Malang, Jurnal9.tv- Tahun 2023 dapat disebut dengan tahun pemilu. Dengan itu Calon-calon pejabat negeri pun mulai melakukan gerilyanya untuk mendapatkan atensi dan dukungan dari masyarakat. Mengingat pemilihan umum yang akan banyak diselenggarakan di tahun 2024.
Apabila ditarik mundur di tahun sebelumnya, Banyak kontroversi yang terjadi pada Pemilu 2019. Sebab banyak ujaran kebencian, SARA dan hoax yang tersebar di media sosial. Ketiga problematik tersebut berbanding lurus dengan siklus Pemilu.
Gogot, selaku Komisioner KPU menjelaskan bahwa panitia dan penyelenggara sadar akan menjadi sasaran dari ujaran kebencian, SARA maupun hoaks. Asumsi dan persepsi masyarakat mengenai adanya ketidakadilan atau adanya kecurangan yang dilakukan penyelenggara dalam proses Pemilu menjadi salah satu konsekuen yang logis.
Ia menambahkan bahwa sebagai penyelenggara pemilu memang harus bersikap netral. Penyelenggara wajib menempatkan diri di atas peserta Pemilu semuanya.
“Perlu diketahui, memang kita itu ada yang namanya DKKP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu). Kalau kemudian ada pelanggaran etik yang kita lakukan dan sanksinya berat kita bisa dipecat,” imbuh Gogot dalam diskusi Kopilaborasi yang diadakan oleh Diskominfo Jatim bertema “Menciptakan Ruang Digital yang Sehat Jelang Pemilu 2024”.
Kurangnya kepercayaan terhadap tim penyelenggara dapat dilihat ketika proses verifikasi partai politik. Banyak orang yang berangggapan bahwa tim penyelenggara telah meloloskan salah satu partai dan tidak sedikit juga yang berasumsi akan adanya kecurangan dalam proses verifikasi tersebut.
“Semuanya kita publikasikan secara transparan di sistem informasi partai politik yang itu bisa diakses oleh semua masyarakat. Itu kan memang nanti juga pada saat pemungutan suara ya. Hasil pemungutan suara form c1 itu tidak hanya direkap secara manual, tapi juga difoto untuk diupload. Mereka jadi nanti langsung kelihatan. Saat itu pemungutan suara bisa di Malang. Misalnya bisa langsung dilihat di Jakarta pada saat yang sama, kira-kira begitu. Ini bentuk pertanggungjawaban kami secara transparan,” tukas Komisioner KPU tersebut. (muk/snm)
