Jakarta, jurnal9.tv -Berbagai penyalahgunaan informasi jelang pelaksanaan kontestasi demokrasi seperti Pemilu harus dihadapi oleh semua pihak, baik pemerintah, dunia usaha media dan masyarakat sipil. Kolaborasi yang kuat diyakini akan mampu menghilangkan atau mengurangi terjadinya disinformasi dan misinformasi yang seringkali sengaja dibuat oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Peran media mainstream sebagaimana televisi, radio dan surat kabar masih sangat dibutuhkan untuk meluruskan berbagai informasi tidak benar yang beredar di masyarakat, termasuk melalui media sosial.
Demikian salah satu poin penting dalam diskusi ‘Menghadapi Disinformasi dalam Pemilu 2024: Tren, Tantangan dan Kesempatan,” yang digelar sebagai pembuka ‘Senior Editors Forum 2023’ yang digelar UNESCO dan Dewan Pers, didukung Masyarakat Eropa atau (European Union) pada Senin (18/10) malam The Groove Suite, Kuningan, Jakarta. Puluhan redaktur senior dari berbagai media di Indonesia dan organisasi profesi jurnalis tampak hadir dalam Forum ini, termasuk undangan dari media luar negeri dan koalisi masyarakat sipil penggerak pemilu damai.
Salah satu narsumber, Khoirunnisa Nur Agustyanti, Direktur Eksekutif PERLUDEM menyebutkan disinformasi menjadi masalah nesar dalam agenda demokrasi salah satunya disebabkan terjadinya gap yang cukup besar antara informasi yang diterima masyarakat dengan informasi yang benar dan sesungguhnya. Melalui media sosial masyarakat mudah mengakses informasi seputar pemilu dan kontestan, tetapi masyarakat tidak punya akses yang cukup untuk mengakses informasi yang benar. “Jadi adanya pusat akses informasi yang benar terkait pemilu menjadi sebuah keniscayaan,” tegas Nisa.
Quinton Temby, akademisi Monash University menilai Indonesia memiliki pengalaman berharga dalam pemilu atau pilkada sebelumnya yang harus diantisipasi oleh semua pihak. Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 menunjukkan kepada dunia bahwa disinformasi dan misinformasi melalui media sosial telah secara signifikan menentukan proses dan hasil konsistensi demokrasi. Tetapi Indonesia, lanjut Kevin, punya pengalaman bagus terkait keterlibatan masyarakat di media sosial melalui ‘kawal pemilu’. “Kolaborasi yang menggunakan kekuatan civil society di social media seperti kawal pemilu perlu menjadi perhatian khusus bagi Indonesia,” simpulnya.
Sementara itu, Karossa A. Sjawaldy, Manajer Kebijakan Publik META, Indonesia, menyatakan pihaknya sebagai perusahaan platform media sosial sebagaimana WhatsApp, Facebook dan Instagram, telah menyiapkan kebijakan khusus untuk menghidarkan misinformasi dan disinformasi jelang Pemilu 2024. Salah satunya, dibentuk Fact Checking, yakni tim khusus untuk menverifikasi fakta da informasi yang beredar di media sosial yang dikelolanya. “Tentu langkah kami ini butuh dukungan kolaborasi dari semua pihak, termasuk masyarakat sipil, pemerintah, penyelenggara pemilu dan semua pihak,” harapnya.
Kevin O’Roirke, penulis & pengasuh Podcast ‘Reformasi Weekly’ mendorong media mainstream sebagaimana televisi, radio dan bahkan surat kabar untuk lebih aktif menyajikan informasi yang benar tentang pemilu. Memang masyarakat banyak mengkonsumsi media sosial, tetapi media mainstream, khususnya Televisi masih sangat menentukan dan menjadi rujukan masyarakat. “Makanya, membroadcast informasi yang benar melalui media seperti Televjsi akan bisa mengurangi disinformasi dan misinformasi jelang Pemilu,” tegasnya.
Senior Editor Forum 2023 akan berlangsung hingga Selasa (17/10) petang dengan menyajikan tiga sesi diskusi dan tiga diskusi kelompok, diakhiri Media Roundtable untuk merumuskan berbagai kebutuhan redaksi menyambut Pemilu Indonesia 2024 (*)
