Home » Menteri Nadiem Minta Maaf, Ma’arif PBNU: Ada yang Aneh dan Kontradiktif
PERISTIWA

Menteri Nadiem Minta Maaf, Ma’arif PBNU: Ada yang Aneh dan Kontradiktif

JAKARTA – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Nadiem Makarim akhirnya meminta maaf kepada NU, Muhammadiyah PGRI dan masyarakat luas terkait polemik Program Organisasi Penggerak (POP). Nadiem menyatakan memutusakn menunda dan melakukan evaluasi lanjutan terhadap program ini sambil meminta tokoh dan pimpinan NU, Muhammadiyah untuk tetap memberi bimbingan pada proses pelaksanaan program. “Dengan penuh rendah hati, saya memohon maaf atas segala keperihatinan yang timbul ” kata Nadiem.

Sebagaimana diberitakan jurnal9.tv sebelumnya, NU dan Muhammadiyah, diikuti Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menyatakan menarik diri dari Program Organisasi Penggerak menyusul diumumkannya hasil seleksi Organisasi Penggerak yang dinyatakan lolos menerima paket hibah dari Kemdikbud. Di antara yang lolos adalah lembaga miliki korporasi besar, Tanoto Foundation dan Putra Sampoerna Foundation. Nadiem berkilah, kedua lembaga itu tidak menggunakan dana APBN dan mendanai sendiri kegiatannya.

Berikut Pernyataan Video Nadiem Makarim selengkapnya:

Saya ingin memulai dengan menyampaikan terima kasih atas saran dan masukan yang disampaikan berbagai pihak termasuk Program Organisasi Penggerak (POP). Niat kami sejak awal adalah bermitra dengan penggerak pendidikan dan nenemukan menemukan inovasi-inovasi yang dipelajari oleh pemerintah dan diterapkan skala nasional. Itulah makna dari POP, agar kemdikbud bisa belajar dari masyarakat pergerakan pendidikan. Hanya satu misi program kami, mencari jurus dan pola terbaik mendidik penerus negeri ini.

Minggu lalu saya telah memutuskan melakukan penundaan sementara dan evaluasi lanjutan. Namun polemik dan kebingungan masih terjadi di masyarakat yang harus saya jawab.

Kemdikbud telah menyepakati dengan Tanoto foundation Dan Putra Sampoerna Foundation, bahwa partisipasi mereka dalam program kemdikbud tidak akan menggunakan dana dari APBN sepeserpun. Mereka akan mendanai sendiri aktivitas programnya tanpa anggaran pemerintah. Harapan kami ini akan menjawab kecemasan masyarakat mengenai potensi konflik kepentingan dan isu kelayakan hibah yang sekarang bisa dialihkan pada organisasi yang lebih membutuhkan.

Saya juga ingin menyatakan apresiasi yang sebesar-besarnya atas masukan dari pihak NU, Muhammadiyah dan PGRI mengenai Program Organisasi Penggerak. Ketiga organisasi ini telah berjasa di dunia pendidikan, bahkan jauh sebelum negara ini berdiri. Tanpa pergerakan mereka dari Sabang sampai Merauke, identitas, budaya dan misi dunia pendidikan Indonesia tidak akan terbentuk.

Dengan penuh rendah hati, saya memohon maaf atas segala keprihatinan yang timbul dan berharap agar tokoh dan pimpinan NU, Muhammadiyah dan PGRI bersedia terus memberikan bimbingan dalam proses pelaksanaan program yang kami sadari betul masih belum sempurna. Tanpa dukungan dan partisipasi semua pihak, mimpi kita bersama untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas untuk penerus bangsa akan sulit tercapai. Kami di Kemdukbud siap mendengar siap belajar. Wassalamu’alaikum wr wb.

Ketua Lembaga Pendidikan Maarif PBNU, HZ Arifin Junaidi menilai, di luar permintaan maaf, pernyataan dan klarifikasi Nadiem ini mengandung kejanggalan. Menteri mengatakan program dievaluasi tapi organisasi yang sudah lolos sebagai penerima POP tak bergeming dan tetap percaya diri melaksanakan tahapan programnya.

Menurut Arifin, setidaknya ada dua kenehan di situ. Pertama, Kemdikbud menetapkan sejumlah organisasi lolos verifikasi untuk memperoleh dana POP, tapi Menteri mengatakan ada organisasi oenggerak yang tidak akan menggunakan dana APBN sepeserpun dan mendanai sendiri kegiatannya. “Ada kontradiksi dalam narasi evaluasi itu,” lanjut Arifin
Kedua, lanjutnya, Tanoto Foundation dan Putra Sampoerna Foundation yang melaksanakan program penggerak secara mandiri dimasukkan dalam daftar itu, tetapi organisasi penggerak yang lebih besar seperti Persatuan Guru Nu (Pergunu), Muslimat NU, Aisyiyah dan Forum Guru Muhammadiyah (FGM) tidak dimasukkan dalam daftar. “Walaupun saya pastikan keempat organisasi itu juga tidak akan mau dimasukkan dalam daftar, sementara Tanoto dan Sampurna mau,” lanjutnya.

Arifin ragu akan ditemukan jurus dan pola terbaik seperti diharapkan Nadiem, karena organisasi dan programnya sangat beragam. Masyarakat bisa bingung program mana yang harus diadopsi dan diikuti. Terhadap permintaan Menteri agar NU dan Muhammadiyah hadir dan tidak mundur dari program organisasi penggerak ini, dinilai Arifin tidak strategus Dan hanya untuk dijadikan legitimasi program. “Maaf, kami meniIai pernyataan itu basa-basi saja, nyatanya dalam pelaksanaan di lapangan mereka tidak mau mendengar dan belajar,” tegasnya.(hkm).