Jakarta, jurnal9.tv -Senior Editors Forum 2023 di Jakarta, 16-17 Oktober 2023 menekankan kembali pentingnya Independensi media dalam kontestasi demokrasi untuk mewujudkan Pemilu yang damai dan berkualitas. Di samping itu, media didorong mengoptimalkan tugas jurnalistiknya menangkal terjadinya distorsi informasi, berupa beradanya informasi palsu, misinformasi dan disinformasi yang bisa mengelabui para pemilih untuk menentukan dan menyalurkan pilihannya.
Forum para redaktur senior itu berakhir Selasa (17/10) malam, juga mendorong perlunya profesionalitas institusi media, menjamin keselamatan para jurnalis, baik keselamatan fisik maupun digital safety ketika menjalankan tugas peliputan pemilu.
Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu menyatakan independensi media merupakan hal penting yang diamanatkan UU 40/1999 tentang pers dan kode etik jurnalistik. Regulasi ini, menurutnya menjadi acuan utama bagi institusi media dalam menjalankan fungsinya di masa Pemilu selain substansi lain sebagaimana kebebasan pers, penghormatan norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.
Media yang tidak independen, lanjut Ninik, dikhawatirkan akan mempengaruhi kebijakan redaksional dan prinsip imparsialitas dalam memberitakan peristiwa politik. “Apapun alasannya, dukungan institusi media pada kontestan tertentu akan menyebabkan problem bagi posisi media itu sendiri dan utamanya masyarakat luas dan calon pemilih sebagai penerima informasi,” tegasnya.
Ninik mengakui, Dewan Pers tidak punya kewenangan untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran prinsip independensi media dalam Pemilu. Yang bisa dilakukannya mempertemukan pihak-pihak yang dirugikan pemberitaan media, pendampingan serta penyempurnaan regulasi tentang media, termasuk bila dibutuhkan tentang kepemilikan media. “Karena Dewan Pers memang bukan polisi yang bisa menindak media,” tegasnya.
Sementara itu, Dylan Salcedo, Data Scientist dari Rappler, Filipina menekankan pentingnya media melakukan verifikasi fakta yang beredar di masyarakat, utamanya yang tersebar melalui media sosial. Media harus rajin melakukan fact-checking atau cek fakta untuk meluruskan berita bohong, informasi palsu, fake-news dan hoax yang seringkali disebar untuk kepentingan penggalangan dukungan pada kontestan tertentu.
Dylan menegaskan situasi ini juga terjadi di Filipina, khususnya dalam Pemilu 2022 lalu. Informasi yang dibuat oleh institusi media bisa tertutup oleh informasi tidak benar karena arus kuat dan masif dari media sosial yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. “Karena itu, fact checking adalah tugas penting media yang tak bisa ditinggalkan di masa-masa Pemilu,” ungkapnya.
Rattikorn Mahakhachabhorn, dari Voice TV Thailand mengingatkan akan pentingnya media meyakinkan publik akan kredibilitas medianya. Dia menceritakan upaya Voice TV untuk menampilkan diri sebagai media yang kredible dan berintegritas, mengingat pemilik stasiun televisi diidentifikasi milik pimpinan politik di Thailand. “Kami meyakinkan pemirsa dengan mengoptimalkan fungsi newsroom, kebijakan redaksional, kualitas pemberitaan hingga keterbukaan,” tambahnya.
Senior Editors Forum 2023 digelar atas inisiatif European Union (EU) Indonesia Cooperation Facilty (EUICF) dan lembaga PBB tentang sosial budaya, UNESCO bekerjasama dengan Dewan Pers. Selama dua hari, Forum telah merumuskan rencana aksi media untuk mewujudkan pemilu yang lebih baik, cek fakta dan kebijakan editorial, aspek hukum dan hak cipta, ekosistem media hingga keselamatan jurnalis (*)
