Surabaya, jurnal9.tv – Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur melakukan klarifikasi bahwa perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) Kebun Binatang Surabaya (KBS) yang melibatkan salah satu pengacara berinisial MS, tidak ada kaitan sama sekali dengan kebijakan, program, dan/atau institusi NU.
Klarifikasi yang ditandatangani Rais Syuriah KH Anwar Manshur, Katib Syuriah Dr KH Ahsanul Haq, Plh Ketua KHM Balya Firjaun Barlaman, dan Sekretaris Ir HM Faqih MSA PhD itu dikeluarkan dengan Nomor: 1366/PW.01/A.II.11.01/16/11/2026 tertanggal 21 November 2026, dan diumumkan Sekretaris PWNU HM Faqih secara tertulis di Surabaya, Minggu.
Menurut PWNU, perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan PDTS KBS tahun 2025-2026 yang melibatkan salah satu pengacara berinisial MS, adalah urusan yang bersangkutan secara pribadi dalam kapasitasnya sebagai pengacara di Kantor Hukum yang dipimpinnya, karena itu perkara yang disangkakan menjadi tanggung jawab personal dan tidak ada kaitan sama sekali dengan PWNU (kebijakan, program, dan/atau institusi).
Namun, sebagai bagian dari ikhtiar untuk menjaga marwah organisasi dan agar proses hukum berjalan objektif tanpa konflik kepentingan, maka PWNU Jawa Timur akan menonaktifan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai A’wan PWNU sampai ada putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap.
Selanjutnya, PWNU Jawa Timur menyerukan kepada seluruh kader Nahdlatul Ulama di Jawa Timur untuk tidak berspekulasi, tidak menghakimi, dan tidak menjadikan persoalan ini sebagai polemik di media sosial serta menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus dugaan korupsi PDTS Kebun Binatang Surabaya.
Terkait kasus hukum, PWNU Jawa Timur mendukung setiap upaya pemberantasan korupsi dan penegakan hukum secara transparan dan berkeadilan serta menghormati proses hukum yang sedang berjalan dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
Sejumlah media mewartakan MS ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi PTDS KBS 2025-2026 itu bersama tiga tersangka yakni MN (Direktur Keuangan dan SDM PTDS KBS), NW (Direktur Operasional), dan EES (anggota Badan Pengawas PTDS KBS). Kejati mencantumkan MS sebagai tersangka dari advokat Kantor Ma’ruf Syah and Partner.
Dalam perkara dugaan korupsi keuangan PTDS KBS 2025-2026 itu, MS disebut meminta lawyer fee Rp100 juta dan dana penutupan perkara di Kejari Tanjung Perak Rp500 juta. Selanjutnya, permintaan dana kembali terjadi ketika pemeriksaan di Kejati Jatim yakni lawyer fee Rp100 juta dan dana Rp995 juta, sehingga PTDS KBS secara total mengeluarkan keuangan Rp2,41 miliar untuk perkara itu.
Sementara itu, PCNU Surabaya menilai kasus tersangka MS itu mirip dengan tersangka dugaan korupsi Kementerian ATR/BPN Fahd A Rafiq saat diperiksa penyidik yang menyebut bahwa dirinya mengeluarkan Rp70 miliar untuk dana talangan Muktamar 35 NU pada 27 Agustus 2026, padahal Muktamar 35 NU berlangsung pada 27-31 Agustus 2026, sehingga dana talangan pada 27 Agustus 2026 itu tidak mungkin terkait dengan operasional muktamar, kecuali personal atau sensasional. (*/pwnu)



