Lamongan, Jurnal9.tv – 7 (tujuh) Fraksi DPRD Kabupaten Lamongan telah memberikan tanggapannya terhadap RAPBD dalam Rapat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2024 berlanjut.
Tanggapan tersebut disampaikan oleh masing-masing juru bicara perwakilan Fraksi di DPRD Kabupaten Lamongan. Mereka memberikan pandangan umum terhadap nota keuangan tentang rancangan APBD tahun anggaran 2024.
Juru Bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Ali Afandi menyampaikan bahwa fraksi partainya berpendapat bahwa Pemkab Lamongan harus meningkatkan profesionalitas dan produktivitas kerjanya melalui inovasi yang memfokuskan 7 sektor.
Adapun 7 sektor itu di antaranya insfratruktur, kesehatan, pendidikan, teknologi informasi, perindustrian, perdagangan, pariwisata, pertanian, dan politik, yang diprioritaskan dalam RAPBD 2024.
Melalui 7 sektor itu, diharapkan mampu mencapai misi pembangunan 2024, yakni aktivasi ekosistem perekonomian untuk menjaga ketahanan ekonomi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.
“RAPBD Kabupaten Lamongan tahun 2024 merupakan instrumen perencanaan keuangan dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Ali Afandi di hadapan Bupati Lamongan Yuhronur Efendi.
Ali Afandi bersama para anggota juga mengaku setuju tentang realisasi sektor infrastruktur, seperti jalan-jalan yang masih mengalami kerusakan, baik kerusakan sedang maupun parah.
Menurut Ali Afandi, sektor infrastruktur selain mampu mendukung kelancaran mobilitas kegiatan masyarakat juga secara tidak langsung mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Sedangkan Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra, Imam Fadli menyampaikan tentang terjadinya fluktuasi pendapatan daerah yang stagnan. Oleh sebab itu, tutur Imam, PAD perlu dikalkulasi dengan cermat dan realistis serta disesuaikan dengan kemampuan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
“Dengan hal tersebut, nantinya bisa meraih capaian yang maksimal. Melalui 5 poin langkah-langkah Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah,” terangnya.
Adapun Juru Bicara FPNRI, Naim berharap, nantinya akan ada peningkatan pendapatan tahun anggaran 2024 yang diproyeksikan sebesar Rp 3,4 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 6,6 persen jika dibandingkan dengan proyeksi pada APBD murni tahun anggaran 2023.
Hal itu demi memberikan stimulus untuk mendukung reformasi struktural guna memulihkan ekonomi, baik pengembangan UMKM maupun pengembangan ekonomi kreatif.
“Pemkab Lamongan harus dapat menyesuaikan pembangunan dengan budaya kerja atau penggunaan teknologi digital dalam setiap agenda kegiatan, sebagai salah satu upaya meningkatkan city branding daerah dalam pemasaran setiap program daerah,” harapnya.
Sementara itu, Juru Bicara dari Fraksi Partai Demokrat, Nor Fathonah menyampaikan masukannya terhadap sektor kesehatan terkait dengan keberlanjutan pembangunan RSUD Brondong, agar segera menyelesaikan proses peralihan status lahan Perhutani menjadi aset Pemkab Lamongan, sehingga tidak terjadi masalah di kemudian hari.
“Apresiasi diberikan penuh dalam pemberian pelayanan kesehatan maksimal, terutama yang saat ini kita bahas adalah RSUD untuk masyarakat pantura. Kami meminta agar segera menyelesaikan segala proses, agar keberlanjutan pembangunan dapat segera terselesaikan,” tutur Nor Fathonah.
“Kami juga mengingatkan terkait sektor pendidikan Lamongan supaya mengambil kebijakan pada sekolah-sekolah yang perlu dilakukan penggabungan atau merger,” tambahnya.
