Lamongan, jurnal9.tv -Wakil Menteri Koperasi dan UKM Farida Farichah mendorong pesantren serta lembaga ekonomi desa untuk mengambil peran lebih besar dalam penghapusan kemiskinan ekstrem di Jawa Timur.
Hal itu ia sampaikan saat memimpin kegiatan Pilot Project Optimalisasi Peran Pondok Pesantren dan Lembaga Ekonomi Desa di Pondok Pesantren Matholi’ul Anwar, Karanggeneng, Jumat (14/11/2025).
Farida menegaskan, pesantren bukan hanya pusat pendidikan, tetapi juga memiliki posisi strategis sebagai penggerak ekonomi masyarakat akar rumput. “Pesantren telah lama menjadi pusat pendidikan dan penguatan moral. Kini kita ingin memperkuatnya sebagai pusat ekonomi umat. Kolaborasi dengan lembaga ekonomi desa akan memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan, terutama bagi masyarakat miskin,” kata Farida Farichah.
Kegiatan ini, menurut Wamen, merupakan bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Pemerintah menilai pesantren, koperasi, dan BUMDes sebagai simpul ekonomi lokal yang paling dekat dengan masyarakat miskin di desa.
Dalam forum tersebut, sejumlah pemangku kepentingan dari sektor pendidikan, keuangan, hingga riset memaparkan praktik dan model kolaborasi pemberdayaan ekonomi yang bisa diterapkan di desa. Di antaranya hadir Ponpes Sunan Drajat, Kementerian Agama, BRIN, Rumah Zakat, BRI, serta Dinas PMD Lamongan.
Diskusi mengerucut pada bagaimana unit usaha pesantren, koperasi desa, dan BUMDes dapat diintegrasikan untuk memperluas lapangan usaha serta memperkuat kemandirian ekonomi warga desa. Sementara itu, sejumlah lembaga keuangan seperti BRI, BNI, Mandiri, BTN, dan BSI membuka ruang konsultasi teknis terkait pembiayaan usaha lokal, pemasaran produk desa, hingga penguatan kelembagaan UMKM.
Farida juga menyebut, Lamongan sebagai contoh awal bagaimana ekosistem penguatan ekonomi desa dapat dibangun melalui kolaborasi lintas lembaga. “Model di Lamongan ini memperlihatkan bagaimana potensi lokal, lembaga ekonomi desa, dan inovasi teknologi dapat bertemu dalam satu ekosistem pemberdayaan. Ini adalah model yang bisa direplikasi di wilayah lain,” katanya.
Ia menilai pengentasan kemiskinan harus dimulai dari akar struktur sosial desa. Dengan kedekatan sosial yang kuat, pesantren dianggap mampu menjadi jembatan antara program pemerintah dan masyarakat miskin. “Prinsip pemberdayaan yang inklusif harus dimulai dari akar. Pesantren memiliki kedekatan sosial yang kuat dengan masyarakat sehingga menjadi pintu masuk efektif untuk menggerakkan ekonomi desa,” tambah Farida.
Pemerintah berharap pilot project ini menjadi fondasi penguatan jejaring pemberdayaan pesantren di berbagai daerah, sekaligus mendukung target penghapusan kemiskinan ekstrem nasional. Program ini juga diproyeksikan mendorong peningkatan kapasitas usaha desa, akses pembiayaan, serta pengembangan pasar produk lokal yang melibatkan UMKM dan kelompok masyarakat rentan.
