Selamatkan Brantas: Landscape Seascape Jadi Kerangka Baru, Penegakan Hukum Jadi Kunci

Sidoarjo, jurnal9.tv – Sungai Brantas, nadi kehidupan Jawa Timur sepanjang lebih dari 320 kilometer, kini menghadapi ancaman serius. Sungai yang menghidupi lebih dari 17 juta jiwa ini tidak hanya menjadi sumber air baku dan irigasi, tetapi juga penyangga energi listrik, perikanan, hingga kebutuhan rumah tangga. Namun kondisinya kian mengkhawatirkan.
Data penelitian Universitas Brawijaya periode 2012–2021 mencatat hampir semua parameter kualitas air Brantas BOD, COD, ammonia hingga coliform berada pada kategori tercemar berat. Hulu sungai mengalami deforestasi dan alih fungsi lahan, sementara hilir dicekik limbah industri serta sampah domestik. Ancaman banjir, kekeringan, hingga krisis air bersih makin nyata jika tidak ada langkah korektif.

Forum Strategis: Landscape Seascape Jadi Paradigma Baru
Keseriusan itu dijawab lewat Rapat Kerja Teknis Pengelolaan DAS Brantas Berbasis Landscape di Sidoarjo, Selasa (16/9). Forum yang diikuti 57 peserta dari 16 kabupaten dan 6 kota ini mempertemukan pemerintah, akademisi, hingga praktisi lingkungan.
Kepala Pusdal LH Jawa Eduward Hutapea menegaskan perlunya kerangka baru.
“Rapat koordinasi ini menyamakan persepsi dalam pengelolaan DAS Brantas secara kolaboratif, berbasis landscape sampai dengan seascape,” ujarnya.
Paradigma ini memperluas cara pandang, tidak hanya sebatas hulu hilir, tetapi juga mengintegrasikan ekosistem dari pegunungan hingga wilayah pesisir dan laut.

Solusi Nyata: Dari Biogas hingga Sinergi Akademisi
Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menekankan bahwa penyelamatan Brantas harus dilakukan secara menyeluruh dan integratif.
“Hulu, tengah, dan hilir harus dikelola utuh. Tidak mungkin menyelamatkan hilir jika hulu terus dibiarkan rusak. Pendekatan berbasis landscape adalah jawabannya. Kami juga menjadikan Kabupaten Pasuruan sebagai pilot project biogas untuk mengolah kotoran ternak, sampah, dan limbah pertanian agar tidak langsung mencemari sungai,” tegas Emil.
Guru Besar Universitas Brawijaya Prof. Eko Ganis Sukoharsono menambahkan, “Untuk mengatasi degradasi baik kualitas air maupun lahan, sinergi antar sektor sangat penting. Inisiasi dari Pusdal LH ini patut diapresiasi, dan sejumlah rekomendasi sudah kami berikan agar langkah ke depan lebih terarah.”
Sementara Dr. Sonny Kristiyanto dari Universitas Airlangga menyoroti fungsi vital Brantas di hilir.
“Saya mengapresiasi penyelesaian permasalahan DAS secara terintegrasi dan melibatkan banyak pihak. Brantas memiliki peran penting, terutama di hilir, yang digunakan sebagai bahan baku air minum,” ujarnya.

Implementasi dan Penegakan Hukum
Kepala Bidang Wilayah III Pusat Pengendalian LH Jawa Gatut Panggah Prasetyo SP M.Sc menegaskan langkah implementatif harus segera dijalankan.
“Yang utama adalah penanganan lahan kritis agar daya dukung dan daya tampung lingkungan pulih kembali. Pengelolaan sampah domestik harus diperkuat, pembinaan sektor industri harus dilakukan agar tidak menambah beban pencemaran, dan penegakan hukum wajib dijalankan tegas terhadap pelanggaran. Dengan empat pilar ini, penyelamatan Brantas bisa lebih terukur dan berdampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Masalah dan Jalan Keluar
Permasalahan utama DAS Brantas mencakup:
* Lahan kritis akibat deforestasi dan alih fungsi lahan
* Pencemaran limbah industri dan sampah domestik
* Kualitas air tercemar berat selama satu dekade
* Ancaman banjir, kekeringan, dan krisis air bersih
Solusi yang didorong forum meliputi:
* Restorasi hulu melalui reboisasi dan agroforestry
* Pengelolaan sampah domestik dan limbah pertanian dengan teknologi ramah lingkungan
* Pembinaan dan penataan industri agar taat regulasi
* Penegakan hukum tegas terhadap pelanggar lingkungan
* Transparansi data kualitas air dan insentif untuk praktik ramah lingkungan

Eksekusi Jadi Penentu
Forum ini telah merumuskan strategi besar dengan jargon landscape seascape. Namun semua pihak menegaskan, tanpa eksekusi nyata, Brantas akan tetap terjebak dalam lingkaran pencemaran.
Keberanian politik, konsistensi kebijakan, serta penegakan hukum yang tegas menjadi kunci utama. Brantas bukan sekadar sungai, melainkan penentu masa depan ekologi dan sosial Jawa Timur.