Madiun, Jurnal9.tv – Komisi B DPRD Jatim meninjau perkembangan Program Perhutanan Sosial di kantor cabang dinas kehutanan wilayah Madiun. Program yang digalakkan oleh pemerintah pusat nampaknya kurang mendapat perhatian dari pemerintah, terutama terkait anggaran.
Dalam kunjungan tersebut, diketahui ada beberapa kendala dalam menjalankan program Perhutanan Sosial. terutama soal minimnya alokasi anggaran di APBD yang mendukung Perhutanan Sosial.
“Meski ada sedikit kendala, namun semua bisa diatasi oleh Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Madiun dengan swadaya. DPRD optimis program perhutanan sosial ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, terutama di wilayah kehutanan,” kata Mahdi,Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim.
Sementara Anggota Komisi B DPRD Jatim, Agus Dono Wibawanto menegaskan, bahwa saat ini yang utama bukan implementasi.
“Yang utama adalah angggaran. sehingga Dinas Kehutanan dan cabangnya bisa menjalankan program perhutanan sosial. Pemerintah sebaiknya menggelontorkan anggarannya, sehingga keinginan pemerintah bisa terwujud, dan tinggal membuat prioritas saja,” ungkap Agus Dono Wibawanto, Anggota Komisi B DPRD Jatim.
DPRD berharap agar program perhutanan sosial di cabang Dinas Kehutanan wilayah Madiun bisa dibawa ke pemerintah pusat, sehingga anggaran 2023 bisa diturunkan. Jika masyarakat dilibatkan, maka kesulitan bisa berkurang. (asy/snm)
