Surabaya, jurnal9.tv -Dominasi Suara Generasi milenial dan Z dalam Pemilu 2024 akan menentukan nasib masa depan bangsa lima tahun ke depan serta ketercapaian Indonesia menjadi negara Maju pada 2045. Karna itu, pemilih muda perlu aktif terlibat dalam kontestasi gagasan yang dimunculkan para calon pemimpin nasional dan partai politik peserta Pemilu. Sosok pemimpin yang memiliki integritas dan kapasitas di budang Hukum, HAM dan Demokrasi mendapatkan perhatian khusus dari kalangan pemilih muda.
Demikian poin penting diskusi publik ‘Tantangan dan Harapan Anak Muda Menghadapi Tahun Politik 2024’ yang digelar Young Leader Forum, pada Rabu (4/19) pagi di Gedung Rumah Bhineka, Kota Surabaya. Hadir sebagai pembicara, Hakim Jayli, M.Si., Direktur Utama TV9 Nusantara dan Johan Avie, SH, Praktisi Hukum dan Direktur PusHAM Surabaya.
Koordinator Surabaya Young Leader Forum, Syahrul Ihza menyatakan pihaknya mendorong partisipasi lebih dari kalangan muda karena data KPU RI menyebutkan, jumlah pemilih usia muda pada pemilu 2024 tembus 52% dari total pemilih atau mencapai sekitar 106.358.447 jiwa dari total 204.807.222 juta pemilih. Rinciannya, pemilih berusia 17 tahun sebanyak 0,003% atau sekitar 6 ribu jiwa. Kemudian pemilih dengan rentang usia 17 tahun hingga 30 tahun mencapai 31,23% atau sekitar 63,9 juta jiwa. Lalu disusul dengan Pemilih dengan 31 tahun hingga 40 tahun sebanyak 20,70% atau sekitar 42, 395 juta jiwa.
“Porsi suara pemilih anak muda sebanyak 52% sudah seharusnya menjadi basis kekuatan politik anak muda untuk berpartisipasi dalam perencanaan pelaksanaan, dan pengawasan program pemerintah saat ini,” kata Syahrul.
Melalui diskusi ini, pihaknya mendorong jejaring anak muda untuk bersama dalam upaya merumuskan masa depan Indonesia yang lebih baik. Hasil diskusi menunjukkan besarnya perhatian pemilih muda terhadap isu-isu ekonomi, kesehatan, ketenagakerjaan, penegakan hukum dan HAM, pemberantasan korupsi, dan lingkungan.
Forum diskusi menghasilkan rekomendasi, diantaranya mendorong pelibatan anak muda dalam proses kebijakan agar bisa mengakomodir kepentingan kaum muda. Mereka juga mendesak pemerintah untuk melibatkan anak muda dalam proses-proses pembuatan kebijakan, mulai perencanaan, penetapan, implementasi, pengawasan dan evaluasi. “Hal ini untuk mendorong proses pembuatan kebijakan publik yang demokratis dan merepresentasikan kepentingan anak muda,” papar Syharul.
Tak hanya itu, dalam rekomendasinya, mereka mendorong tokoh yang mampu dan memiliki rekam jejak memperjuangkan penegakan hukum dan HAM serta demokrasi di Indonesia untuk tampil dalam kontestasi kepemimpinan nasional. Mereka menyebut nama Menko Polhukam RI, Prof. Mahfud MD sebagai sosok yang tepat dan berintegritas.
“Kami merasa perlu untuk menyampaikan aspirasi agar kekuatan politik di Indonesia memberikan ruang dan kesempatan kepada sosok atau tokoh yang bersih, negarawan, dan memiliki visi dalam memperjuangkan penegakan hukum, HAM dan Demokrasi serta berkomitmen tinggi pada agenda pemberantasan korupsi, seperti Prof Dr Mahfud MD untuk turut serta berkontestasi dalam Pemilu 2024,” tandas Syahrul (*)
