Surabaya, Jurnal9.tv – Pasca Keputusan MK yang menyatakan Pemilu 2024 dilaksanakan secara Proporsional Terbuka, berbagai tanggapan mulai bermunculan.
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, La Nyalla Mahmud Mattalitti menegaskan tidak punya urusan dengan sistem proporsional terbuka atau tertutup. Karena, dalam pemilihan DPD RI tidak berkaitan dengan partai politik. Melainkan diusulkan dari daerah dan golongan.
Namun menurutnya, pemilu tertutup maupun terbuka, ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing.
La nyalla menyebut kekurangan sistem pemilu proporsional terbuka, salah satunya berpotensi melahirkan banyak koruptor. Proses pencarian suara untuk menang dalam pemilu itu menurutnya berpotensi melahirkan koruptor baru, pasca pemilihan apabila seorang pejabat terpilih. Lantaran orang itu akan berupaya mengembalikan uang yang habis dipakai untuk pemilu sesudah berhasil memegang sebuah jabatan.
“Yang punya bayak duit, dia bisa nomer satu, bisa beli suara. Yang akibatnya sekarang banyak koruptor. Kita ini dulu reformasi pengen menghilangkan koruptor, tetapi sekarang banyak koruptor. Makanya saya usul, lebih baik kita kembali ke Undang-Undang Dasar saja, kok repot,” kata La Nyalla.
Pendapat lain disampaikan Politisi yang juga Ketua DPD Partai Gerindra Jatim, Anwar Sadad. Ia menyambut baik hasil putusan MK lantaran sesuai dengan harapan dari hampir seluruh partai politik, yaitu mengembalikan hak rakyat.
Sadad menilai gugatan itu juga sebagai bentuk kritik kepada partai politik agar benar-benar menyiapkan calon anggota legislatif dengan secermat mungkin.
Karena Undang-Undang telah memberikan kewenangan berupa peran dan fungsi kepada partai politik sebagai lembaga yang melakukan pendidikan politik dan mencari atau merekrut calon-calon pemimpin bagi bangsa ini.
“Sehingga dalam menentukan calon anggota DPR atau DPRD itu bisa benar-benar sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat,” ungkap Anwar Sadad.
Anwar Sadad menilai adanya gugatan terhadap sistem pemilu proporsional terbuka ini sekaligus mengingatkan kepada partai politik agar lebih selektif dan efektif lagi dalam memerankan fungsinya.
sistem proporsional tertutup bisa mematikan ruang gerak calon anggota legislatif karena menjadikan tidak tereksplorasi-nya ke-tokoh-an seseorang. (ahs/asy/snm)
