Indramayu, jurnal9.tv -Wakil Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan komitmennya untuk menindak tegas setiap dugaan praktik korupsi dalam pengelolaan aset perhajian. Hal ini disampaikan saat ia meninjau langsung Asrama Haji Indramayu, Jawa Barat, Jumat (3/10/2025).
Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Haji Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 sekaligus memantau proses peralihan aset perhajian ke Kementerian Haji dan Umrah.
“Seperti di Asrama Haji Indramayu ini, sudah menghabiskan dana APBN dan SBSN ratusan miliar, namun masih banyak hal yang tidak sesuai spesifikasi dan mangkrak. Saya meminta apabila ditemukan tindak pidana korupsi dalam pembangunan ini, maka sebelum pengalihan aset harus jelas siapa pihak yang bertanggung jawab dan ditindak secara hukum,” tegas Dahnil.
Turut hadir dalam kegiatan itu, Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Jefferdian, Kepala Kejaksaan Negeri Indramayu, pejabat Kementerian Haji dan Umrah, serta penyelenggara haji dari kabupaten/kota se-Jawa Barat.
Dahnil menjelaskan, kunjungannya merupakan bagian dari rangkaian inspeksi aset perhajian di seluruh Indonesia. Ia mengaku banyak menerima laporan pembangunan asrama haji dan Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) yang menggunakan dana APBN maupun SBSN, namun kondisinya tidak selesai, mangkrak, bahkan ada indikasi upaya penguasaan aset secara tidak sah.
Untuk itu, inspeksi dilakukan bersama Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri setempat. Tujuannya agar setiap dugaan penyimpangan dapat segera diproses secara hukum.
“Haji itu ibadah paripurna dalam Islam, maka seharusnya tidak ada korupsi di dalamnya. Itu sebabnya Presiden memerintahkan Kejaksaan dan KPK untuk mendampingi Kemenhaj dalam proses peralihan aset,” ujar Dahnil.
Ia juga menyoroti kasus lain seperti Asrama Haji Pondok Gede yang sempat dipagari oleh pihak tertentu. Menurutnya, seluruh aset haji adalah milik negara sehingga tidak boleh ada pihak yang menguasainya secara pribadi.
Dahnil menutup arahannya dengan mengingatkan para pejabat publik maupun ASN yang terlibat dalam penyelenggaraan haji untuk menjaga amanah umat dengan penuh integritas.
“Perintah Presiden jelas, jangan sampai ada korupsi dalam penyelenggaraan haji. Ini adalah amanah umat yang harus dijaga,” pungkasnya.
