Lamongan, jurnal9.tv -Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), memberikan apresiasi tinggi kepada Kabupaten Lamongan. Pasalnya, daerah ini tercatat sebagai pemilik Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) terbanyak di Jawa Timur.
Hal itu disampaikan Zulhas saat meninjau langsung progres pembangunan KDMP di Desa Doyomulyo, Kecamatan Kembangbahu, Lamongan, Selasa (27/1/2026). Koperasi ini diproyeksikan menjadi tulang punggung program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Saya mengucapkan terima kasih kepada Panglima TNI, Wakil Panglima TNI, para Dandim, dan khususnya Babinsa yang telah bekerja luar biasa. Kopdes ini akan menjadi penopang MBG dan menampung usaha-usaha rakyat,” ujar Zulhas di lokasi.
Zulhas membeberkan bahwa pemerintah tengah tancap gas membangun infrastruktur pangan di tingkat desa. Secara nasional, target pembangunan KDMP dipatok mencapai 20 ribu hingga 30 ribu unit pada periode Maret hingga April 2026.
“Bayangkan, Maret-April ini kita targetkan sudah terbangun 20 ribu sampai 30 ribu unit KDMP. Ini kerja besar dan nyata di lapangan,” tegasnya.
Dalam kunjungannya, Menko Pangan secara khusus menyoroti peran Babinsa yang menjadi motor penggerak di lapangan. Tak hanya mengawal koperasi, para personel TNI ini juga disebut aktif membantu pembangunan infrastruktur desa.
“Kerja Babinsa luar biasa. Kadang bukan hanya kopdes, tapi jembatan juga ikut dikerjakan. Saya bahkan mengusulkan agar ke depan kerja keras ini diapresiasi, naik pangkat, naik gaji,” tuturnya.
Berdasarkan data yang ada, Jawa Timur saat ini memimpin sebagai provinsi dengan pembangunan KDMP terbanyak di Indonesia. Di lingkup regional Jatim, Lamongan tampil sebagai juara pertama.
“Provinsi-provinsi lain kalah dengan Jawa Timur, dan di Jawa Timur, kabupaten-kabupaten lain kalah dengan Lamongan. Lamongan yang paling banyak,” ungkap Zulhas.
Atas capaian tersebut, ia memberikan apresiasi khusus kepada Dandim 0812 Lamongan, Letkol Arm Deni Suryo, atas percepatan pembangunan di wilayahnya.
Untuk memastikan keberlanjutan manajemen, pemerintah pusat telah menyiapkan dukungan SDM. Setiap KDMP nantinya akan diperkuat minimal tiga personel dari skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Urusan pengelolaan sudah ada Inpres dari Presiden dan surat dari Mendagri. Minimal tiga orang PPPK akan membantu setiap koperasi desa,” pungkasnya.
