Jakarta, jurnal9.tv -Sejumlah tokoh lintas agama menyatakan keprihatinan mendalam atas situasi konflik bersenjata yang sedang berkecamuk di Tanah Papua. Mereka mengingatkan dan meminta Pemerintah Republik Indonesia untuk menguoayakan perdamaian dengan para pihak berkonflik, terutama faksi-faksi Kelompok Sipil Bersenjata, ULMWP, para tokoh adat dan masyarakat asli Papua, serta agamawan setempat.
Seruan itu disampaikan Kamis (9/11) ini di Jakarta oleh para tokoh agama dipimpin Dr. (H.C). Hj. Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, istri Presiden ke-4 KH Abdurrahman Wahid didampingi sejumlah tokoh. Mereka adalah Prof. Dr. Franz Magnis Suseno SJ, Prof. Dr. Makarim Wibisono, MA, Drs. Marzuki Darusman, S.H., Alissa Wahid, Ketua, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Pdt. Gomar Gultom, Ketua Umum, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Prof. Dr. H.Abdul Mu’ti, Sekretaris Umum, PP Muhammadiyah dan Mgr. Siprianus Hormat, KKP-PMP, Konferensi Waligereja Indonesia.
Disampaikan Sinta Nuriyah, situasi krisis kemanusiaan secara global, termasuk yang terbaru di Ukraina dan Palestina adalah tragedi kemanusiaan terbesar pada abad ini. Ketika kita merenungkan tantangan-tantangan global itu, pada waktu bersamaan kita juga perlu merenungkan perhatian kita pada halaman rumah kita sendiri, yaitu Indonesia. “Dengan skala berbeda, krisis kemanusiaan yang kita saksikan di dunia itu sebenarnya juga dapat kita lihat secara dekat di Tanah Papua,” tandasnya.
Tanah Papua, lanjut Sinta Nuriyah, terus menerus dinodai oleh konflik bersenjata, pelanggaran hak-hak asasi manusia, kerusakan alam, kepunahan satwa langka, dan penderitaan kemanusiaan berupa pengungsian dan kelaparan akibat konflik. Kami sangat yakin bahwa penyelesaian damai adalah satu-satunya jalan yang dapat ditempuh. Hanya lewat jalan penyelesaian damai maka kita dapat mencegah jatuhnya korban jiwa, dan memungkinkan terwujudnya kesejahteraan, keadilan dan kemakmuran di Papua. “Karena itu, kami menyerukan kepada para penyelenggara negara di lembaga eksekutif dan legislatif dan lembaga-lembaga negara lainnya untuk segera mengambil langkah-langkah menuju perdamaian di Papua,” tegasnya.
Sebagai langkah awal, lanjut Sinta Nuriyah, mereka mengimbau agar pihak berkonflik dapat membangun kepercayaan. Penyelenggara negara perlu bekerja sama dengan segenap komponen bangsa untuk menangani situasi krisis kemanusiaan dan memulai kembali penjajakan-penjajakan menuju dialog damai. Semua pihak perlu membuka dialog, termasuk menangani pengungsian, kelaparan, ketidakadilan, kerawanan pemilu, serta memperbaiki situasi hak asasi manusia di Papua. “Maka dengan ini, kami menyerukan kepada Pemerintah dan para pihak berkonflik di Papua untuk melanjutkan kembali proses penjajakan damai,”
Para tokoh agama juga menilai perlu pemerintah menunjuk penengah terpercaya dan imparsial dari kalangan tokoh nasional dan para pemimpin perempuan, agama dan adat Papua, demi membangun kepercayaan dan keyakinan untuk adanya penjajakan dialog (*)
