivitas digital di birokrasi, yang rata-rata dinas kita belum ada yang memilikinya,” tegas Direktur Pasca Sarjana Unisma ini.
Lebih lanjut, Prof Masud memaparkan, e-government hakikatnya sudah dinisiasi sejak tahun 2000an, bahkan menjadi salah satu poin dalam pidato guru besarnya. Sejak awal reformasi, pemerintah sudah meluncurkan website, hingga pemerintah kota dan kabupaten. “Jadi Kalau saat ini masih ada kabupaten/kota belum memiliki website, maka sebut saja mereka itu paguyupan, bukan pemerintah!” tandasnya.
Selain itu, Ketua ISNU Jatim ini juga menekankan pentingnya narasi yang baik dan terarah dalam mengelola informasi dan komunikasi daerah. Publik harus tahu kalau pemerintah sudah bekerja, dananya berapa dan dari mana, serta apa hasil kerjanya. “Dengan begitu, tiap program yang dilaksanakan pemerintah, akan tersosialisasi dan terpublikasi dengan baik, yang akan meningkatkan akuntabilitas dan profesionalitas birokrasi pemerintah daerah,” imbuhnya.
Sementara itu, Hakim Jayli, mengingatkan agar dalam membangun komunikasi mempertimbangkan perkembangan media dan kebutuhan masyarakat akan informasi. Mengutip teori komunikasi massa di awal tahun 2000, bahwa Media cetak adalah media kuno, media kini adalah televisi dan media masa depan adalah internet. “Itu teori 20 tahun lalu, dan hari ini internet dan media sosial sudah menjadi media yang paling banyak digunakan,” tambahnya.
Sebagai bagian industri media televisi, TV9 pun terus berbenah, menyesuaikan diri, termasuk mulai bermigrasi ke internet sebagai media baru. Bagaimanapun Media mainstream sebagaimana televisi dan media lain yang berbasis newsroom masih memiliki kelebihan, yakni kekuatan redaksi yang melakukan verifikasi terhadap suatu berita, sehingga lebih layak dipercaya sebagai referensi informasi. “Kekuatan posting Media sosial terletak di kecepatannya dan semua orang bisa melakukan, namun sangat besar kemungkinan terjadi mal-informasi, disinformasi dan missleading yang berujung pada tersebarnya berita bohong atau hoax,” jelasnya.
Hakim juga menambahkan pentingnya, pemerintah tidak terjebak pada kegiatan atau event saja, tetapi harus berkelanjutan dalam sebuah gerakan atau movement, berupa program yang terencana rapi dan terinfokan kepada publik. “Salah satu yang bisa dilakukan dengan cakap membangun visi program dan disusun narasi dari setiap aktivitas pemerintahan agar bisa dipahami oleh logika publik sebagai bentuk kehadiran negara dalam setiap problem masyarakat,” jelasnya.
